DPR Awasi Ketat Anggaran Internet 3T, Pastikan Transparansi Terjaga

KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyampaikan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran pemerataan internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan transparan.

Adapun upaya pemerataan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akses digital bagi masyarakat di daerah yang selama ini kurang terjangkau jaringan internet.

DPR RI memiliki berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

“Kami terus menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi melalui kunjungan lapangan, audit keuangan, serta rapat dengan lembaga-lembaga terkait,” ujar Dave kepada Kabarbursa.com, Jumat, 1 November 2024.

Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana anggaran terserap dan digunakan secara efektif demi meningkatkan infrastruktur internet di daerah 3T.

Selain itu, Dave menegaskan bahwa DPR RI menggandeng lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi penggunaan anggaran. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam setiap pengeluaran dana negara.

Tidak hanya itu, DPR juga terus memperkuat regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran. Menurut Dave, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penggunaan dana, sekaligus mencegah adanya penyelewengan anggaran.

“Kami akan memperketat regulasi agar pengawasan lebih maksimal dan memberikan efek jera bagi pihak yang menyalahgunakan anggaran,” jelasnya.

DPR RI pun membuka partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dengan melibatkan mereka melalui musyawarah publik, forum diskusi, serta mekanisme pelaporan.

Dave menggarisbawahi bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka terserap dalam pelaksanaan program pemerintah.

Selain itu, pengawasan internal juga diperkuat melalui Badan Pengawasan Anggaran dan Keuangan Pemerintah (BPKP) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan akses internet di daerah 3T dan mencapai target pemerataan yang telah dicanangkan.

“Internet saja tidak cukup. Masyarakat di daerah 3T perlu diberikan pelatihan khusus agar mereka tidak hanya sekadar menggunakan teknologi, tetapi benar-benar bisa memanfaatkannya untuk mendukung ekonomi lokal,” ujar dia.

Dengan serangkaian langkah tersebut, DPR RI optimistis bahwa anggaran untuk pemerataan internet di daerah 3T dapat digunakan secara optimal dan transparan, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses digital.

Percepatan Digitalisasi di Indonesia

Pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabinet Merah Putih merupakan respons atas perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat.  Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi di Indonesia.

Meutya Hafid menjelaskan selama 100 hari ke depan, Presiden Prabowo memberikan perhatian secara khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online, dan pemerataan akses internet.

“Tentu kalau kita melihat pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi berbagai urusan Pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi itu mungkin beberapa yang akan kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” ungkapnya di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Meutya Hafid menegaskan perhatian Kementerian Komdigi atas masalah keamanan digital sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Selama saya di Komisi I DPR RI juga sebelumnya. Di antaranya itu keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius,” tegasnya.

Selanjutnya, Komdigi juga fokus untuk melanjutkan perang terhadap judi online dan pinjaman online ilegal.  Selain itu, sebagai perempuan, Meutya Hafid akan fokus memperhatikan internet agar lebih ramah anak.

“Karena saya perempuan saya tambah enggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital,” jelasnya.

Meutya Hafid juga menekankan pelaksanaan komunikasi dengan memeratakan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Saya bersama para wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T terutama di Indonesia Timur untuk memeriksa koneksi di sana. Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98 persen koneksi, tapi cepatnya belum merata. Jadi mudah-mudahan lebih cepat dirasakan internet di berbagai daerah,” tuturnya. (*)