REI Peringatkan Dampak Kenaikan PPN pada Sektor Properti

KABARBURSA.COM - Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 menuai kekhawatiran dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI).

Ketua Umum REI, Joko Suranto, menilai kebijakan ini berpotensi memukul sektor properti secara signifikan, termasuk penurunan angka penjualan hingga 50 persen.

“Bisa saja (tren penjualan) drop 50 persen,” kata Joko dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 25 November 2024.

Selain dampak langsung pada penjualan, Joko memprediksi adanya efek domino berupa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor properti, yang diperkirakan bisa mencapai 5 juta pekerja.

Gelombang PHK ini, menurutnya, akan berkontribusi pada tambahan tekanan inflasi di dalam negeri.

“PHK bisa mencapai hingga 5 juta pekerja. Dan dari situ akan muncul inflasi tambahan,” tambah Joko.

Kenaikan tarif PPN juga diperkirakan akan mengubah perilaku konsumen, yaitu banyak masyarakat akan menunda pembelian rumah karena beban pajak yang lebih tinggi.

Penundaan ini berpotensi memperparah kelesuan di sektor properti, salah satu sektor yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Menyadari potensi dampak yang signifikan, Joko meminta pemerintah untuk segera merancang langkah mitigasi agar kebijakan ini tidak memperburuk kondisi ekonomi.

Ia juga menyoroti risiko munculnya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemerintah.

“Dampaknya pasti satu, ada distrust kepada pemerintah, ada ketidakpercayaan dunia usaha. Ada ketidakpastian di dunia usaha. Ini akan mendorong kelesuan dan penurunan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

REI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang kebijakan kenaikan PPN atau menyediakan solusi yang dapat menjaga stabilitas sektor properti sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kemenkeu Suntik Program Rumah Subsidi FLPP Rp13,7 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp13,7 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Anggaran tersebut telah digunakan untuk membangun 165.880 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Oktober 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa program FLPP dirancang untuk memberikan akses kepada MBR terhadap hunian yang layak.

“Program FLPP telah terealisasi dengan jumlah 165.880 unit hingga Oktober 2024,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, dikutip Senin, 25 November 2024.

Kuota awal FLPP untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 166.000 unit. Namun, pada Agustus 2024, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan alokasinya menjadi 200.000 unit. Keputusan ini diambil berdasarkan kebutuhan yang meningkat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sektor perumahan menjadi pengeluaran terbesar kedua masyarakat kelas menengah.

“Dengan kebijakan yang berlaku sejak 1 September, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelas menengah untuk memiliki hunian sekaligus mendukung pertumbuhan sektor konstruksi. Sektor ini memiliki efek berganda yang tinggi terhadap perekonomian,” ungkap Airlangga.

Selain menambah kuota FLPP, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir Desember 2024.

Insentif ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi, yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mendorong penyediaan hunian terjangkau dan mendukung pemulihan ekonomi melalui kontribusi sektor properti dan konstruksi.

Kuota FLPP Tahun 2025

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Santoso mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan ditetapkan sebanyak 300.000 unit, ditambah 40.000 unit dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian, total kuota FLPP untuk tahun tersebut mencapai 340.000 unit.

“Kuota FLPP untuk tahun depan adalah 300.000, ditambah dengan tambahan dari rumah BP Tapera sebanyak 40.000 unit. Jadi totalnya 340 ribu unit,” kata Joko dalam konferensi pers kepada Kabar Bursa di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp5,07 triliun saat ini banyak dialokasikan untuk proyek Multi Year Contract (MYC) atau proyek lanjutan. Menanggapi hal ini, Joko menilai bahwa anggaran untuk 300.000 unit rumah FLPP diperkirakan bisa lebih dari Rp5 triliun. Dia menekankan, perlunya pemahaman yang jelas mengenai penganggaran dan peruntukan dana agar program pembangunan rumah dapat berjalan dengan baik.

“Kalau kita lihat, untuk anggaran 300.000 unit saja, nilainya sekitar Rp26 triliun. Apakah itu exclude atau include? Jika termasuk, maka hal itu tidak mungkin,” tuturnya.

Di sisi lain, Joko menekankan bahwa perencanaan anggaran untuk program pembangunan 3 juta rumah dalam setahun bukan berasal dari anggaran baru, melainkan merupakan transformasi alokasi subsidi dari BBM menjadi subsidi untuk angsuran rumah masyarakat.

“Sekali lagi, itu bukan anggaran baru, tetapi adalah transformasi, merubah peruntukan dari subsidi BBM menjadi subsidi untuk angsuran rakyat,” jelas Joko.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya hanya diberi anggaran Rp5,07 triliun untuk membangun 3 juta rumah pada tahun 2025.

“Anggarannya Rp5,07 triliun. Dari anggaran sebesar itu kami akan breakdown. Kami akan menerapkan keterbukaan publik,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dia membandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, sebesar Rp14,68 triliun, yang hanya mampu merealisasikan pembangunan sekitar 200.000 unit rumah.

“Tahun 2024, anggaran yang diberikan Rp14 triliun, tapi yang berhasil dibangun hanya 200.000 unit rumah,” ujarnya.

Meskipun demikian, Maruarar tetap optimis bahwa program pembangunan 3 juta rumah dapat direalisasikan dengan baik. Pada tahap awal, akan dibangun rumah susun (rusun) dengan anggaran Rp3,53 triliun. Rincian pembangunan rusun ini mencakup penyediaan hunian vertikal untuk TNI/Polri dan ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, serta renovasi 10 tower rusun di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Alokasi untuk pengadaan rumah swadaya ditetapkan sebesar Rp747 miliar, yang akan mendukung pembangunan melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dan diimplementasikan melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit,” papar Maruarar.

Selain itu, alokasi untuk pembangunan ‘Rumah Khusus’ ditetapkan sebesar Rp105 miliar, sementara untuk Rumah Umum dan komersial sebesar Rp121 miliar, dan manajemen serta teknis lainnya sebesar Rp575 miliar. (*)