KABARBURSA.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, menyambut baik rencana pembentukan BUMN Pangan. Menurutnya, pembentukan BUMN Pangan sejalan dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Erick mengaku telah bertemu dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk membahas kerja sama pembentukan BUMN Pangan. Wujud yang hendak dibangun melalui BUMN ini adalah mengembalikan fungsi Perum Bulog seperti sebelumnya.
"Kita sudah bersemangat untuk bekerjasama untuk memberikan solusi. Salah satunya misalnya bulog dikembalikan perannya seperti zaman dulu," kata Erick kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Dengan kembalinya fungsi tersebut, kata Erick, Bulog bisa beroperasi di pasar. Akan tetapi, begitu beroperasi, Bulog tidak lagi dibebankan dengan kerugian negara. Hal yang sama dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina, Erick menyebut kedua perusahaan itu melakukan kompensasi subsidi yang di audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).
"Seperti yang kita lakukan dengan Pertamina PLN, ketika mereka sudah melakukan kompensasi subsidi di audit BPK, nanti sisa dananya di top-up, dibantu kembali," katanya.
Sementara itu, Erick merencanakan mengguyur BUMN Karya dengan dana Rp26 triliun untuk menunjang operasi pasar. Dana itu digelontorkan agar para petani bisa mendapat kepastian dari hasil produksinya. Dengan begitu, petani hanya perlu memikirkan produksi, sementara pemerintah akan menjadi pemasok atau off taker.
"Nanti setelah operasi pasar, setahun kemudian di audit, atau enam bulan kemudian, atau tiga bulan. Ternyata dari operasi pasar itu ada kerugian Rp6 triliun. Tapi ini bukan kerugian korupsi karena memang untuk memproteksi harga-harga yang diciptakan petani yang selama ini, tadi disampaikan petani ini selalu tertinggal. Ya, policy-nya ada," tutupnya.
Ditemui terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai pembentukan BUMN Pangan perlu dilakukan untuk menyelaraskan kerja BUMN dan Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan.
"Kenapa sih Kementerian Pertanian lari sendiri? Kementerian Pertanian ayo dong kolaborasi dong dengan BUMN-BUMN sehingga BUMN juga punya keuntungan," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Politikus Partai Demokrat ini menyebut kolaborasi antara BUMN Pangan dan Kementerian Pertanian akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud dalam pengelolaan perusahaan negara. "Insyaallah ke depan lebih baik," katanya.
Langkah kolaboratif antara Kementerian Pertanian dan BUMN Pangan yang didorong oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta mendapat dukungan DPR mencerminkan upaya sinergis dalam mencapai swasembada pangan yang lebih terstruktur dan transparan. Dengan mengembalikan peran strategis Perum Bulog dan mengalokasikan dana untuk operasi pasar, pemerintah akan mampu berkomitmen mengamankan kestabilan harga dan mendorong kesejahteraan petani.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertanian melalui anggota BUMN PT Sang Hyang Seri (SHS), berencana menjadikan Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai pusat perbenihan terbesar di Indonesia. Dengan total lahan 3.156 hektare yang dikelola melalui kemitraan dengan petani, SHS memiliki 42 pabrik benih padi yang mampu memproduksi 136 ribu ton benih padi per tahun.
Di samping menopang kebutuhan benih nasional hingga 300 ribu ton untuk 12 juta hektare sawah, SHS juga mengelola laboratorium gene bank dengan lebih dari 1.500 varietas dan galur padi.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemilihan benih merupakan langkah strategis yang sangat menentukan keberhasilan budidaya pertanian. Menurutnya, benih dengan kualitas tinggi menjadi bagian penting dalam mewujudkan hasil panen optimal sebagai upaya swasembada pangan.
Sudaryono mengungkapkan salah satu program Kementerian Pertanian melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) adalah pengelolaan produksi benih atau bibit terstandar. Dia menyebut peran BSIP ke depan akan memastikan benih yang digunakan dalam program pemerintah memenuhi standar kualitas yang tinggi dengan harapan maksimal hasil produksi.
“Sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan BUMN Pangan, merupakan kunci untuk mencapai swasembada pangan nasional,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu, 22 September 2024.
Meski demikian, penetapan SHS sebagai pusat pembenihan perlu diiringi dengan perumusan kebijakan yang mendukung para petani dan tidak melulu mengejar keuntungan perusahaan semata. “Holding BUMN Pangan juga harus memikirkan kebijakan perusahaan yang mensupport dan mendukung para petani kita serta tidak hanya sekadar mencari keuntungan atau profit perusahaan saja, bekerjalah demi merah putih, demi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Apalagi, kata Sudaryono, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan strategis, seperti beras dan jagung, dalam empat tahun masa pemerintahannya ke depan. Karenanya, Kementerian Pertanian mendorong BUMN Holding Pangan di bawah naungan ID Food bisa menjadi pusat pembenihan terbesar di Indonesia.
“Sebagai perusahaan milik negara, PT Sang Hyang Seri harus menghasilkan produk agroindustri yang bermutu serta memberikan manfaat optimal bagi stakeholder, khususnya para petani di Indonesia. Hal itu tentunya untuk mendukung program swasembada pangan nasional ke depan,” katanya.
Sudaryono berharap seluruh perusahaan BUMN pangan termasuk SHS terus berinovasi dan memberikan manfaat optimal bagi para petani Indonesia. Apalagi, kata dia, kualitas benih terikat pada visi peningkatan produksi pangan di masa mendatang. “Sebab, kualitas benih dan penyerapan hasil produksi adalah dua aspek yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan produktifitas petani Indonesia,” katanya.(*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.