Prabowo Batal Resmikan BP Danantara, Kenapa?

KABARBURSA.COM - Peresmian Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024, terpaksa ditunda.

Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru akan meresmikan lembaga tersebut setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.

Menurut Muliaman, Prabowo akan melaksanakan lawatan selama 16 hari ke beberapa negara di dunia, yakni China, Peru, Amerika Serikat (AS), Brasil, dan Inggris.

"Kami menunggu sampai bapak Presiden kembali dari luar negeri," kata Muliaman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Meski jadwal peresmian diundur, Muliaman menyebutkan bahwa Prabowo meminta persiapan BP Investasi Danantara dilakukan secara matang.

Dia menjelaskan bahwa dasar hukum pendirian BP Danantara adalah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara itu, ada dua perubahan terkait PP dan Perpres," terangnya.

Muliaman juga menyebutkan bahwa Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, akan digabungkan ke dalam BP Investasi Danantara.

"Ke depan, semuanya akan dikonsolidasikan," ujarnya.

BP Danantara bakal seperti Temasex Singapura

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa BP Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah lembaga yang bertugas mengelola investasi di Indonesia di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, lembaga tersebut dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala BP Investasi Danantara.

Tim Ekonomi dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Laode Masihu mengatakan bahwa reformasi BUMN akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Dalam upaya menjadikan BP Danantara lebih profesional dalam pengelolaannya, Laode mengatakan, lembaga ini akan diupayakan serupa dengan Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura.

"Benchmark-nya banyak, tapi yang paling mendekati seperti Temasek. Kira-kira seperti itu," ujar Laode.

Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding milik Singapura yang didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola aset dan investasi milik pemerintah Singapura.

Selain berfokus pada investasi domestik, Temasek juga memiliki saham di berbagai perusahaan global, termasuk Telkomsel di Indonesia, melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.

Laode menambahkan, selain Temasek, model pengelolaan BUMN di China akan menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia.

"Di China mereka juga profesional dalam pengelolaan BUMN, fokus utama mereka adalah ekonomi. Presiden Prabowo memiliki pandangan yang sama, dan saya hanya menurunkan data serta program untuk mendukung itu," jelas Laode.

Transformasi Kementerian BUMN, menurut Laode, juga menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Pembentukan BUMN Pangan

Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik rencana pembentukan BUMN Pangan. Menurutnya, pembentukan BUMN Pangan sejalan dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengaku telah bertemu dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk membahas kerja sama pembentukan BUMN Pangan. Wujud yang hendak dibangun melalui BUMN ini adalah mengembalikan fungsi Perum Bulog seperti sebelumnya.

“Kita sudah bersemangat untuk bekerjasama untuk memberikan solusi. Salah satunya misalnya bulog dikembalikan perannya seperti zaman dulu,” kata Erick kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Dengan kembalinya fungsi tersebut, kata Erick, Bulog bisa beroperasi di pasar. Akan tetapi, begitu beroperasi, Bulog tidak lagi dibebankan dengan kerugian negara. Hal yang sama dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina, Erick menyebut kedua perusahaan itu melakukan kompensasi subsidi yang di audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

“Seperti yang kita lakukan dengan Pertamina PLN, ketika mereka sudah melakukan kompensasi subsidi di audit BPK, nanti sisa dananya di top-up, dibantu kembali,” katanya.

Sementara itu, Erick merencanakan mengguyur BUMN Karya dengan dana Rp26 triliun untuk menunjang operasi pasar. Dana itu digelontorkan agar para petani bisa mendapat kepastian dari hasil produksinya. Dengan begitu, petani hanya perlu memikirkan produksi, sementara pemerintah akan menjadi pemasok atau off taker.

“Nanti setelah operasi pasar, setahun kemudian di audit, atau enam bulan kemudian, atau tiga bulan. Ternyata dari operasi pasar itu ada kerugian Rp6 triliun. Tapi ini bukan kerugian korupsi karena memang untuk memproteksi harga-harga yang diciptakan petani yang selama ini, tadi disampaikan petani ini selalu tertinggal. Ya, policy-nya ada,” tutupnya.

Ditemui terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai pembentukan BUMN Pangan perlu dilakukan untuk menyelaraskan kerja BUMN dan Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan.

“Kenapa sih Kementerian Pertanian lari sendiri? Kementerian Pertanian ayo dong kolaborasi dong dengan BUMN-BUMN sehingga BUMN juga punya keuntungan,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Politikus Partai Demokrat ini menyebut kolaborasi antara BUMN Pangan dan Kementerian Pertanian akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud dalam pengelolaan perusahaan negara. “Insyaallah ke depan lebih baik,” katanya. (*)