Puan Minta Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi

KABARBURSA.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti perlunya evaluasi dan perbaikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak Januari 2025. Ia meminta semua pihak memberi ruang bagi pemerintah untuk menyempurnakan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

“Program ini masih baru, saya yakin pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

Ia menegaskan DPR akan terus mengawasi jalannya evaluasi agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis guna menekan angka stunting yang saat ini masih berada di angka 30 persen.

Namun, implementasinya tak lepas dari kendala. Beberapa mitra program mulai mundur setelah tiga pekan berjalan akibat keterlambatan pembayaran. Situasi ini terjadi karena belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang menghambat pencairan dana ke rekening mitra.

Menanggapi hal tersebut, Puan menegaskan DPR akan memastikan pemerintah benar-benar melakukan evaluasi agar program ini dapat kembali berjalan normal. “Kita tetap kawal di DPR untuk memastikan pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” katanya.

Butuh Tambahan Anggaran

[caption id="attachment_110990" align="alignnone" width="2560"] Makan Gratis Bergizi Perdana di SD Negeri Cilangkap 3 Depok, Senin (6/1/2025). Makan Gratis Bergizi 724 Murid dari kelas 1 sampai 6 di hadiri Menteri Infokom RI, Mutia Hafid. Foto: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]

Untuk memastikan program MBG berjalan optimal, pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia cukup untuk menjangkau seluruh penerima manfaat. Saat ini, keterbatasan dana masih menjadi kendala utama dalam implementasi program sehingga perlu ada langkah strategis untuk menambah alokasi anggaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG. Menurutnya, dengan alokasi dana tersebut, program ini dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun ini.

“Tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat,” kata Dadan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025, lalu.

Saat ini, MBG masih berjalan dengan anggaran yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp71 triliun. Dana tersebut hanya mampu mencakup 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Kondisi ini pun menjadi perhatian serius Prabowo karena kerap menerima keluhan dari anak-anak di berbagai daerah yang mempertanyakan mengapa mereka belum mendapatkan makan siang gratis.

Namun, usulan itu tak lantas mendapat sambutan DPR. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana program MBG yang sedang berjalan.

“Kami mendorong agar laporan penggunaan anggaran diawasi lebih ketat untuk memastikan tidak ada kebocoran dana. Apalagi dengan isu yang berkembang, dari anggaran Rp71 triliun yang telah disahkan DPR, ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan kini ada permintaan penambahan anggaran.” ujar Nurhadi kepada KabarBursa.com.

Nurhadi juga mencatatkan kendala soal distribusi MBG yang belum sepenuhnya merata. “Masih ada sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akses penuh ke program ini. Masalah terbesar terdapat di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang belum memiliki format baku terkait alat dan metode distribusi yang efektif,” katanya.

Selain itu, Nurhadi menyoroti pentingnya optimalisasi keterlibatan masyarakat lokal, termasuk UMKM dan petani, agar program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi komunitas setempat.

Ia pun menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas bahan baku dan pengolahan makanan dalam program tersebut. Menurutnya, kasus keracunan yang diduga berasal dari makanan MBG harus menjadi perhatian serius.

Nurhadi lantas meminta pemerintah memperketat pengawasan kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus mendorong Badan Gizi Nasional dan pihak terkait untuk mempercepat dan memastikan program MBG berjalan tepat sasaran.

"Kami ingin program ini benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat,” katanya.(*)