Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa penyaluran FLPP masih menggunakan skema yang sudah berjalan, yaitu 75:25. Dalam skema ini, 75 persen anggaran berasal dari APBN, sementara 25 persen sisanya berasal dari perbankan.
"Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” ujar Heru di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kemarin, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
Sebagai informasi, FLPP adalah program perumahan yang digagas pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah melalui skema pembiayaan atau kredit dengan bunga rendah.
“Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP, untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock,” tegasnya.
Meski begitu, anggaran yang dialokasikan untuk FLPP masih di bawah target yang diajukan oleh Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan sejumlah asosiasi pengembang. Mereka mengusulkan agar kuota FLPP bisa ditingkatkan menjadi 300.000 hingga 500.000 unit.
Heru menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan perbankan untuk meningkatkan porsi penyaluran dan membahas skema suku bunga bertingkat (tiering).
“Kami pun sedang berupaya bersama rekan-rekan perbankan dalam membahas porsi penyaluran dan suku bunga tiering, dimana dapat berpotensi meningkatkan target penyaluran di atas 300.000 unit rumah di tahun 2025,” tutupnya.
Catatan Signifikan Dalam Penyaluran
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa tahun ini penyaluran FLPP telah mencapai 100,15 persen atau setara 200.300 unit rumah.
“Untuk tahun 2024 ini, kami telah menyalurkan FLPP hingga 100,15 persen atau 200.300 unit. Pada tahun 2022, tersalurkan 226.000 unit senilai Rp25,15 triliun dan pada 2023 sebanyak 229.000 unit dengan nilai Rp26,32 triliun,” ujar Heru dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama Program 3 Juta Rumah dan Perjanjian Kerjasama (PKS) KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025, Senin 23 Desember 2024.
Selain FLPP, BP Tapera juga menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera tahun ini dengan total 5.940 unit rumah senilai Rp990,16 miliar.
“Meskipun belum ada penabung baru atau iuran baru, kami sesuai dengan arahan Pak Menteri PK (Maruarar Sirait) terus men-deliver manfaat berupa KPR FLPP maupun KPR Tapera,” jelas Heru.
Sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober hingga 20 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 35.399 unit rumah atau senilai Rp4,45 triliun.
“Menjadi catatan bahwa penyaluran KPR subsidi dari mulai kepemerintahan Bapak Prabowo di 20 Oktober sampai dengan 20 Desember 2024 kami laporkan telah terealisasi sebanyak 35.399 unit atau senilai Rp4,45 triliun,” kata Heru.
Heru merinci, dari total tersebut, sebanyak 34.320 unit merupakan KPR FLPP dengan nilai Rp4,27 triliun, sedangkan 979 unit lainnya adalah KPR Tapera senilai Rp0,18 triliun.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sejak pertama kali digulirkan pada 2010 hingga 20 Desember 2024, program KPR subsidi FLPP telah merealisasikan 1,598 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Total nilai penyaluran mencapai Rp151,22 triliun dengan dana kelolaan yang saat ini mencapai Rp116,27 triliun.
“Di bawah Menteri PKP Maruarar, kami terus didorong untuk mengakselerasi realisasi KPR subsidi ini. Alhamdulillah, dua bulan terakhir ini merupakan capaian luar biasa di atas bulan-bulan sebelumnya,” tutur Heru.
Heru menambahkan, sejak ditugaskan pada 2022 hingga 30 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah bagi MBR.
Sementara itu, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke kas negara diproyeksikan mencapai Rp1,37 triliun hingga akhir Desember 2024, atau sekitar Rp450 miliar per tahun.(*)
