Prabowo Kumpulkan Pejabat Daerah - Pusat, Untuk Apa?

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis 7 November 2024 dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024.

Rakornas kali ini mengangkat tema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2024, yang merupakan bagian dari misi Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024.

Rakornas ini akan dibagi menjadi tiga sesi panel. Panel pertama fokus pada arah kebijakan nasional untuk mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2024, di mana sejumlah menteri, termasuk Menko Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, akan memberikan pengarahan.

Panel kedua akan membahas program unggulan pemerintah pusat. Dalam sesi ini, beberapa menteri seperti Menteri Pertanian, Menteri ESDM, dan Kepala BKPM akan menyampaikan arahan terkait program masing-masing.

Panel terakhir akan membahas stabilitas politik, hukum, keamanan, pencegahan korupsi, dan persiapan Pilkada 2024, dengan pengarahan dari Ketua KPU, Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Ketua Bawaslu.

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pertemuan ini diadakan atas permintaan banyak kepala daerah yang ingin mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait arah kebijakan pemerintahan.

"Jadi, berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin 4 November 2024.

Hasan menyebut bahwa kegiatan semacam ini biasa dilakukan di awal masa pemerintahan untuk menyampaikan prioritas dan rencana program ke depan

"Jadi pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang," tuturnya.

Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri mengambil inisiatif mengundang seluruh jajaran Forkopimda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota ke Jakarta untuk mendengarkan langsung arahan Presiden Prabowo.

Menurut Hasan, pengarahan ini penting terutama terkait kebijakan prioritas dan program yang diharapkan dapat memberikan hasil cepat. "Terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik cepat," tambah Hasan.

Realisasi Asta Cita

Ekonom senior dari Indef, Tauhid Ahmad, menyoroti berbagai tantangan yang akan dihadapi untuk merealisasikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tauhid menilai, dari delapan agenda tersebut, empat di antaranya berfokus pada aspek ekonomi dan menjadi acuan untuk transisi dari era pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto.

“Dari delapan Asta Cita tersebut, empat di antaranya menggambar tentang aspek ekonomi yang menjadi landasan untuk melakukan transisi dari era Jokowi ke Prabowo,” kata Tauhid Ahmad dalam diskusi virual bertema ‘Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo’, Senin, 16 September 2024.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran mengusung delapan misi di masa lima tahun pemerintahannya yang disebut Asta Cita, yang mencakup penguatan ideologi, di antaranya demokrasi, sistem pertahanan negara, swasembada pangan, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Selain itu, mereka berjanji untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan kesempatan kerja, dan menjalankan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi.

Terutama pada target pertumbuhan ekonomi yang dinilai terlalu ambisius, yaitu antara 6-7 persen, bahkan kalau bisa mencapai 8 persen. Padahal, Bappenas hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,6 persen hingga 6,1 persen.

“Target 6-7 persen pertumbuhan memang ambisius, tapi secara pondasi riilnya sangat berbeda,” ujar Tauhid.

Lanjut dia, di era Jokowi, meski jumlah utang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan alibu untuk membangun infrastruktur, pada kenyataannya hal itu tidak mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Sekarang, jika melihat Asta Cita Prabowo-Gibran sepertinya terjadi transisi kebijakan yaitu dari fokus pembangunan infrastruktur ke pengembangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan penguatan peran penyandang disabilitas.

Hal itu dapat dilihat dalam APBN 2024. Tampak penurunan drastis pada alokasi anggaran untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, tidak adanya anggaran untuk penjamin infrastruktur sebesar Rp800 triliun per tahun yang dihilangkan.

“Isu-isunya bergeser ke SDM, makan siang gratis, industri pangan. Isu SDM lainnya, pemerataan pembangunan, lapangan kerja, teknologi atau kemandirian bangsa yang filosofinya melalui pengembangan SDM,” jelasnya.(*)