Izinkan Impor BBM Swasta, Pengamat: Persaingan Jadi Lebih Sehat

KABARBURSA.COM– Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa regulasi distribusi BBM di Indonesia saat ini masih didominasi oleh keputusan pemerintah. Terutama melalui mekanisme penentuan harga untuk BBM subsidi dan non-subsidi.

“Semua sudah ditentukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. Untuk BBM subsidi, pemerintah menetapkan harga dalam rentang tertentu, sedangkan BBM non-subsidi lebih banyak dipengaruhi mekanisme pasar. Kadang harga Pertamina bisa sama dengan SPBU asing, tapi sering juga berbeda, tergantung faktor yang mempengaruhi,” ujar Fahmy kepada Kabarbursa.com, Minggu, 9 Februari 2025.

Terkait kebijakan pemerintah yang memberikan izin impor BBM kepada perusahaan swasta sejak Januari 2025, Fahmy menilai langkah ini justru bisa membawa dampak positif bagi industri energi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi mendorong efisiensi Pertamina dalam menghadapi persaingan.

“Saya kira ini keputusan yang bagus. Selama ini kan pasokan BBM didominasi oleh Pertamina. Dengan adanya impor BBM oleh swasta, maka persaingan akan lebih sehat. Pertamina juga akan lebih terdorong untuk meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fahmy menegaskan bahwa jika Pertamina tidak mampu beradaptasi dengan persaingan yang lebih terbuka, maka mereka bisa kehilangan pangsa pasar.

“Kalau Pertamina tidak efisien, tentu bisa kalah dalam persaingan. Maka, kebijakan ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pertamina untuk meningkatkan daya saingnya,” pungkasnya.

Meski demikian, Fahmy mengingatkan bahwa pemerintah tetap perlu melakukan pengawasan agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.

Targetkan Swasembada Energi

Prabowo sebelumnya menyoroti pemanfaatan sejumlah tanaman yang dapat menjadi salah satu sumber alternatif BBM sebagai salah satu upaya kemandirian swasembada energi. “Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Prabowo menambahkan, tanaman seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, hingga jagung adalah beberapa contohnya. Pemerintahannya nanti akan fokus memanfaatkan seluruh potensi yang ada demi meraih swasembada energi. “Seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup,” ujarnya.

Melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, serta bioethanol dari tebu dan singkong, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Prabowo optimistis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat terwujud pada 2029.

Tiga Pilar Ekonomi

Kemandirian energi menjadi salah satu jargon yang terus digaungkan oleh Prabowo. Peningkatan penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel menjadi salah satu strategi utama untuk menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, agenda transisi energi juga didorong melalui perluasan penggunaan gas sebagai sumber energi alternatif.

Dalam peta jalan pembangunan nasional yang disusun Prabowo-Gibran, kemandirian energi masuk dalam delapan misi besar yang mereka sebut sebagai Asta Cita. Kemandirian energi berada di misi nomor dua, yang menyoroti pentingnya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, dan pengembangan berbagai sektor ekonomi seperti syariah, digital, hijau, dan biru. Agenda-agenda besar ini kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas yang lebih rinci.

Dokumen Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran memuat delapan poin utama dalam program kerja swasembada energi. Di antaranya adalah percepatan transisi energi, pembenahan tata kelola di sektor migas dan pertambangan nasional, serta peningkatan skema insentif untuk mendorong pengembangan cadangan energi baru. Program ini juga mencakup revisi aturan-aturan yang dianggap menghambat investasi di sektor energi terbarukan.

Selain langkah-langkah strategis tersebut, pembangunan infrastruktur energi turut mendapat perhatian. Prabowo-Gibran berencana mendirikan kilang minyak, pabrik etanol, serta membangun jaringan infrastruktur gas. Ada pula rencana memperluas konversi penggunaan BBM ke gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Di sisi lain, pemerintah menjamin ketersediaan energi untuk menopang pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta berupaya merevitalisasi dan memanfaatkan hutan-hutan rusak sebagai lahan pengembangan bioetanol.

Subsidi Terus Membengkak

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhannudin Abdullah, pernah mengatakan energi adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2024-2029, selain pangan dan manufaktur. “Saat ini Indonesia masih mengimpor BBM dan elpiji dalam jumlah besar, yang menyebabkan anggaran subsidi energi terus membengkak,” kata Burhannudin pada Jumat, 22 Maret 2024.

Namun, realisasi misi dan program kerja pemerintah periode 2024-2029 di sektor energi tidaklah mudah. Tantangan cukup besar terlihat di sektor migas, di mana capaian produksi siap jual atau lifting minyak bumi hingga akhir 2023 hanya mencapai 605.500 barel per hari. Jumlah ini masih jauh dari target yang dicanangkan, yakni 1 juta barel per hari pada 2030. Sementara itu, kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sehingga kekurangannya harus dipenuhi dengan impor.

Di sektor energi terbarukan, capaian juga masih jauh dari harapan. Kementerian ESDM mencatat, realisasi energi terbarukan dalam bauran energi primer hingga akhir 2023 baru mencapai 13,1 persen. Padahal, pemerintah telah menetapkan target 23 persen pada 2025. Dengan sisa waktu kurang dari dua tahun, upaya ekstra akan dibutuhkan untuk mencapai angka tersebut.(*)