Gara-gara Program MBG, 723 Ribu Guru Berpotensi Kehilangan Pekerjaan

KABARBURSA.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan makanan bergizi untuk 82 juta penerima, termasuk anak-anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.

Diketahui, program ini akan dibiayai melalui anggaran pendidikan, yang menyerap hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional pada 2025, atau sekitar Rp71 triliun.

Meskipun MBG diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian, CELIOS memperingatkan bahwa alokasi anggaran yang besar ini dapat membebani keuangan negara dan mengurangi anggaran untuk program prioritas lainnya.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan bahwa hasil simulasi menunjukkan program MBG dengan dana pendidikan hanya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 0,06 persen atau sekitar Rp7,21 triliun. Namun, dampaknya terhadap sektor pendidikan sangat merugikan, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp27,03 triliun.

“Jika program MBG didanai dari anggaran pendidikan, kualitas pendidikan nasional bisa terganggu karena adanya pemotongan anggaran,” ujar Nailul Huda secara tertulis kepada Kabar Bursa, Selasa, 19 November 2024.

Dampak dari redistribusi dana ini tidak hanya terasa di sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor tenaga kerja. Salah satunya adalah potensi pengurangan kompensasi yang diperkirakan mencapai Rp27,03 triliun. Lebih lanjut, sektor pendidikan pemerintah juga akan mengalami penurunan penghasilan tenaga kerja yang diperkirakan sebesar Rp41,55 triliun.

Lebih mengkhawatirkan, pengalihan dana ini dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja di sektor pendidikan. Diperkirakan sekitar 723.000 posisi akan hilang, termasuk posisi guru dan dosen yang selama ini menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan di Indonesia.

“Redistrubusi dana ini juga berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723.000 posisi di sektor pendidikan, termasuk bagi guru dan dosen,” tuturnya.

Karena itu, Huda menyarankan perlunya rasionalisasi program makan bergizi gratis, dengan fokus pemberian hanya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH).

“Bantuan tersebut dapat disalurkan dalam bentuk uang tunai atau makanan bergizi untuk siswa tertentu,” ujar Nailul.

Jadwal Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis akan mulai dilaksana pada tanggal 2 Januari 2025 mendatang. Para penerima manfaat akan menerima sekali setiap harinya.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) @pco.ri, total dari anggaran ini yaitu sebesar Rp71 triliun.

Program ini akan menyasar 82 juta orang, di antaranya 44 juta orang yaitu siswa dan santri.

Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah akan membagi-bagikan makanan ke dalam tiga jadwal yang berbeda setiap harinya sesuai usia. Berikut jadwalnya:

- Pukul 08.00 pembagian makanan untuk PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), hingga kelas 2 SD.

- Pukul 09.30 pembagian makanan untuk kelas 3 hingga 6 SD.

- Pukul 12.00 pembagian makanan untuk siswa SMP hingga SMA.

PCO menjelaskan jadwal pemberian Makan Bergizi Gratis ini dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

“Pemberian Makan Bergizi Gratis disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah,” tulis PCO dalam unggahannya yang dikutip, Sabtu, 2 November 2024.

Habiskan Anggaran Rp800 Miliar per Hari

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp800 miliar per hari.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memfokuskan perhatian pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui investasi yang signifikan dalam program ini.

Jika program ini dijalankan secara penuh, akan ada sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp400 triliun.

“Ketika program ini dilaksanakan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi masa depan SDM, di mana sekitar 75 persen dari jumlah tersebut akan digunakan untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, yakni sekitar Rp800 miliar per hari,” jelas Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta.

Anggaran Rp800 miliar tersebut akan dialokasikan untuk membeli bahan baku makanan dari produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

“Salah satu masalah dalam ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi ini, kami berharap likuiditas di desa akan meningkat,” tambah Dadan.

Dalam uji coba program ini yang melibatkan 3.000 anak, dibutuhkan sekitar 200 Kg beras, 350 Kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 Kg sayuran, dan 600 liter susu per hari.

“Jika program ini berjalan sepenuhnya, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang akan melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini merupakan skala yang sangat besar,” terangnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan memerlukan 350 Kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berkoordinasi dengan petani untuk menanam sayuran sesuai kebutuhan tersebut. Kebutuhan 600 liter susu per hari juga setara dengan produksi dari 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Kami ingin memperoleh bahan baku dari BUMDes dan koperasi. Jadi, jika ada pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, mereka dapat berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes agar mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini,” ungkap Dadan.

Program ini direncanakan akan mulai beroperasi pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan cakupan yang lebih luas pada November 2024. Penentuan sasaran peserta uji coba akan dilakukan melalui pihak sekolah, sambil mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah untuk mendapatkan data yang akurat.

Dia memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara terpusat dan terkontrol. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang melaksanakan program ini.

“Karena kami tidak bisa mengandalkan data sekunder yang bersifat dinamis, jumlah peserta baru akan ditentukan saat satuan pelayanan tersedia di daerah,” jelas Dadan. (*)