KABARBURSA.COM - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya langkah tegas terhadap pengembang perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab dengan memasukkan mereka dalam daftar hitam (blacklist). Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen yang mengajukan kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak mengalami kerugian.
Erick mengungkapkan bahwa BUMN harus menjamin perlindungan maksimal bagi konsumen yang terlibat dalam pembelian rumah dengan KPR. "Saya sudah meminta BTN dan bank-bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang dan notaris yang bermasalah ke dalam blacklist. Kami juga akan melakukan rapat koordinasi untuk berbagi data guna memastikan perlindungan bagi masyarakat," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.
Dalam upaya mendukung program ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah, Erick menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perusahaan di sektor ini. Peningkatan sistem dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
Erick juga memberikan apresiasi kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah melakukan perbaikan dalam sistem mereka, termasuk dalam hal pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR. "BTN telah menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki sistem agar lebih efisien. Ini sangat penting karena BTN berperan dalam hampir 82 persen dari total perumahan yang didorong pemerintah," tutupnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) segera menyusun simulasi perhitungan terkait perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas penyaluran subsidi perumahan. Maruar menuturkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan kesiapan legalitas perubahan tersebut.
Maruar mengatakan, BP Tapera dan BTN akan menyusun simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP dari target awal 220.000 unit menjadi 320.000 unit, dengan tetap menggunakan alokasi APBN sebesar Rp28,2 triliun tanpa penambahan anggaran.
“Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan bertemu langsung dengan konsumen serta bank penyalur FLPP-nya. Ternyata program ini sangat diminati,” ungkap Maruarar dalam keterangan resminya, dikutip 14 Januari 2025.
Menteri PKP juga menjelaskan bahwa sebelumnya komposisi pendanaan FLPP antara APBN dan perbankan berada di rasio 75:25. Ia berharap proporsi tersebut bisa diubah menjadi 50:50 untuk menghemat anggaran negara sekaligus meningkatkan output program subsidi perumahan.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan pihaknya sedang melakukan kerja sama intensif dengan dunia perbankan untuk merealisasikan rencana perubahan ini. Langkah tersebut bertujuan agar dana APBN dapat dikelola lebih efisien dengan hasil yang lebih besar.
“Efektivitas implementasi tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Kami juga memerlukan review dari BPKP untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ujar Heru.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, memberikan dukungannya terhadap rencana perubahan ini. Ia menilai langkah tersebut dapat meningkatkan kuota subsidi tanpa membebani APBN selama aspek keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap menjadi prioritas utama.
“Tinjauan dan audit oleh BPKP akan dilakukan untuk memastikan akuntabilitas serta tata kelola yang baik pada perubahan skema pembiayaan FLPP ini,” jelas Ateh.
Harapan dari perubahan ini adalah semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses rumah bersubsidi dengan biaya yang lebih terjangkau, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif untuk mendukung kebutuhan perumahan nasional.
Beberapa waktu lalu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan pencapaian besar dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa penyaluran FLPP tahun ini telah mencapai 100,15 persen, setara dengan 200.300 unit rumah.
“Untuk tahun 2024 ini, kami telah menyalurkan FLPP hingga 100,15 persen atau 200.300 unit. Pada tahun 2022, tersalurkan 226.000 unit senilai Rp25,15 triliun dan pada 2023 sebanyak 229.000 unit dengan nilai Rp26,32 triliun,” ujar Heru dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama Program 3 Juta Rumah dan Perjanjian Kerjasama (PKS) KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025, Senin 23 Desember 2024.
Selain FLPP, BP Tapera juga menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera tahun ini dengan total 5.940 unit rumah senilai Rp990,16 miliar.
“Meskipun belum ada penabung baru atau iuran baru, kami sesuai dengan arahan Pak Menteri PK (Maruarar Sirait) terus men-deliver manfaat berupa KPR FLPP maupun KPR Tapera,” jelas Heru.(*)
Hutama Prayoga • 6 jam yang lalu
Hutama Prayoga • 6 jam yang lalu
Hutama Prayoga • 7 jam yang lalu
Syahrianto • 8 jam yang lalu
Syahrianto • 8 jam yang lalu