RI Didominasi Lautan, Erick Thohir Minta Perumnas Bangun Perumahan Bertingkat

KABARBURSA.COM - Kementerian BUMN mendorong Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perum Perumnas agar tidak lagi membangun perumahan berbasis landed house. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong Perumnas untuk membangun perumahan bertingkat mengingat komposisi lahan di Indonesia didominasi oleh perairan.

Erick mengatakan Indonesia memiliki 70 persen laut dan 30 persen tanah. Ia menilai pembangunan perumahan bertingkat lebih baik di kawasan seperti ini ketimbang landed house.

"Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, tidak mungkin progres perumahan ini kita membangun terus yang landed house. Artinya tidak cukup tanahnya," kata Erick dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR DI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Apalagi, kata Erick, pemerintah juga mendorong pembangunan kawasan industri seiring juga pembukaan lahan perkebunan dan perhutanan. Menurutnya, konsep perumahan bertingkat menjadi pilihan yang sejalan dengan target-target pembangunan.

Meski begitu, Erick menekankan, pembangunan yang dilakukan Perumnas sejalan dengan komitmen pemerintah daerah. Pasalnya, dia mengaku sering menemui pembangunan Perumnas yang tidak sejalan dengan infrastruktur yang mestinya disediakan oleh pemerintah daerah.

"Kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya, tetapi akses jalan masuknyabtida ada, akses fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung. Ini beberapa kali kita lihat kondisi perumnas seperti itu," kata Erick.

Saat ini, Erick menyebut Perumnas telah bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang melahirkan delapan proyek dengan tingkat peminat sebesar 75 persen. Ia menyebut proyek tersebut akan dijajakan dengan skema subsidi silang.

"Ini terjadi subsidi silang antara apartemen yang mampu dan apartemen yang bersubsidi. Ini sudah jadi. (Proyek) Yang ke-9 kita akan luncurkan, masuk ke dalam program 100 hari. Kemarin kita usulkan (di kawasan) Tanjung Barat rencananya," katanya.

Tiga Juta di Desa dan Kota

Prabowo sebelumnya merencanakan pembangunan tiga juta rumah di wilayah desa dan kota dalam lima tahun ke depan. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan tujuan program ini adalah membantu rakyat yang belum memiliki rumah atau tinggal di tempat yang tidak layak. Ia menjelaskan bahwa pemerintah ingin menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang kondisinya kurang memadai.

Pemerintahan Prabowo juga berencana mendukung petani dan nelayan melalui kredit berbiaya rendah untuk renovasi RTLH. Targetnya adalah membangun atau merenovasi antara 20 hingga 30 rumah di setiap daerah setiap tahunnya.

Dengan target pembangunan atau renovasi sekitar 70.000 rumah per tahun, program ini diperkirakan bisa mencapai antara 1,5 hingga 2,25 juta rumah dalam lima tahun. Hashim menjelaskan bahwa program ini muncul dari data yang menunjukkan adanya 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Totalnya, terdapat sekitar 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk dapat tinggal di rumah layak.

Tiga Juta Rumah Minim Anggaran

Dorongan Kementerian BUMN agar Perumnas memprioritaskan hunian bertingkat menunjukkan komitmen adaptif dalam merespons komposisi lahan dan meningkatnya jumlah penduduk. Namun, upaya ini harus diselaraskan dengan rencana ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun. Program ini masih mengalami sejumlah tantangan, seperti efisiensi anggaran dan kolaborasi lintas sektor agar target besar tersebut dapat direalisasikan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Hamka Baco Kady, sebelumnya mengaku terkejut dengan rencana lonjakan target tiga juta rumah tersebut. Menurutnya, diperlukan konsep implementasi yang solid. Sejak 2019 hingga 2024, realisasi pembangunan rumah hanya mencapai 2.177 unit meski APBN telah menggelontorkan Rp 119,9 triliun.

“Yang lalu hanya mengandalkan APBN. Kini harus dicari solusi agar target 3 juta rumah per tahun bisa tercapai,” ujar Hamka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Dalam rapat itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan target ini butuh sinergi semua pihak. Ia mengungkapkan anggaran 2025 untuk kementeriannya turun menjadi Rp 5,078 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp 14,3 triliun di 2024.

“Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Bayangkan, berarti kita mesti kerja 25 kali lipat untuk mencapai target 3 juta rumah,” keluh Maruarar.

Maruarar menambahkan, efisiensi perlu ditempuh dengan langkah inovatif seperti mekanisme pembelian terpusat (central purchasing) yang biasa digunakan pengembang swasta untuk menekan biaya material.

Contohnya, pembelian semen untuk proyek 3 juta rumah diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp10 triliun. Dengan pembelian langsung dari pabrik, harga bisa ditekan lewat diskon, mengurangi biaya produksi dan membuat rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.(*)