Sri Mulyani: Defisit APBN 2024 Capai Rp507,8 Triliun

KABARBURSA.COM - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat mencapai Rp507,8 triliun, atau setara 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka ini lebih tinggi dibanding defisit pada 2023 yang hanya sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB.

“Betapa kita melihat tadi, 2,29 persen desain awal, memburuk ke 2,7 persen, dan kita mengembalikan lagi pada kondisi yang baik, yaitu APBN 2024 dijaga defisitnya di 2,29 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Senin 6 Januari 2025.

Menurutnya, defisit APBN 2024 memang dirancang berada di level 2,29 persen dari PDB. Hal ini menunjukkan pemerintah telah memperkirakan defisit akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Sempat ada kekhawatiran defisit akan melebar hingga 2,7 persen karena tekanan makro ekonomi sepanjang semester I 2024 cukup berat.

Sejumlah faktor eksternal disebut-sebut menjadi pemicu, mulai dari kenaikan harga pangan akibat El Niño, lonjakan harga minyak, hingga perlambatan ekonomi China yang berdampak langsung pada prospek ekonomi Indonesia dan APBN.

Sri Mulyani juga menyoroti fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi pendapatan negara. “Harga minyak sempat melonjak karena krisis di Timur Tengah, sementara harga batu bara yang biasanya menyumbang penerimaan signifikan bagi APBN masih rendah dan belum menunjukkan kenaikan,” tambahnya.

Situasi Geopolitik Perburuk Situasi

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa situasi geopolitik global sepanjang semester I turut memperburuk ketidakpastian ekonomi, terutama karena perlambatan ekonomi China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

“El Niño menyebabkan pergerakan harga pangan, geopolitik menimbulkan uncertainty (ketidakpastian) ekonomi, dan perekonomian Tiongkok mengalami pelemahan,” kata Sri Mulyani.

Namun, tekanan tersebut mulai mereda seiring dengan naiknya harga komoditas seperti batu bara dan CPO, serta adanya stimulus fiskal dan moneter dari China. Hal ini mendorong perbaikan ekonomi sehingga defisit APBN bisa kembali sesuai target awal.

“Stimulus dari perekonomian di Tiongkok juga diumumkan yang menimbulkan harapan ekonomi Tiongkok akan mengalami paling tidak pemulihan atau peredaan terhadap kondisi yang terus menurun,” ungkap dia.

Hal itu bisa dilihat dari asumsi makro menunjukkan inflasi 2024 berada di level 1,57 persen (year on year/yoy), jauh lebih rendah dari asumsi awal. Sementara nilai tukar rupiah rata-rata tercatat di Rp15.847 per dolar AS.

Sementara itu, yield Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 7 persen per Desember 2024 mengalami penurunan dari level tertinggi 7,2 persen pada April dan Juni. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan akhir 2023 yang tercatat di 6,4 persen.

“Yield kita yang sempat mengalami kenaikan yang sangat besar juga mulai mereda meskipun posisi di desember 2024 di 7,0 persen relatif lebih rendah dibanding posisi april atau juni yang waktu itu tekanannya sungguh luar biasa,” terangnya.

Adapun kini Pemerintah tengah menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merilis angka pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2024. Perkiraan sementara sementara menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2024 masih tetap berada di kisaran 5 persen.

Strategi Perkuat APBN

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Thomas Djiwandono menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat keuangan negara melalui tiga strategi utama. Pertama, memaksimalkan penerimaan negara sembari menjamin investasi tetap berkelanjutan.

Strategi kedua berfokus pada peningkatan kualitas belanja negara. Pemerintah akan mengutamakan pengeluaran yang efektif dan efisien, dengan prioritas pada sektor-sektor yang berdampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kualitas belanja negara akan diarahkan pada sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” ujar Thomas beberapa waktu lalu.

Strategi ketiga mencakup pembiayaan inovatif dengan pengelolaan risiko fiskal yang cermat. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembiayaan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.

Thomas menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen vital dalam menentukan arah dan kemajuan bangsa.

APBN berfungsi melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai ancaman, termasuk krisis global, guncangan ekonomi, dan gejolak politik. Oleh karena itu, kesehatan, kredibilitas, dan keberlanjutan APBN harus terus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah di masa depan.

“Pentingnya APBN ini memaksa kita untuk terus memastikan bahwa APBN tetap sehat, kredibel, dan terjaga keberlanjutannya. Dengan demikian, kita bisa melindungi perekonomian nasional serta mendukung program-program prioritas yang telah direncanakan,” tutur Thomas.

Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas, dan keberlanjutan. Namun, upaya tersebut tidak mudah mengingat berbagai tantangan, mulai dari pandemi, ketegangan geopolitik global, hingga konflik ekonomi dan perang dagang. Meski demikian, Thomas menyatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras menjaga APBN sebagai instrumen andal demi kesejahteraan masyarakat.

APBN akan terus menjadi garis depan dalam mempertahankan ketahanan ekonomi Indonesia, mendukung pelaksanaan program prioritas, dan melindungi masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen memantau dan memastikan APBN berfungsi optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. (*)