RI Terbuka Investasi Global untuk Perkuat Ekosistem Digital

KABARBURSA.COM - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Prabu Revolusi, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara aktif mendorong kolaborasi strategis antara perusahaan teknologi informasi (TI) global dan lokal untuk memperkuat ekosistem digital dalam negeri.

Langkah ini sejalan dengan upaya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, yang menyambut baik minat investasi dari perusahaan-perusahaan global di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia.

“Kami ingin membuka peluang kolaborasi dan investasi seluas-luasnya dengan perusahaan teknologi yang dapat membawa nilai tambah atas tiga hal yaitu bagi ekonomi nasional, meningkatkan talenta digital, serta mendorong transfer teknologi,” ungkap Prabu kepada Kabarbursa.com, Kamis, 14 November 2024.

“Namun, kedaulatan digital nasional tetap menjadi prinsip utama dalam strategi ini," tambahnya.

Prabu menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar kehadiran perusahaan TI global di Indonesia tidak sekadar mengejar pangsa pasar, tetapi juga membawa dampak nyata bagi pengembangan kapabilitas digital lokal.

Lebih lanjut, Prabu menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan domestik menjadi sangat penting untuk mendorong inovasi dan membangun ekosistem AI yang inklusif di Indonesia.

Dari sisi regulasi, Komdigi telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 9/2023 yang mengatur Etika Penggunaan AI, sebagai pedoman awal yang menekankan pentingnya aspek keamanan, etika, dan inovasi dalam pemanfaatan AI.

Prabu juga menambahkan bahwa kementerian saat ini tengah mengkaji regulasi yang lebih komprehensif untuk menyeimbangkan antara keamanan dan kebutuhan inovasi teknologi.

“Dengan kajian regulasi yang tepat, kami ingin memastikan bahwa AI di Indonesia berkembang secara aman dan etis, sambil tetap menjadi daya tarik bagi investor,” tutur dia.

Adapun pemerintah Indonesia telah memetakan lima sektor utama sebagai fokus penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung transformasi digital nasional.

Sektor-sektor ini dipilih berdasarkan potensi besar yang dimilikinya untuk meningkatkan daya saing serta efisiensi di berbagai bidang.

Menurut Prabu, kelima sektor prioritas ini sejalan dengan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020-2045, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan dan energi, serta mobilitas dan kota pintar.

“Kami memilih sektor-sektor ini karena potensinya untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat,” ujar Prabu.

Dalam sektor kesehatan, Prabu menjelaskan bahwa teknologi AI dapat memainkan peran penting untuk mempermudah akses layanan kesehatan, meningkatkan akurasi diagnosis, dan mendukung perawatan jarak jauh, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil.

Di bidang reformasi birokrasi, AI diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat pelayanan publik dengan standar yang lebih efisien.

Adopsi AI dalam sektor pendidikan dan riset, lanjut Prabu, juga menjadi prioritas untuk memperkaya metode pembelajaran dan mempercepat pengembangan inovasi.

“Dalam pendidikan, kami ingin membangun sistem pembelajaran yang lebih adaptif serta mendukung penelitian berkelanjutan agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) digital yang berkualitas,” tambahnya.

Ketahanan pangan dan energi juga menjadi sektor yang diprioritaskan, mengingat teknologi AI dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi.

“Dengan penerapan AI, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan dan mengelola energi secara lebih berkelanjutan,” jelas Prabu.

Sektor kelima, yaitu mobilitas dan kota pintar, bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang lebih terintegrasi dan efisien. Penggunaan AI di sektor ini diyakini mampu membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar.

Prabu menyambut baik minat dari perusahaan teknologi global untuk berinvestasi dalam pengembangan AI di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa investasi ini harus membawa nilai tambah bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan talenta digital serta transfer teknologi yang nyata.

“Kami membuka peluang kolaborasi yang luas, tetapi prinsip kedaulatan digital nasional tetap menjadi dasar utama. Kami ingin memastikan bahwa investasi ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga memperkuat ekosistem teknologi nasional,” tegasnya.

Investasi Teknologi Asing

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti pentingnya sikap selektif pemerintah dalam menerima investasi teknologi asing, khususnya di sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Heru menyarankan agar investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat konkret bagi perekonomian dan pengembangan teknologi dalam negeri, tidak sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar produk asing.

“Kita memang terbuka pada investasi teknologi, tetapi pastikan itu benar-benar investasi yang membawa dampak nyata bagi Indonesia, bukan hanya sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar,” ujar Heru kepada  Kabarbursa.com, Rabu, 13 November 2024.

Heru menjelaskan bahwa banyak perusahaan global sering menyatakan niat untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi akhirnya hanya memanfaatkan pasar tanpa komitmen jangka panjang.

Menurutnya, investasi asing yang ideal harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk nilai investasi yang jelas, pendirian badan usaha tetap di Indonesia, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak.

“Jika mereka memang berinvestasi, nilainya harus jelas. Perusahaan tersebut juga harus mendirikan badan usaha tetap di Indonesia, sehingga memberi manfaat ekonomi langsung, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung perekonomian nasional,” tegas Heru.

Heru juga menekankan pentingnya kerja sama dengan perusahaan dan tenaga kerja lokal dalam pengembangan teknologi, terutama di bidang AI. Menurutnya, hal ini akan memperkuat ekosistem digital dalam negeri, memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, dan mempercepat proses transfer teknologi.

Selain itu, Heru mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan “karpet merah” atau kemudahan khusus kepada investor asing.

“Sering kali, perusahaan global memberikan alasan untuk tidak merealisasikan investasi atau mengubah tujuan menjadi sekadar menjual produk di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian agar kita tidak mudah memberi fasilitas khusus tanpa ada komitmen yang jelas,” ujarnya.