Bos Alkes Philips Pesimis Cuan di Asia: Ada Skandal Mega Korupsi di China

KABARBURSA.COM - CEO Philips Roy Jakobs mengatakan ia masih memperkirakan permintaan yang lemah di China tahun ini karena upaya antikorupsi perawatan kesehatan oleh pemerintah China yang telah merugikan pendapatan perusahaan-perusahaan Barat di sana.

Jakobs dalam wawancara hari Minggu (12 Januari) mengatakan volatilitas di pasar China dapat meningkat tahun ini tergantung pada kebijakan perdagangan luar negeri yang diadopsi oleh presiden terpilih Donald Trump, yang akan menjabat pada 20 Januari. Trump sebelumnya mengatakan ia akan memukul China dengan tarif baru pada hari pertama masa jabatannya.

"Anti-korupsi masih terus berlanjut di lapangan. Kami masih melihat audit berlangsung dan banyak pengawasan (atas pembelian)," kata Jakobs pada konferensi kesehatan tahunan JPMorgan di San Francisco. "Saya pikir 2025 masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi China." Ia sebelumnya mengatakan China telah mengaudit pembelian sebelumnya. Seperti dilansir  reuters di Jakarta, Selasa 14 Januari 2024.

Penjualan perusahaan teknologi perawatan kesehatan Belanda di China telah mencapai lebih dari 13 persen dari total pendapatannya di awal dekade ini. Penawaran Philips di China meliputi peralatan diagnostik dan pemantauan, serta produk dan peralatan kesehatan pribadi.

Karena upaya antikorupsi pemerintah dan pertumbuhan yang melambat di China, Jakobs mengatakan bahwa ia sekarang memperkirakan pasar Asia terbesar akan mencapai sekitar 10 persen dari pendapatan perusahaan.

Philips diharapkan melaporkan pendapatan lebih dari 18 miliar euro pada tahun 2024 saat menerbitkan hasil keuangan setahun penuhnya bulan depan.

Jakobs mengatakan bahwa ia berharap pasar China akan pulih sebagian berdasarkan pertemuan dengan pejabat pemerintah China selama kunjungannya di sana pada bulan November, termasuk pejabat regional yang mengatakan bahwa mereka masih menyambut bisnis dan investasi asing tetapi ingin memastikan pengadaan yang adil berlangsung.

Beijing telah menjalankan kampanye yang menargetkan penyuapan dokter yang mengganggu bisnis dan menggagalkan kesepakatan rumah sakit dengan perusahaan perawatan kesehatan internasional.

Philips adalah salah satu dari beberapa perusahaan global yang memperingatkan tentang kesehatan ekonomi China Oktober lalu, dengan mengatakan bahwa permintaan di negara itu telah merosot secara signifikan karena memburuknya kepercayaan konsumen yang dikombinasikan dengan kampanye antikorupsi.

Merck juga mengatakan pada bulan Oktober bahwa hasilnya terdampak oleh penjualan vaksin HPV Gardasil yang lemah di China yang kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2025 . dan dapat bertahan sepanjang tahun . karena distributor vaksin di sana mengurangi persediaan di tengah permintaan yang lesu.

Presiden operasi China AstraZeneca ditangkap tahun lalu. Perusahaan tersebut mengatakan tidak mengetahui fakta dasar tentang penahanan tersebut, seperti mengapa ia diselidiki.

Ratusan Pimpinan Rumah Sakit

Pemerintah China telah memeriksa lebih dari 180 pimpinan rumah sakit sepanjang tahun ini terkait dugaan korupsi di sektor kesehatan. Sepuluh di antaranya bahkan menyerahkan diri secara sukarela pada Juni 2023.

Dilansir CNN, kampanye anti-korupsi ini menyasar rumah sakit, industri farmasi, dan dana asuransi kesehatan. Langkah tersebut muncul sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya layanan kesehatan.

Media pemerintah, China News Service, melaporkan bahwa jumlah pimpinan rumah sakit yang terlibat tahun ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kampanye ini memicu perbincangan luas, baik di media lokal maupun media sosial dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah presiden sebuah rumah sakit kecil di Provinsi Yunnan. Ia diduga menghabiskan lebih dari USD 2,2 juta untuk pembelian alat medis pengobatan kanker pada 2021. Selain itu, penyelidikan juga mencakup rumah sakit, perusahaan farmasi, dan dana asuransi di berbagai provinsi lainnya.

Kampanye ini disebut sebagai langkah luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Bahkan, Shanghai telah memperkenalkan sistem imbalan tunai bagi warga yang melaporkan kasus korupsi dengan bukti valid.

“Kecepatan penyelidikan dan beratnya hukuman yang dijatuhkan sangat mengesankan,” ujar Ren Jianming, Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan Integritas di Universitas Beihang, kepada media pemerintah.

Para ahli menilai kampanye ini sebagai salah satu upaya terbaik China dalam memberantas korupsi yang telah lama mengakar di sektor kesehatan. Meski demikian, pemerintah China belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan peningkatan intensitas kampanye ini saat ini.(*)