Spin Off BTN Syariah Mendesak: Sudah Penuhi Syarat Regulasi

KABARBURSA.COM - Langkah spin-off BTN dinilai sudah semakin mendesak. Apalagi, pertumbuhan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) pada kuartal III-2024 menunjukkan performa yang impresif.

Kondisi ini membuka peluang strategis untuk langkah spin off yang semakin mendesak. Dengan total aset mencapai Rp57,7 triliun, BTN Syariah telah memenuhi syarat regulasi untuk bertransformasi menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan laporan keuangannya, BTN mencatatkan laba bersih yang tumbuh 33,6 persen secara tahunan, menjadi Rp535 miliar. Begitu pula dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 31,5 persen yoy, hingga Rp47,6 triliun.

Dua pencatatan positif ini menunjukkan betapa vitalnya peran BTN Syariah dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Dengan alasan itu pula, pemerintah dan pelaku industri mendesak percepatan spin off BTN Syariah. Bukan hanya untuk memenuhi amanat regulasi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing industri perbankan syariah nasional.

Dengan menjadi BUS, BTN Syariah akan mampu bersaing dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan memberikan lebih banyak pilihan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Hal ini akan mendukung terciptanya kompetisi yang sehat serta mendorong inklusi keuangan berbasis syariah yang lebih luas.

Faktor pendukung lainnya adalah tingginya minat masyarakat terhadap produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah, yang relevan dengan program pembangunan tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

Jika BTN Syariah berstatus BUS, kemampuan untuk meningkatkan fungsi intermediasi, termasuk mencari sumber pendanaan alternatif, akan jauh lebih besar. Kebijakan seperti loan-to-value (LTV) KPR hingga 100 persen, memungkinkan pembelian rumah tanpa uang muka, juga akan mempercepat pertumbuhan bisnis BTN Syariah di sektor perumahan.

Dari sisi induk usaha, langkah spin off dipandang mampu menciptakan nilai tambah (unlock value) yang signifikan bagi BTN. Transformasi ini akan memperbesar aset, mendorong kinerja keuangan, serta memberikan ruang bagi BTN untuk berkembang lebih agresif di pasar.

Pengalaman Bank Syariah Indonesia (BRIS), yang mengalami pertumbuhan pesat pasca-merger, menjadi bukti nyata dampak positif yang bisa dihasilkan dari pembentukan BUS baru.

Ke depan, spin off BTN Syariah juga dapat dioptimalkan dengan strategi akuisisi unit usaha syariah lain. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi BTN Syariah agar dapat masuk ke kategori bank modal inti (KBMI) 3, sehingga mampu bersaing dengan bank syariah besar lainnya.

Tren pertumbuhan industri keuangan syariah yang terus menjanjikan semakin mempertegas urgensi percepatan transformasi ini. Dengan menjadi BUS, BTN Syariah tidak hanya memperkuat ekosistem industri halal tetapi juga membantu menciptakan masa depan industri perbankan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif di Indonesia.

Siapkan Dana Besar

Sementara itu, BTN sedang menyiapkan dana besar. Dana itu dibutuhkan untuk menyelesaikan target 800.000 unit pada 2025 dari sebelumnya 600.000 unit, setidaknya mungkin dibutuhkan lebih dari Rp150 triliun untuk realisasi.

Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu, mengatakan Bank BTN akan menyiapkan dana sekitar Rp80 triliun, sedangkan pemerintah perlu menganggarkan dana sekitar Rp70 hingga Rp72 untuk mencapai target ratusan ribu unit itu.

“Ini belum keputusan, ya, tapi exercise-nya kurang lebih gitu, sedangkan formatnya (dari pembiayaan itu) masih belum (ditentukan),” ujar Nixon kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

Oleh karena itu, badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan ini mengaku memiliki kesiapan untuk berkontribusi penuh dalam program ini.

Bagi Nixon, Bank BTN selalu siap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

“Yang namanya tugas, kita siap untuk segala macam tugas yang akan dijalankan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pada program ini, emiten berkode saham BBTN ini tengah membahas teknis pelaksanaan yang antara lain soal model pendanaan tersebut. Rencananya, skema pendanaan ini akan dibagi dua, yakni masing-masing 50 persen untuk pemerintah dan bank.

Selain itu, Nixon menyampaikan skema pendanaan KPR FLPP 2025 berikutnya melalui penerbitan obligasi dan pinjaman. Dari sini, imbuh dia, dana yang akan diperoleh akan mencapai antara Rp10 triliun hingga Rp15 triliun.

“Kami juga sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan terkait hal ini. Kami mengusulkan agar penerbitan obligasi dijamin oleh pemerintah, sehingga biayanya bisa lebih murah untuk kami,” kata dia.(*)

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak, membeli, atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analisis atau sekuritas yang bersangkutan, dan  Kabarbursa.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian investasi yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.