KABARBURSA.COM - Efek Januari atau Januari Effect, berpotensi terjadi di pasar modal Indonesia pada 2025. Menurut analis, kondisi ini disebabkan sejumlah pendorong, salah satunya optimisme pelaku pasar di awal tahun.
Perlu diketahui, Efek Januari adalah kepercayaan para investor terhadap melonjaknya harga saham setelah masa libur periode akhir tahun.
"Beberapa faktor yang mendukung potensi Efek Januari antara lain optimisme pelaku pasar di awal tahun, akumulasi saham-saham undervalued, dan aksi korporasi emiten," ujar Analyst Stocknow.Id Abdul Haq Al Faruqy kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2024.
Selain beberapa faktor tersebut, Abdul melihat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen terhadap barang dan jasa mewah juga bisa menjadi sentimen pendorong terjadinya Efek Januari.
Dengan pengenaan PPN tersebut, dia berharap dapat menjaga daya beli masyarakat dan memberikan sentimen positif bagi pasar.
Namun, investor dirasa perlu mewaspadai risiko eksternal, seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang berpotensi akan dipangkas hanya dua kali.
"Dan perlambatan ekonomi China akibat kebijakan proteksionis Trump dan krisis properti yang mengancam China sehingga dapat mempengaruhi volatilitas pasar regional," ujar dia.
Secara historis, lanjut Abdul, Efek Januari dengan peluang penguatan sekitar 50 persen dalam 10 tahun terakhir, tidak selalu konsisten terjadi di Indonesia.
"Artinya, dalam 5 tahun sekali di setiap bulan Januari, IHSG mengalami kenaikan, dan 5 tahun lainnya mengalami penurunan pada bulan yang sama," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, optimis pasar modal 2025 akan lebih baik lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 kemarin ditutup dengan capaian yang jauh lebih baik dibanding laporan pada semester pertama di tahun itu.
“Penerimaan negara yang sempat tertekan di semester pertama berhasil pulih signifikan di paruh kedua tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya saat membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 pada Kamis, 2 Januari 2024, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, yang berhalangan hadir.
Menkeu sepakat, pada periode 2024 kemarin terjadi dinamika yang cukup kompleks terutama pada kuartal pertama. Namun pada pembukaan awal di 2025 tersebut indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak di zona hijau. IHSG tercatat naik 0,41 persen ke posisi 7.109,25.
Sri Mulyani menjelaskan, meski tidak mencapai target yang tinggi, penerimaan tetap tumbuh secara positif untuk memberikan fondasi yang kuat pada 2025. Menurutnya dalam kuartal pertama 2024 terjadi warning mengenai perubahan iklim, kemudian pemerintah membuat bantuan sosial terkait bencana El-Nino, periode yang sama juga ada Pemilu presiden. Namun Indonesia dianggap bisa melaluinya dengan baik.
Selain itu, ada rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ketahanan pangan turut berperan dalam memitigasi dampak tekanan ekonomi.
“Belanja pemerintah tumbuh di atas 6 persen secara keseluruhan dengan belanja Kementerian atau lembaga mencatat pertumbuhan dobel digit. Ini menunjukkan APBN sebagai instrumen fiskal yang adiptif,” ucap dia.
Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN 2024 lebih kecil dari proyeksi awal yang mendekati angka yang diamanatkan undang-undang. Menurut dia hasil tersebut bakal mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan disiplin untuk menjadi modal melewati tantangan 2025 ini.
Sinergi antar lembaga juga diperlukan dalam perkembangan pasar modal. Dia berterima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian lembaga karena sudah kompak, menurut Sri pembukaan perdagangan BEI 2025 juga sebagai momentum optimis bahwa perekonomian Indonesia siap melanjutkan tren positif di tengah tantangan global.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan pasar modal Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan salah satu penguatan itu adalah pengembangan produk berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pasar modal Indonesia, menurut Mahendra, harus bergerak sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. “Kami juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal yang existing, termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025, di gedung IDX, Jakarta Selatan, Kamis 2 Januari 2025.
Selain mendorong aspek keberlanjutan, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini juga berupaya meningkatkan kuantitas perusahaan-perusahaan di Indonesia agar melantai di bursa. “Kami akan meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan besar untuk melantai di bursa,” katanya.
Untuk mendorong hal itu, Mahendra memastikan OJK akan memperkuat regulasi dan sistem dalam proses Penawaran Umum alias Initial Public Offering (IPO) agar lebih efisien dan transparan, sambil terus mengembangkan produk, infrastruktur, serta layanan baru untuk meningkatkan peran investor institusi di pasar perdana maupun sekunder.
Sementara itu, untuk mendukung program strategis pemerintah—seperti pembangunan 3 juta rumah—Mahendra menjelaskan OJK mendorong optimalisasi penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA) guna memperkuat likuiditas. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA yang diharapkan dapat menjadi solusi pendanaan berkelanjutan.
Selain itu, OJK memprioritaskan penguatan anggota bursa dan manajer investasi melalui peningkatan kapasitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan keamanan teknologi informasi. Penegakan hukum juga akan dilakukan secara tegas untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor ritel, khususnya dari saham dengan pergerakan yang tidak wajar. “Untuk melaksanakan hal itu, kami juga memerlukan dukungan pemerintah terkait UU P2SK dan bursa karbon,” ujar Mahendra.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan, yang menurutnya harus dimulai sejak dini. “Jual beli saham harusnya diajarkan sejak dini, agar generasi muda semakin familiar dengan pasar modal,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah akan terus mendukung pengembangan pasar modal melalui penyempurnaan regulasi, termasuk implementasi pajak karbon dan batas emisi sektoral untuk mendukung pengembangan bursa karbon.(*)