Indonesia dan Qatar Resmi Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

KABARBURSA.COM – Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, proyek pembangunan satu juta rumah akan memanfaatkan lahan negara.

Lahan tersebut berada di bawah pengelolaan lembaga dan kementerian dengan memprioritaskan lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

“Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Karena ini G2G, negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu, 11 Januari 2025.

Ia menambahkan, sejumlah lokasi strategis seperti Senayan, Kalibata, Kemayoran, hingga area dekat stasiun akan menjadi fokus pembangunan. Lokasi-lokasi ini dipilih karena potensi aksesibilitasnya yang tinggi.

“Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah disebutkan tadi,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar, kata Maruar, menjadi langkah awal dari rencana besar pembanginan tiga juta rumah.

Sekadar informai, MoU pembangunan satu juta rumah tersebut ditandatangani pada Senin, 8 Januari 2025, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Penandatanganan MoU juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Seperti diberitakan sebelumnya, alokasi pembangunan tiga juta rumah dari Kementerian PKP sebesar Rp5,274 triliun pada tahun 2025. Selain untuk membangun rumah, dana tersebut juga akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur serta untuk operasional kementerian.

“Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi total Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp116,227 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp110,961 triliun bakal dialokasikan untuk Kementerian PU, sedangkan Rp5,274 triliun untuk Kementerian PKP,” ujarnya.

Kementerian PKP juga mendapat tambahan pembiayaan sebesar Rp35,49 triliun dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan 234.200 unit rumah melalui berbagai skema seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Pembangunan 7 Juta Rumah

Beberapa waktu lalu, dua negara Asia Barat, Qatar dan Abu Dhabi menyatakan kesiapannya untuk mendanai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa kedua negara tersebut berkomitmen membantu proyek perumahan di Indonesia.

Hashim menjelaskan bahwa Qatar akan membiayai pembangunan 5 juta unit rumah, sementara seorang dermawan dari negara tersebut juga berkomitmen membantu 1 juta unit tambahan. Di sisi lain, Abu Dhabi menyatakan kesediaannya mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.

“Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan,” ujarnya pada Jumat, 27 Desember 2024.

Hashim optimistis target pembangunan 15 juta rumah dalam lima tahun ke depan dapat dicapai dengan dukungan pendanaan dari luar negeri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

“Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ungkap Hashim.

Selain Qatar dan Abu Dhabi, Hashim juga mengungkapkan bahwa China menunjukkan minat untuk mendanai pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.

Tiongkok menganggap hal ini sebagai potensi keuntungan. Adapun pendanaan ini ditawarkan dalam bentuk investasi langsung, yang diharapkan mampu mempercepat ketersediaan perumahan di Tanah Air.

“So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi,” kata Hashim.

Lebih lanjut, Hashim menilai program ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, termasuk membuka lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data asosiasi properti, pembangunan satu unit rumah memerlukan setidaknya 4-5 tenaga kerja.

Dengan rencana pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta di pedesaan, Hashim memperkirakan program ini akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian daerah.

“Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru,” ujarnya. (*)