Erick Thohir: 92 Persen Pembiayaan KUR dari BUMN, Swasta hanya Delapan Persen

KABARBURSA.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, mengklaim 92 persen penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) berasal dari perbankan milik negara. Dia menyebut perbankan BUMN telah menyalurkan sebanyak Rp1.088 triliun KUR sepanjang tahun 2020-2023.

Hal itu diungkap Menteri BUMN, Erick Thohir dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Sementara KUR yang disalurkan perbankan swasta, kata dia, hanya sebesar 8 persen sisanya.

"Kita bisa lihat bagaimana 92 persen pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan oleh bank-bank BUMN dengan nilai hampir Rp1.088 triliun. Sedangkan 8 persen sisanya dilakukan oleh bank swasta dan lainnya," ungkap Erick dalam rapat.

Di sisi lain, Erick juga mengaku baru menggelar rapat bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan para Kementerian teknis di bawahnya beberapa waktu lalu. Dia mengaku, pertemuan itu dilakukan untuk membahas realisasi program hapus buku dan hapus tagih perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan.

"Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat dua tahun, atau lima tahun, atau 10 tahun," ungkapnya.

Kendati demikian, Erick mengaku masih mengkaji jangka waktu penghapusan kredit perbankan. Dia sendiri mengusulkan penghapusan kredit perlu dikaji berdasarkan rekam jejak kredit nasabah. Menurutnya, penghapusan idealnya berlaku pada kredit 5 tahun. "Tidak dua tahun, karena kalau dua tahun terlalu cepat," ungkapnya.

"Nanti keputusannya tentu ada di atas dan di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp100 juta, sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu nilainya Rp8,7 triliun," sambungnya.

Memutihkan Utang 6 Juta Pelaku UMKM

Erick mengaku, stimulus itu bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat dan geliat ekonomi UMKM. Pasalnya saat ini, kata Erick, kedua indikator pembangunan ekonomi tersebut berada dalam kondisi yang kurang baik. "Ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong. Apalagi kita tahu memang daya beli dari masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul. Nah ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko," tutupnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus atau memutihkan utang 6 juta pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Rencana ini akan segera diaplikasikan dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo, melempar isu tersebut dalam sebuah diskusi ekonomi Kadin Indonesia, belum lama ini.

Rencana ini bertujuan untuk membuka kembali akses kredit bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang saat ini masuk daftar hitam pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan menghapus utang mereka, diharapkan UMKM dapat memulai kembali aktivitas ekonomi tanpa beban finansial sebelumnya, sehingga meningkatkan daya beli dan produktivitas mereka. Adapun rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hindari Praktik Ilegal

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa hanya 29 juta masyarakat Indonesia yang bergabung dengan koperasi, artinya kurang dari 10 persen dari populasi.

Awalnya, Budi Arie mewanti-wanti kepada para pelaku koperasi agar menghindari praktik-praktik ilegal.

Kata dia, selama ini masih ada oknum-oknum yang merugikan koperasi.

Budi Arie menegaskan, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan semangat tolong menolong dan gotong royong.

“Tujuan didirikannya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tapi, ada tiga hal yang tak boleh dilakukan, yaitu penipuan, fiktif, dan mark up,” kata Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Lanjut Budi Arie, koperasi adalah sarana yang ideal untuk mengorganisasikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, masih ada oknum yang menyalahgunakan koperasi demi kepentingan pribadi. Padahal, kepercayaan adalah aspek fundamental dalam bisnis ini.

“Sayangnya, ada oknum yang justru merusak kepercayaan publik terhadap koperasi,” ujarnya.

Sebagai langkah penataan, pihaknya akan berfokus pada tiga agenda utama, yaitu digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata kelola yang lebih baik.

“Rebranding koperasi penting agar lebih diminati. Berdasarkan data, hanya 29 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi, artinya kurang dari 10 persen dari populasi,” jelasnya.(*)