Menteri PKP Targetkan Rumah Subsidi Jadi 800.000 Unit

KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah rumah subsidi yang disediakan untuk masyarakat, dengan angka yang sebelumnya hanya 220.000 unit, kini meningkat menjadi 800.000 unit.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau, terutama rumah subsidi.

Menurut Ara, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan berbagai bank penyalur subsidi perumahan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pembiayaan rumah subsidi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

"Kami menargetkan jumlah rumah subsidi yang awalnya 220.000 akan menjadi 800.000 unit. Selain itu, kami juga akan mendorong pendanaan melalui KPR FLPP dan SBUM, serta perubahan proporsi pembiayaan antara APBN dan Bank," kata Ara dalam keterangan resminya, Sabtu 16 November 2024.

Tidak hanya itu, perubahan proporsi pembiayaan antara APBN dan sektor perbankan juga akan dilakukan, dengan target proporsi yang sebelumnya 75:25, kini menjadi 50:50. Dengan cara ini, lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini.

"Dengan langkah ini, kami berharap lebih banyak masyarakat dapat mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung program perumahan pro-rakyat, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, sektor properti memiliki peran penting dalam perekonomian, tidak hanya sebagai sektor investasi, tetapi juga sebagai pendorong industri dan pencipta lapangan pekerjaan.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap program perumahan ini, namun akan berkoordinasi lebih lanjut terkait kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024 menjadi 220.000 unit.

Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya akan mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.

“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang telah diputuskan. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya.

Meskipun begitu, lanjut Joko, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.

Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.

Berdasarkan rincian Joko, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam dua bulan saja.

“Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai bulan November 2024. Karena untuk Januari 2025 sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November tambahan FLPP habis. Berarti, hanya satu bulan itu kosongnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor konstruksi. Ia menjelaskan bahwa pengembangan FLPP akan mempengaruhi sejumlah sektor secara luas.

“ketika FLPP dibangun maka sektor-sektor yang terpengaruh apa saja, tentu saja sektor konstruksi, kemudian sektor perdagangan, karena juga terkait dengan bahan baku daripada pembangun perumahan tersebut,” kata Tauhid kepada  Kabar Bursa, di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.

Ia menambahkan, sektor konstruksi secara langsung terlibat dalam pembangunan perumahan, sementara sektor perdagangan terhubung melalui penyediaan bahan baku. Industri bahan bangunan juga akan mendapatkan dorongan karena meningkatnya permintaan.

Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan, bahwa sektor jasa keuangan juga akan terkena dampak karena FLPP memfasilitasi peminjaman atau kredit dalam sektor perumahan.

“Sektor jasa keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan melalui kredit, yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Dengan adanya FLPP, kita mengharapkan adanya dorongan positif bagi sektor-sektor tersebut,” jelasnya.

Namun, Budi juga menambahkan, bahwa pengaruh konkret dari FLPP masih perlu dihitung secara mendalam. “Kami belum menghitung secara pasti berapa besar dampak ekonomi dari alokasi FLPP, seperti berapa triliun yang dikucurkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika tren menunjukkan hasil yang positif, ini akan menjadi hal yang sangat baik,” kata Tauhid.

Sementara itu, Tauhid mengungkapkan keyakinannya bahwa dampak positif dari FLPP akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat sektor-sektor terkait.

“Jadi kalau misalnya katakanlah FLPP dikucurkan persekian triliun, multipiris, berapa besar kepertumbuhan, nah itu yang saya kira kalau trend katakanlah ternyata positif,” imbuhnya.(*)