Kontrak sudah Ditandatangani, Kapan Tol Tanpa Sentuh Mulai Diterapkan?

KABARBURSA.COM - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyatakan siap untuk segera menerapkan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS-based Multi Lane Free Flow) di Indonesia. Kesiapan ini mencakup sistem dan teknologi yang sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani bersama pemerintah Indonesia.

Direktur RITS Renaldi Utomo, mengungkapkan bahwa uji coba sistem pembayaran tol tanpa sentuh ini direncanakan berlangsung pada kuartal pertama 2025 di ruas tol Bali - Mandara.

"Kami sudah beberapa kali melakukan pengujian di Bali, dengan menggunakan penghalang (barrier) sebagai transisi. Uji coba akan dimulai pada kuartal pertama 2025," kata Renaldi dalam konferensi pers HunindoTech 5.0 Business Forum di Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Renaldi menjelaskan, penerapan sistem MLFF sebenarnya sudah siap. Namun, masih diperlukan persiapan tambahan untuk uji coba, mengingat kesiapan tersebut tidak hanya bergantung pada pihak mereka, tetapi juga pada pemangku kepentingan lainnya.

"Secara logika, sistem kami saat ini sudah siap, tapi tetap membutuhkan kesiapan dari stakeholder lain, seperti Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)," jelas dia.

Mengenai sistem pembayaran MLFF, Renaldi menuturkan bahwa ekosistemnya telah terintegrasi dengan Bank Indonesia (BI). Sampai sekarang, pihaknya terus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh OJK dan BI, termasuk prosedur dan pengujian yang dibutuhkan.

"Kami menjalankan semua aturan dengan disiplin. Kalau ingin memastikan, bisa langsung ditanyakan ke BI dan OJK," lanjutnya.

Renaldi juga menyebutkan bahwa pada Desember nanti, sistem akan beroperasi secara end-to-end dengan tiga komponen utama, yaitu central system, enforcement, dan gantry.

Di dalam central system tersebut, terdapat sistem pembayaran yang memastikan kelancaran transaksi secara menyeluruh. Contohnya, saat uji coba di Bali, konsumen dapat memulai perjalanan dan saldo mereka langsung terbaca.

"Kami sebenarnya sudah siap dengan sistem pembayarannya. Namun, sampai sekarang, masih menunggu proses di Bank Indonesia," ucap Renaldi.

Terkait rencana proyek percontohan di luar Bali, Renaldi menjelaskan bahwa dua tahun lalu pihaknya telah mendapatkan instruksi dari Kementerian PUPR untuk mempersiapkan tujuh segmen awal. "Kami memiliki fitur map matching di central system, jadi tidak hanya Bali yang sudah disiapkan," katanya.

Dia menambahkan bahwa saat ini RITS hanya menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah.

"Saat itu kami diminta untuk fokus di Bali, jadi kami ikuti. Selanjutnya, kami tunggu instruksi selanjutnya," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa implementasi sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

MLFF adalah hasil kerja sama antara Indonesia dan Hungaria yang dirintis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan pelaksanaan teknis yang dikawal penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah pimpinan menterinya saat itu, Basuki Hadimuljono.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Triono Junoasmono menjelaskan bahwa proyek MLFF akan tetap berlanjut meski ada pergantian pemerintahan.

Dia menuturkan saat ini prosesnya tengah disiapkan dan masih memasuki tahap negosiasi antara Hungaria dan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dari Roatex sudah disiapkan, nanti disampaikan ke kita, dan selanjutnya kita akan kaji. Kita upayakan bisa segara dilaksanakan,” kata Triono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024.

Pada awalnya, MLFF ditargetkan mulai beroperasi akhir 2024. Namun, rencana ini tertunda setelah uji coba pertama di Tol Bali Mandara menemui beberapa kendala.

Berdasarkan informasi dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), ada tujuh ruas tol yang akan menjadi lokasi awal implementasi MLFF, meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Bali, dan Kalimantan, seperti Tol Bali Mandara, Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam), Tol Jagorawi, dan Tol Jakarta–Cikampek (Japek). Ruas tol lain yang akan mengadopsi MLFF pada masa transisi ini adalah Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota, dan Tol JORR 1.

Latar belakang implementasi MLFF ini didasarkan pada temuan Bank Dunia tahun 2019 yang mencatat kerugian Indonesia akibat kemacetan mencapai Rp56 triliun.

Selain itu, studi kelayakan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa antrian di gerbang tol menyebabkan kerugian sekitar Rp4,4 triliun per tahun. Penerapan MLFF diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut.

Sayangnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa penerapan sistem transaksi nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) pada jalan tol belum siap diterapkan di Indonesia. Hal ini diungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I untuk tahun 2024, yang memaparkan sejumlah temuan penting.

BPK mengungkapkan beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut. Alasan pertama adalah ketidakoptimalan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen pra-studi kelayakan (pra-feasibility study) serta studi kelayakan (feasibility study) untuk proyek MLFF dan calon pemrakarsanya.

Temuan kedua, yaitu belum adanya perpanjangan jaminan pelaksanaan tahap kedua sesuai dengan target tanggal operasi komersial sebagaimana tercantum dalam amandemen ketiga. Dan ketiga, BPJT belum menerapkan denda atas keterlambatan dalam memenuhi tanggal operasi komersial secara parsial. Akibatnya, pelaksanaan tanggal operasi komersial menjadi tidak terstruktur dan tidak terpantau dengan baik.

Atas dasar temuan-temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Pekerjaan Umum memberikan instruksi kepada Kepala BPJT untuk melakukan evaluasi ulang secara menyeluruh terhadap perjanjian kerja sama terkait proyek MLFF.

Evaluasi ini harus mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan akuntabilitas proyek, guna memastikan proyek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.(*)