KABARBURSA.COM - Insentif motor listrik untuk tahun 2025 masih belum diumumkan pemerintah, sehingga konsumen bisa saja menunda pembelian motor listrik pada awal tahun ini.
Selain itu dengan belum dikeluarkannya insentif, stok motor listrik di dealer hingga manufaktur bisa menumpuk terkait minimnya permintaan.
Menurut Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, daya beli produk otomotif saat ini memang mengalami penurunan terutama dari kalangan konsumen golongan menengah ke bawah.
"Kelas menengah ke bawah ini ekonominya sedang bermasalah. Jadi, bukan motor listrik saja. Hampir semua motor atau mobil pun juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena saat ini, masyarakat fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama makanan," ucapnya saat dihubungi Kabarbursa.com, Minggu 12 Januari 2025.
Situasi ini diperparah dengan maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di sejumlah perusahaan.
"Kini PHK di mana-mana, apalagi waktu pertama di tahun 2025 kemungkinan besar ada 12 perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya. Artinya apa? di tahun 2025 ini kemungkinan besar cukup suram sekali untuk kelas menengah ke bawah. Ini yang sebenarnya membuat penjualan mengalami penurunan," kata Ibrahim.
Berkaitan dengan insentif, Ibrahim menyoroti jika subsidi motor listrik bukanlah titik utama permasalahan turunnya daya beli, melainkan faktor ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil.
"Memang saat ini pemerintah sedang menggodok tentang subsidi (motor listrik). Tetapi harus diingat, bukan itu permasalahannya. Ini karena masyarakat itu sudah tidak punya duit bagaimana bisa membeli. Sebab sebagus-bagusnya program pemerintah, kalau masyarakatnya tidak punya uang mau apa lagi?," terangnya.
Ibrahim memprediksi, penurunan permintaan motor listrik di Indonesia akan mempengaruhi kinerja saham perusahaan yang terafiliasi dengan bisnis tersebut.
"Itu pasti turun, karena saat ini kan motor saja di dealer dan di pabrik menumpuk. Padahal di tahun 2023 dan 2024 itu bisnis motor listrik menjamur. Ini karena promosi pemerintah yang besar, pemerintah seperti menjadi marketing. Bahkan menteri-menteri ikut mengedukasi masyarakat tentang menggunakan motor listrik begini-begini, sekarang enggak ada," ungkapnya.
"Lain presiden lain lagi kebijakannya. ini berarti proyeksi saham-saham yang terkait motor listrik bisa turun," pungkas Ibrahim.
Adapun beberapa saham perusahaan yang tercatat sebagai pemain atau produsen motor listrik di Indonesia yaitu PT Indika Energy Tbk (INDY) lewat brand ALVA yang diproduksi Ilectra Motor Group.
Berdasarkan data perdagangan di Stockbit pada Senin 13 Januari 2025 pukul 13.17 WIB, pada hari ini saham INDY tercatat mengalami kenaikan 15 poin atau sebesar 0,86 persen sejak pembukaan perdagangan.
Selain itu ada emiten batu bara dari PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang membuat perusahaan joint venture dengan Gojek untuk pengembangan motor listrik Electrum.
Saham TOBA tercatat naik 6 poin atau sebesar 1,63 persen sejak pembukaan perdagangan pada 13 Januari 2025.
Berikutnya ada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang berperan dalam produksi motor listrik Gesits melalui anak usahanya, PT Gesits Technologies Indo (GTI) dari PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA).
Saham WIKA terpantau terkoreksi 4 poin atau terjadi penurunan sebesar 1,79 persen pada perdagangan hari ini.
Merek motor listrik United dari PT Terang Dunia Internusa Tbk diketahui memiliki saham terbuka dengan kode emiten UNTD.
Saham UNTD terkoreksi 1 poin atau mengalami penurunan sebesar 1,12 persen pada perdagangan hari ini.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menggodok kebijakan insentif motor listrik untuk tahun ini.
Skema insentif motor listrik akan diperbaharui dengan mekanisme potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Hal ini berbeda dengan tahun 2024, di mana pembelian motor listrik baru mendapat potongan Rp7 juta per unit. Sehingga kala itu, lebih dari 60 ribu unit motor listrik berhasil diserap konsumen.
Berdasarkan data di situs Sisapira, terdapat 63.145 unit motor listrik bersubsidi yang dibeli masyarakat selama periode 2024.
Kemenperin menyatakan jika nilai ekspor produk elektronika hingga triwulan III tahun 2024 menembus angka USD10,07 miliar atau tumbuh sebesar 7,29 persen.
Ekspor dari sektor ini, didominasi oleh komoditas peralatan komunikasi atau telepon, peralatan listrik dan komponen dan elektronika rumah tangga. Kemenperin mencatat, khusus untuk ekspor peralatan komunikasi atau telepon berkontribusi sebesar USD277 juta sepanjang 2024.
Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Setia Diarta, capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengekspor produk berteknologi tinggi seperti smartphone.
"Kementerian Perindustrian mengapresiasi perusahaan industri HKT yang telah menjadikan Indonesia sebagai sebagai basis produksinya dan terus konsisten mengeskpor produknya, salah satunya PT Samsung Electronics Indonesia,” ujar Setia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Januari 2025.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi kontribusi perusahaan dalam meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk-produk yang diproduksi, khususnya untuk telepon seluler dan tablet.
Kemenperin juga memberikan apresiasi perusahaan dalam mendorong penguatan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja.
Ia menjelaskan, saat ini aturan terkait TKDN untuk produk telepon seluler dan tablet harus memenuhi kandungan lokal sebesar 35 persen dalam proses produksinya. Aturan TKDN diberlakukan untuk memperkuat ekosistem manufaktur dalam negeri.(*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.