Perkuat Kedaulatan Digital, GOTO dan Indosat Resmikan Sahabat-AI

KABARBURSA.COM - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Indosat Ooredoo Hutchison resmi meluncurkan tahap pertama pengembangan Sahabat-AI pada Kamis, 14 November 2024. Sahabat-AI adalah ekosistem Large Language Model (LLM) open-source yang dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah.

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan Sahabat-AI bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan cerminan visi masa depan Indonesia. Kedaulatan digital dan inklusivitas menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengembangan ini.

"Dengan menciptakan model AI yang  memahami konteks lokal dan relevan dengan budaya Indonesia, kami ingin memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan potensi dari teknologi," ujar dia dalam keterangannya dikutip, Sabtu, 16 November 2024.

Dia bilang, inisiatif  ini merupakan langkah penting menuju demokratisasi AI sebagai elemen penting bagi pertumbuhan, inovasi, dan pemberdayaan bagi semua lapisan masyarakat.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, nengatakan visi pihaknya dalam memperkenalkan Sahabat-AI adalah untuk menghadirkan kekuatan AI bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah, Sahabat-AI mengatasi kesenjangan  konteks dan relevansi budaya yang sering tidak terpenuhi oleh LLM global," katanya.

Patrick menyebut kehadiran Sahabat-AI akan membantu bisnis GOTO untuk berkomunikasi lebih baik lagi dengan  pelanggan. Sahabat-AI, juga dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam menciptakan  inovasi agar dapat berinteraksi dengan masyarakat secara lebih komprehensif, serta  membawa perubahan nyata bagi jutaan orang di seluruh negeri.

"Untuk mencapai visi ini,  dukungan dari berbagai pihak sangatlah penting. Karena itu, kami mengundang pemangku kepentingan dari semua sektor untuk berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem LLM open-source ini untuk bisa bersama-sama memajukan Indonesia," kata dia.

Indonesia Fokuskan AI pada 5 Sektor Strategis

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Prabu Revolusi, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah memetakan lima sektor utama yang menjadi fokus adopsi kecerdasan buatan atau AI untuk mendorong transformasi digital.

Sektor-sektor tersebut dipilih berdasarkan dampak potensialnya dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi nasional.

Menurut Prabu, lima sektor yang menjadi prioritas sesuai dengan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020-2045 mencakup layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan dan energi, serta mobilitas dan kota pintar.

“Kami mengidentifikasi sektor-sektor ini karena potensinya untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar Prabu, Kamis, 14 November 2024.

Di bidang kesehatan, Prabu menjelaskan AI dapat memainkan peran penting dalam mempermudah akses layanan, meningkatkan diagnosis, dan memfasilitasi perawatan jarak jauh, terutama di wilayah terpencil.

Sementara itu, dalam reformasi birokrasi, AI diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan publik dengan standar yang lebih efisien.

Adopsi AI dalam pendidikan dan riset, kata Prabu, akan memperkaya metode pembelajaran dan mendukung pengembangan inovasi secara lebih cepat dan efektif.

“Dalam pendidikan, kita tidak hanya ingin menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif, tetapi juga membangun riset yang berkelanjutan untuk menyiapkan SDM digital,” jelasnya.

Ketahanan pangan dan energi pun menjadi perhatian penting, mengingat AI dapat membantu mengoptimalkan produksi pertanian dan efisiensi sumber daya energi.

“Dengan teknologi AI, Indonesia bisa memastikan ketahanan pangan dan pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan,” kata Prabu.

Sektor terakhir, yaitu mobilitas dan kota pintar, diarahkan untuk mewujudkan transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien di perkotaan. Penggunaan AI di bidang ini diyakini akan membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar.

Prabu menyambut baik minat dari perusahaan teknologi global untuk berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan AI. Namun, investasi ini juga harus membawa nilai tambah bagi perekonomian nasional, peningkatan talenta digital, dan transfer teknologi yang nyata.

“Semangatnya adalah membuka kolaborasi yang luas, namun kedaulatan digital nasional tetap harus menjadi prinsip dasar. Kita ingin investasi ini tidak hanya menjadikan Indonesia pasar, tetapi juga memperkuat ekosistem teknologi nasional,” tegasnya.

Investasi Teknologi Asing

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti pentingnya sikap selektif pemerintah dalam menerima investasi teknologi asing, khususnya di sektor AI.

Heru menyarankan agar investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat konkret bagi perekonomian dan pengembangan teknologi dalam negeri, tidak sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar produk asing.

“Kita memang terbuka pada investasi teknologi, tetapi pastikan itu benar-benar investasi yang membawa dampak nyata bagi Indonesia, bukan hanya sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar,” ujar Heru kepada KabarBursa.com, Rabu, 13 November 2024.

Heru menjelaskan banyak perusahaan global sering menyatakan niat untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi akhirnya hanya memanfaatkan pasar tanpa komitmen jangka panjang.

Menurutnya, investasi asing yang ideal harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk nilai investasi yang jelas, pendirian badan usaha tetap di Indonesia, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak.

“Jika mereka memang berinvestasi, nilainya harus jelas. Perusahaan tersebut juga harus mendirikan badan usaha tetap di Indonesia sehingga memberi manfaat ekonomi langsung, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung perekonomian nasional,” jelas Heru.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah kerja sama dengan perusahaan dan tenaga kerja lokal dalam pengembangan teknologi di bidang AI. Menurut Heru, hal ini akan memperkuat ekosistem digital dalam negeri, memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, dan mempercepat proses transfer teknologi.

Selain itu, Heru mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan “karpet merah” atau kemudahan khusus kepada investor asing.

“Sering kali, perusahaan global memberikan alasan untuk tidak merealisasikan investasi atau mengubah tujuan menjadi sekadar menjual produk di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian agar kita tidak mudah memberi fasilitas khusus tanpa ada komitmen yang jelas,” katanya.(*)