INDEF: Investasi dan Industri Kunci Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen

KABARBURSA.COM - Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menjadi salah satu topik diskusi utama di kalangan ekonom dan akademisi. Dengan tantangan struktural yang mengakar dan dinamika global yang semakin kompleks, bagaimana Indonesia dapat memastikan bahwa target ini lebih dari sekadar angka di atas kertas?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna, menyoroti besarnya ketergantungan ekonomi Indonesia pada China. Ia mengatakan impor dari China melonjak dari sembilan persen pada 2004 menjadi 28 persen pada 2023.

"Ini mencerminkan risiko besar bagi ekonomi kita jika terjadi gangguan perdagangan bilateral, apalagi dengan dinamika geopolitik seperti perang dagang," ujarnya dalam diskusi daring INDEF akhir tahun bertema “Investasi dan Industri Sebagai Faktor Kritis dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen”, Senin, 23 Desember 2024.

Ariyo menegaskan perlunya diversifikasi sumber impor dan memperkuat daya saing produk lokal. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi tujuan ekspor. "Vietnam berhasil menjadi pasar ekspor terbesar kedua Indonesia, naik dari hanya 3 persen pada 2004 menjadi 17 persen di 2023. Tapi kita masih terlalu bergantung pada beberapa negara," katanya.

Dari sisi industri, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan nilai tambah domestik. Ariyo mengatakan Indonesia berada di peringkat ke-40 untuk penggabungan nilai tambah backward dan forward dalam rantai nilai global.

“Ini menunjukkan masih lemahnya posisi kita," kata Ariyo.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, mengatakan target pertumbuhan ekonomi delapan persen mengulang ambisi serupa yang pernah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Namun, realitanya selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya mencapai 5 persen," katanya.

Ia mengungkapkan investasi menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan jangka panjang. Namun, investasi bukan hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mendorong permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB terus menurun, dari 32,81 persen pada 2015 menjadi hanya 29,33 persen pada 2023. "Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan jika ingin mencapai pertumbuhan delapan persen," kata Handi.

Investasi Hijau Dorong Ekonomi Delapan Persen

Pemerintah juga akan fokus menggenjot investasi berkelanjutan atau investasi hijau guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Target ekonomi ini merupakan ambisi dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia bisa keluar dari kutukan ekonomi lima persen.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan investasi menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. “Semua pihak harus menjalankan langkah-langkah berkelanjutan,” kata Rosan dalam forum CEO Kompas 100 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Jumat, 11 Oktober 2024.

Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai pengembangan sektor energi hijau akan memainkan peran krusial dalam mendukung target delapan, terutama melalui transisi energi yang lebih cepat dan terarah. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan percepatan transisi energi sangat penting untuk memenuhi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris demi membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius.

Menurut Fabby, potensi pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur utama. “Pertama, dengan diversifikasi industri energi bersih, yang mencakup pengembangan industri energi terbarukan seperti sel surya, turbin angin, dan komponen mobil listrik. Kedua, pembangunan infrastruktur hijau yang menarik investasi, misalnya transmisi, jaringan pintar, dan penyimpanan energi. Ketiga, inisiatif ekowisata yang ramah lingkungan, seperti Bali Net Zero Emission 2045 yang dapat menambah daya tarik pariwisata Bali,” kata Fabby dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Kamis, 10 Oktober 2024.

Fabby juga mengajak pemerintah melakukan reformasi kebijakan guna membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan. Menurutnya, reformasi pertama adalah penghapusan subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon. Langkah ini penting untuk memastikan energi terbarukan bisa bersaing di pasar.

Reformasi kedua adalah pembiayaan infrastruktur melalui instrumen dana publik, seperti green bond dan blended finance. Ketiga, pentingnya membangun kemitraan internasional dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk alih teknologi dan pendanaan proyek.

Selain itu, Fabby menegaskan transisi energi harus dilakukan secara adil dan inklusif sehingga bisa mempersempit kesenjangan ekonomi di masyarakat. “Manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Fabby.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon. “Pemerintah perlu mengalokasikan belanja untuk program modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau,” ujar Martha.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ali Mundakir, menyoroti pentingnya memanfaatkan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi di Indonesia. Menurut Ali, energi terbarukan bisa menjadi solusi untuk mengurangi impor bahan bakar minyak dan gas.

“Saat ini, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih kecil, namun potensinya sangat besar. Perbaikan iklim investasi di sektor ini dan pengembangan smart grid akan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan,” kata Ali.(*)