Tinjau Ulang Target KUR Pertanian, BUMN Pertimbangkan Kerja Sama Himbara dan AFC

KABARBURSA.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan tengah meninjau target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2025. Peninjauan target KUR ini dilakukan untuk mengoptimalkan program pertanian dan ketahanan pangan.

Erick menuturkan, target KUR di sektor pertanian berkisar Rp200 hingga Rp300 triliun di tahun 2025. Target tersebut masih berada dalam rentang angka yang sama dengan 2024. "Nah ini yang kembali sesuai dengan track record sebelumnya yaitu Rp1,088 triliun (penyaluran KUR perbankan BUMN) ini angkanya mirip-mirip yang kita dorong," kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Di samping itu, Erick juga mengaku tengah meninjau usulan kerja sama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan Agricultural Finance Corporation (AFC) sebagai upaya mengoptimalkan kredit usaha alat dan mesin pertanian atau alsintan. Bos Mahaka Group ini menilai kerja sama itu juga merupakan upaya untuk mendorong program strategis swasembada pangan.

"Ini juga kita lagi review sejalan juga tentu bagaimana pertanian ini menjadi sebuah strategi besar untuk mendukung swasembada pangan. Ini sedang review juga hasil diskusi hari minggu kemarin," ungkapnya.

Menurut Erick, program tersebut sejalan dengan program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat atau MAKMUR yang dibentuk oleh Kementerian BUMN. Program MAKMUR diklaim mampu menguatkan ekosistem tanaman kopi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. "Kita coba menerobos, yang namanya petani itu mendapatkan pupuk non-subsidi. Lalu juga ada asuransi gagal panennya, lalu ada pembiayaannya, dan yang terpenting itu bibitnya yang benar dan tentu ada off taker-nya," paparnya.

Untuk perkebunan kopi sendiri, tutur Erick, pemerintah berhasil membuka lahan sampai 12,769 hektar dengan offtaker antara BUMN dan private sektor swasta. Sementara saat ini, dia mengungkap terdapat sebanyak 368 ribu hektare lahan yang terdiri tentu dari padi, sawit, tebu, jagung, dan kopi yang akan didorong untuk program MAKMUR.

"Ini bagian mungkin program yang kita juga selaraskan ke depan sebagai tolok ukur bagaimana swasembada pangan ini bisa berkelanjutan tetapi dengan ekosistem yang sehat, tidak kita bergantung kepada terus-menerus subsidi-subsidi yang lain-lainnya," ungkapnya.

Saat ini, kata Erick, ada 92 persen penyaluran KUR yang berasal dari perbankan BUMN. Bank negara ini telah menyalurkan sebanyak Rp1.088 triliun KUR sepanjang 2020-2023. "Sedangkan 8 persen sisanya dilakukan oleh bank swasta dan lainnya," kata Erick.

Realisasi Penyaluran KUR 2023 Menurun

Penyaluran KUR sepanjang 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Mengutip data Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, hingga 26 Desember 2023, total realisasi KUR mencapai Rp255,8 triliun dari target Rp297 triliun, melibatkan 4,57 juta debitur. Sebagian besar KUR, yaitu 93 persen, digunakan untuk modal kerja, 6 persen untuk investasi, dan 1 persen sisanya untuk kebutuhan lain seperti renovasi rumah dan pembelian kendaraan.

Pada pertengahan 2023, target penyaluran KUR harus diturunkan. Pemerintah, yang semula menargetkan Rp450 triliun, merevisi target menjadi lebih kecil. Meski begitu, penyaluran KUR tetap tidak mencapai target yang baru. Berbeda dengan 2022, penyaluran KUR berhasil mencapai Rp373 triliun, melampaui target Rp365,5 triliun. Untuk mengatasi kelesuan ini, pemerintah memperluas cakupan KUR dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317/2023 terkait subsidi bunga atau margin KUR yang berlaku sejak September 2023. Kebijakan subsidi bertingkat ini, meski sudah diterapkan, belum memberikan dampak signifikan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyalurkan KUR senilai Rp163,3 triliun kepada 3,5 juta debitur sepanjang 2023, dengan 57,38 persen dialokasikan untuk sektor produksi. Pada 2024, BRI mendapat alokasi KUR Rp165 triliun, lebih rendah dibandingkan 2023 sebesar Rp194,4 triliun. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyalurkan KUR Rp17,8 triliun, atau 99,1 persen dari alokasi yang diberikan. Tahun 2024, alokasi KUR BNI tetap Rp18 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, mengungkapkan penyaluran KUR di sektor produksi hanya mencapai 53 persen dari target 60 persen. Rinciannya, sektor makanan dan minuman mencapai 23,2 persen, pertanian dan peternakan 14,2 persen, serta jasa 14,2 persen. Sektor perdagangan menyerap 46,8 persen KUR.

Evaluasi penyaluran KUR dari Agustus hingga Oktober 2023 di 23 provinsi menunjukkan banyak bank penyalur tidak mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 yang diperbarui dengan Nomor 1 Tahun 2023. Dari hasil evaluasi, 144 debitur (16,1 persen) KUR mikro dan super mikro hingga Rp100 juta dikenakan agunan tambahan. Selain itu, KUR kecil di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta juga dikenakan agunan berlebih. Terdapat pula 32 debitur KUR kecil yang plafonnya mendekati batas KUR mikro, yaitu Rp101 juta hingga Rp110 juta, agar penyalur dapat mengenakan agunan tambahan.

Sebanyak 9 dari 12 penyalur KUR terlibat dalam pelanggaran ini, termasuk 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan hasil pengawasan ini akan menjadi dasar pembinaan dan perbaikan manajemen risiko serta tata kelola oleh OJK.

Bank Penyalur KUR 2024

Beberapa bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR 2024 terdiri dari bank nasional dan BPD yang memiliki jaringan luas dan kapabilitas mendukung UMKM. Berikut 46 bank penyalur KUR 2024:

1. BRI
2. Bank Mandiri
3. BNI
4. BTN
5. BCA
6. Bank Bukopin
7. Bank Maybank Indonesia
8. Bank Sinarmas
9. Bank Permata
10. BTPN
11. OCBC NISP
12. Bank Artha Graha Internasional
13. BRI Syariah
14. BRI Agroniaga
15. Bank Nationalnobu
16. Bank Mandiri Taspen
17. BNI Syariah
18. Bank Mandiri Syariah
19. BPD Bali
20. BPD Kalbar
21. BPD NTT
22. BPD DIY
23. BPD Sulselbar
24. BPD Sumut
25. BPD Sumbar (Bank Nagari)
26. BPD Sumsel Babel
27. BJB
28. BPD Kalsel
29. BPD Riau Kepri
30. Bank NTB Syariah
31. BPD Lampung
32. BPD Papua
33. BPD Bengkulu
34. BPD Kaltimtara
35. BPD Jambi
36. BPD Jateng
37. BPD Sultra
38. BPD Kalteng
39. BPD SulutGo
40. BPD Jatim
41. Internusa Tribuana Citra Multi Finance
42. Indosurya Inti Finance
43. First Indo American Leasing
44. Koperasi Obor Mas
45. Kospin Jasa
46. KSP Guna Prima Dana

Pemerintah juga menawarkan suku bunga KUR yang kompetitif sebesar 6 persen per tahun dan plafon pinjaman yang bervariasi sesuai kebutuhan dan skala usaha debitur.(*)