Sambut Program Tiga Juta Rumah, GRIA Siapkan 626 Unit Rumah Subsidi

KABARBURSA.COM - PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) berhasil membangun 399 unit rumah subsidi hingga Oktober 2024, meningkat sebesar 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Dengan capaian tersebut, GRIA memiliki stok rumah siap huni sebanyak 574 unit, naik signifikan sebesar 104 persen yoy. Stok rumah ini tersebar di Kalimantan dan Jawa Barat, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 64 persen dan 36 persen. Proyek Gria Mahakam City (Kalimantan Timur) dan Bukit Esma Cicalengka (Jawa Barat) menjadi penyumbang utama stok rumah siap huni tersebut.

GRIA juga telah mencapai target pembangunan dan ketersediaan rumah siap huni masing-masing sebesar 88 persen dan 92 persen tahun ini.

GRIA mencatat penjualan rumah subsidi yang tumbuh 27 persen yoy, dari 214 unit pada Oktober 2023 menjadi 272 unit pada periode yang sama tahun ini. Proyek di Kalimantan Timur memberikan kontribusi terbesar dengan 72 persen dari total penjualan, diikuti Jawa Barat sebesar 22 persen.

Dengan pencapaian tersebut, GRIA telah memenuhi 74 persen target penjualan rumah tahun ini. Selain itu, GRIA juga berhasil mengamankan potensi penjualan sebesar 95 unit rumah yang telah memperoleh Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), di mana 91,6 persen di antaranya berasal dari proyek di Kalimantan Timur.

Direktur Utama GRIA, H.K. Hakim Noor, menyatakan bahwa tren positif ini mencerminkan kinerja operasional GRIA yang terus tumbuh di tengah sentimen positif sektor properti di Indonesia. Meskipun kebijakan kuota rumah subsidi sempat mengalami penurunan, GRIA tetap berhasil menjaga pertumbuhan kinerja operasional, meski saat ini masih berada dalam fase investasi.

"Sebagai dukungan terhadap program pemerintah membangun 3 juta rumah pada 2025, GRIA telah menyiapkan lahan untuk sembilan proyek perumahan di Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Selain itu, kami menargetkan pembangunan 626 unit rumah subsidi pada 2024, termasuk 451 unit rumah baru, untuk mendukung program tersebut," ujar Hakim dalam keterangan resmi, Sabtu 30 November 2024

Hakim menambahkan bahwa dengan strategi investasi ini, GRIA dapat memenuhi permintaan rumah subsidi maupun nonsubsidi di lokasi strategis dengan fasilitas yang nyaman.

Dia pun mengatakan peluang GRIA juga semakin besar berkat kebijakan pemerintah memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.

"Selain itu, rencana pembangunan rumah di atas tanah PT KAI serta pemerataan ekonomi melalui penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut membuka peluang besar bagi GRIA ke depannya," jelasnya.

Perbankan Ikut Dukung Program Pemerintah

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan bahwa kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan bahwa Kementerian BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait tengah mengkaji berbagai skema pendanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Saya mendapat tugas untuk mencari skema pendanaan. Memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujar Kartika di Gedung BTN, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Kartika menilai bahwa dengan kebutuhan pendanaan yang sangat besar, Bank BTN tidak dapat hanya mengandalkan dana masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumber pendanaan lain yang dapat menopang program pembangunan rumah secara berkelanjutan.

Sebagai solusi, Kementerian BUMN mengusulkan dua opsi utama: pertama, penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah yang memiliki tenor 15 tahun, dan kedua, membuka peluang pendanaan dari luar negeri.

“Kita perlu membuka kanal-kanal pendanaan lainnya, termasuk pinjaman luar negeri,” tambahnya.

Kesiapan BTN Dukung KPR FLPP

Di sisi lain, Direktur Utama Bank BTN, Nixon Napitupulu, menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung rencana pemerintah meningkatkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Nixon menjelaskan bahwa BTN telah memproyeksikan kebutuhan dana sekitar Rp80 triliun dari total anggaran yang diperlukan. Pemerintah sendiri diharapkan dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp70-72 triliun untuk mendukung pencapaian target pembangunan ratusan ribu unit rumah.

“Ini masih berupa simulasi, ya, belum ada keputusan final. Format pembiayaannya juga masih dalam pembahasan,” kata Nixon kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

Nixon menegaskan bahwa Bank BTN sebagai salah satu badan usaha milik negara siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pemerintah. Ia menilai bahwa kontribusi Bank BTN dalam mendukung program perumahan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap mandat pemerintah.

“Tugas adalah tugas. Kami siap untuk menjalankan segala bentuk tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya.

Dengan sinergi antara Kementerian BUMN, Bank BTN, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan program pembangunan 3 juta rumah dapat teratasi. Pemerintah juga terus berupaya memastikan bahwa program ini berjalan dengan efisien dan tepat sasaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat. (*)