BP Danantara bakal Kelola Aset Super Jumbo Tujuh BUMN, Nilainya Rp9.480 Triliun

KABARBURSA.COM - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara), yang dirancang sebagai cikal bakal superholding BUMN, diperkirakan akan mengelola aset dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam dokumen profil BP Danantara, pada tahap awal operasionalnya, Danantara akan mencakup tujuh BUMN dengan total aset yang dikelola mencapai USD600 miliar atau sekitar Rp9.480 triliun, berdasarkan kurs Rp15.800 per dolar AS.

Tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara tersebut antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

Selain itu, Danantara juga akan mengelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang dibentuk pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dengan total nilai aset kelolaan mencapai Rp9.480 triliun, Danantara diprediksi akan menjadi SWF terbesar keempat di dunia.

Prabowo Undur Peresmian BP Danantara

Peresmian Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 hari ini terpaksa ditunda.

Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru akan meresmikan lembaga tersebut setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.

Menurut Muliaman, Prabowo akan melaksanakan lawatan selama 16 hari ke beberapa negara di dunia, yakni China, Peru, Amerika Serikat (AS), Brasil, dan Inggris.

"Kami menunggu sampai bapak Presiden kembali dari luar negeri," kata Muliaman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Meski jadwal peresmian diundur, Muliaman menyebutkan bahwa Prabowo meminta persiapan BP Investasi Danantara dilakukan secara matang.

Dia menjelaskan bahwa dasar hukum pendirian BP Danantara adalah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

“Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara itu, ada dua perubahan terkait PP dan Perpres,” terangnya.

Muliaman juga menyebutkan bahwa Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, akan digabungkan ke dalam BP Investasi Danantara.

“Ke depan, semuanya akan dikonsolidasikan,” ujarnya.

BP Danantara bakal seperti Temasex Singapura

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa BP Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah lembaga yang bertugas mengelola investasi di Indonesia di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, lembaga tersebut dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala BP Investasi Danantara.

Tim Ekonomi dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Laode Masihu mengatakan bahwa reformasi BUMN akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Dalam upaya menjadikan BP Danantara lebih profesional dalam pengelolaannya, Laode mengatakan, lembaga ini akan diupayakan serupa dengan Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura.

“Benchmark-nya banyak, tapi yang paling mendekati seperti Temasek. Kira-kira seperti itu,” ujar Laode.

Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding milik Singapura yang didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola aset dan investasi milik pemerintah Singapura.

Selain berfokus pada investasi domestik, Temasek juga memiliki saham di berbagai perusahaan global, termasuk Telkomsel di Indonesia, melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.

Laode menambahkan, selain Temasek, model pengelolaan BUMN di China akan menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia.

“Di China mereka juga profesional dalam pengelolaan BUMN, fokus utama mereka adalah ekonomi. Presiden Prabowo memiliki pandangan yang sama, dan saya hanya menurunkan data serta program untuk mendukung itu,” jelas Laode.

Transformasi Kementerian BUMN, menurut Laode, juga menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Pembentukan BUMN Pangan

Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik rencana pembentukan BUMN Pangan. Menurutnya, pembentukan BUMN Pangan sejalan dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengaku telah bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk membahas kerja sama pembentukan BUMN Pangan.

Adapun wujud yang hendak dibangun melalui BUMN ini adalah mengembalikan fungsi Perum Bulog seperti sebelumnya.

“Kita sudah bersemangat untuk bekerjasama untuk memberikan solusi. Salah satunya misalnya bulog dikembalikan perannya seperti zaman dulu,” kata Erick kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Dengan kembalinya fungsi tersebut, kata Erick, Bulog bisa beroperasi di pasar. Akan tetapi, begitu beroperasi, Bulog tidak lagi dibebankan dengan kerugian negara.

Hal yang sama dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina. Erick menyebut kedua perusahaan itu melakukan kompensasi subsidi yang diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

“Seperti yang kita lakukan dengan Pertamina dan PLN, ketika mereka sudah melakukan kompensasi subsidi di audit BPK, nanti sisa dananya di-top up, dibantu kembali,” katanya.

Sementara itu, Erick merencanakan mengguyur BUMN Karya itu dengan dana Rp26 triliun untuk menunjang operasi pasar. Dana itu digelontorkan agar para petani bisa mendapat kepastian dari hasil produksinya. Dengan begitu, petani hanya perlu memikirkan produksi, sementara pemerintah akan menjadi pemasok atau off taker. (*)