KABARBURSA.COM - Sebanyak 280 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas selama masa pemerintahan Joko Widodo akan melalui proses evaluasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menuai perdebatan publik adalah proyek PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, yang kini menjadi perhatian utama.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa evaluasi tersebut masih berada dalam tahap awal, dan rincian proyek mana saja yang akan ditinjau ulang belum dapat diungkapkan ke publik.
"Ini masih berjalan, tentunya [PSN apa saja yang akan dievaluasi, red] tidak bisa disampaikan pada kesempatan ini," ujar AHY dalam acara bertajuk 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran Memimpin Indonesia pada Selasa, 28 Januari 2025.
AHY menjelaskan, selama ini koordinasi PSN dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves). Namun, dengan dihapusnya Kemenkomarves, peran tersebut kini diambil alih oleh Kementerian Koordinator IPK di bawah kepemimpinannya.
Untuk memastikan evaluasi berjalan efektif, AHY menyebutkan bahwa pihaknya tidak dapat bekerja sendiri. Proses ini akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dengan membentuk tim evaluasi yang terintegrasi.
“Kami perlu waktu untuk menilai proyek-proyek mana yang masih sesuai dengan target, yang disebut on the track, serta proyek mana yang perlu penyesuaian,” lanjut AHY.
Ia menambahkan bahwa keputusan final terkait keberlanjutan atau penghentian PSN tertentu akan diumumkan pada waktu yang tepat. “Nanti pada saatnya akan disampaikan,” pungkasnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Mulyanto, meminta pemerintah membatalkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Pasalnya, ia menilai proyek milik swasta itu dibangun untuk kepentingan komersial sehingga tidak patut mendapat bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya heran apa pertimbangan pemerintah memasukan proyek PIK 2 sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik jangan pakai APBN lah. Kasihan masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan harga murah,” ujarnya, seperti dilansir laman DPR RI, Kamis, 26 September 2024.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap pemerintah memprioritaskan program lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir pengusaha saja. Oleh karenanya ia mendesak para calon kepala daerah membela kepentingan rakyat dengan mendesak pemerintah pusat membatalkan PSN ini.
“Isu ini harus menjadi perhatian publik agar pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersil milik swasta sebagai PSN. Oleh karena itu Masyarakat juga harus mengawal isu ini agar DPR dan pemerintah mengevaluasi penetapan status PSN ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting,” paparnya.
Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menilai penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu. Karena itu kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya.
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian telah memberikan klarifikasi mengenai keputusan inklusi pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di PIK 2 dan pengembangan kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) dalam PSN terbaru.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, PSN merujuk pada proyek atau program strategis yang dikerjakan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, maupun badan usaha, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penetapan PSN didasarkan pada sejumlah tujuan, seperti pemertaan ekonomi wilayah, ekspansi lapangan kerja, pemerataan sektor pembangunan, dan keterlibatan swasta dalam pembiayaan mandiri,” kata Haryo.
Haryo menambahkan bahwa PSN BSD bertujuan untuk mengembangkan sektor pendidikan, biomedical, dan digital dengan investasi sebesar Rp18,54 triliun, sementara PSN PIK 2 ditujukan untuk pengembangan sektor pariwisata hijau di kawasan wisata mangrove dengan investasi mencapai Rp65 triliun.
Dia memastikan, penetapan pengembangan Kawasan Green Area dan Eco City PIK 2 dan pengembangan Kawasan Terpadi BSD sebagai PSN telah melalui kajian komprehensif yang mencakup surat komitmen dari menteri atau kepala lembaga terkait, rencana pendanaan, hasil kajian, dan rencana aksi.
“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan teknis tanpa adanya pertimbangan politis,” ujarnya.(*)
Yunila Wati • 1 jam dari sekarang
Hutama Prayoga • 10 jam yang lalu
Syahrianto • 10 jam yang lalu
Yunila Wati • 9 jam yang lalu
Ayyubi Kholid • 12 jam yang lalu