China, UEA, dan Qatar Berminat Investasi Program 3 Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Beberapa negara di antaranya China, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar menyatakan tertarik berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto.

“Sepertinya ada beberapa yang berminat mendukung program ini. Setahu saya Tiongkok (China), Dubai (UEA), dan Qatar,” kata Iwan saat ditemui Kabar Bursa di Kantor Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Rabu, 7 November 2024 malam.

Iwan menyatakan pihaknya sudah menerima sinyal ketertarikan dari ketiga negara tersebut, bahkan ada rencana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal kerja sama.

Meskipun demikian, Kementerian PKP memastikan akan mengkaji lebih lanjut tawaran ini agar investasi yang masuk tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa depan.

“Belum tahu bentuknya seperti apa, tapi minat sudah disampaikan, dan ada rencana untuk MoU. Kami sebagai birokrasi ingin memastikan semuanya jelas agar nantinya tidak menjadi beban bagi negara atau masyarakat ke depannya,” ujarnya.

Iwan mengungkapkan, bahwa saat ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang berada di China dalam kunjungan kerja untuk membahas potensi kerja sama dalam program 3 juta rumah tersebut.

Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan akan melakukan beberapa kunjungan luar negeri, di mana salah satu agenda yang dibahas adalah isu perumahan.

“Kebetulan, Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang berada di China. Dan, Pak Presiden (Prabowo Subianto) juga akan melakukan kunjungan ke beberapa negara membahas hal yang sama,” pungkasnya.

Kementerian ATR Siapkan Lahan di Mojokerto dan Tangerang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut ada dua wilayah potensial yang siap dibangun perumahan Program 3 Juta Rumah yaitu di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

Kata Maruarar, kepastian itu didapat setelah dia bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Di Mojokerto, kata Maruarar, tersedia lahan seluas 151 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), dan dipastikan sebagai idle dan tidak bermasalah dengan hukum.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle dan tidak bermasalah. Cukup banyak di Mojokerto seluas 151 hektare dengan status HGB,” kata Maruarar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 5 November 2024.

Sementara, lanjut Maruarar, lahan di Tangerang luasnya sekitar 6 hektare. Dia menjelaskan, lahan-lahan ini nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendapatan rendah, serta anggota TNI/Polri.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa proses pengalokasian lahan ini diupayakan akan selesai dalam waktu 100 hari masa jabatannya.

“Kalau prosesnya cepat, Insya Allah bisa selesai dalam 100 hari,” kata Nusron.

Nusron menyebut, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan dengan total 1,3 juta hektare sebagai potensi untuk proyek pembangunan perumahan.

Namun, kata Nusron, lahan-lahan ini masih perlu diseleksi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dan kelayakannya sebagai kawasan permukiman. Proses pemetaan ini sedang dalam koordinasi dengan Kementerian PKP.

“Ketika Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono/Menko Infrastruktur) hadir, kami sudah sampaikan bahwa ada potensi lahan terlantar seluas 1,3 juta hektare. Tetapi, tentu saja tidak semuanya cocok untuk perumahan. Kami masih dalam tahap penyeleksian untuk menentukan mana yang paling sesuai,” jelas Nusron.

Selain itu, Nusron juga menyoroti banyaknya kawasan permukiman dan perumahan di kota-kota besar Indonesia yang tidak mematuhi aturan tata ruang. Menurutnya, banyak pembangunan perumahan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mengharuskan setiap kawasan permukiman menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) minimal sebesar 40 persen.

“Contohnya, dalam UU 26/2007 tentang Tata Ruang, setiap perubahan dan permukiman itu harus menyediakan 40 persen fasos dan fasum, seperti tempat bermain anak dan olahraga,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, banyak temuan di lapangan kawasan permukiman tidak memenuhi ketentuan ini. “Kalaupun ada, fasum dan fasosnya kurang dari 40 persen,” jelasnya.

Untuk menangani masalah ini, Nusron Wahid menyebutkan bahwa ia dan timnya berencana melaporkan kondisi ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang akan bertugas menertibkan tata ruang, khususnya di kawasan permukiman dan perumahan.

“Nanti mengenai pola dan sistem kerja Satgasus ini, kami akan menunggu arahan dari Bapak Presiden. Kami tidak ingin mendahului, sehingga kami akan menunggu instruksi lebih lanjut dari beliau,” jelasnya. (*)