Dorong Ekonomi Digital di 3T, Internet Saja Tak Cukup!

KABARBURSA.COM - Program digitalisasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak hanya membutuhkan akses internet tetapi juga pendekatan menyeluruh untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan ekonomi digital.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, memandang bahwa pelatihan literasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan finansial bagi usaha lokal merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

“Internet saja tidak cukup. Masyarakat di daerah 3T perlu diberikan pelatihan khusus agar mereka tidak hanya sekadar menggunakan teknologi, tetapi benar-benar bisa memanfaatkannya untuk mendukung ekonomi lokal,” ujar Dave kepada Kabarbursa.com, Jumat, 1 November 2024.

Menurutnya, pelatihan digital harus meliputi pengenalan teknologi dasar, pemrograman, pemasaran digital, hingga keterampilan e-commerce untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital.

Dave menyoroti pentingnya pemanfaatan platform digital untuk mempromosikan produk lokal dari daerah 3T. Hal ini tidak hanya membuka peluang pemasaran di tingkat nasional, tetapi juga memungkinkan produk lokal dikenal di pasar internasional.

“Produk lokal dari daerah 3T punya potensi besar. Dengan platform digital, produk-produk ini bisa dijual secara lebih luas dan membawa dampak positif bagi ekonomi daerah,” kata Dave.

Upaya ini diyakini akan mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.

Dukungan Finansial untuk Startup dan UKM

Selain pelatihan, akses pembiayaan bagi startup dan UKM di daerah 3T menjadi poin penting yang diangkat oleh Dave. Menurutnya, pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama dalam menciptakan skema pendanaan, baik melalui program pinjaman mikro, hibah, maupun investasi langsung.

“Kita butuh skema pembiayaan yang spesifik dan mendukung ekonomi digital di daerah 3T, agar mereka bisa tumbuh dan bersaing di pasar digital,” jelasnya.

Dave juga menekankan bahwa skema pembiayaan ini harus mudah diakses agar efektif dalam mendorong ekonomi lokal.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi aspek strategis yang menurut Dave harus ditingkatkan.

“Perusahaan teknologi, NGO, dan pemerintah harus bergandengan tangan. Teknologi dan pendanaan dari sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung program ini,” tambahnya.

Agar inklusi digital merata, Dave menyarankan pengembangan kebijakan yang mendukung akses ke perangkat teknologi dan internet bagi masyarakat yang kurang mampu.

Program subsidi perangkat dan internet dinilai dapat menjadi solusi agar semua warga, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat terlibat aktif dalam ekonomi digital.

“Dengan kebijakan yang mendukung inklusi digital, masyarakat akan lebih siap dan mampu memanfaatkan teknologi dalam keseharian mereka, sehingga tercipta efek domino bagi ekonomi lokal,” pungkasnya.

Percepatan Digitalisasi di Indonesia

Pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabinet Merah Putih merupakan respons atas perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat.  Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi di Indonesia.

Meutya Hafid menjelaskan selama 100 hari ke depan, Presiden Prabowo memberikan perhatian secara khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online, dan pemerataan akses internet.

“Tentu kalau kita melihat pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi berbagai urusan Pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi itu mungkin beberapa yang akan kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” ungkapnya di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Meutya Hafid menegaskan perhatian Kementerian Komdigi atas masalah keamanan digital sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Selama saya di Komisi I DPR RI juga sebelumnya. Di antaranya itu keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius,” tegasnya.

Selanjutnya, Komdigi juga fokus untuk melanjutkan perang terhadap judi online dan pinjaman online ilegal.  Selain itu, sebagai perempuan, Meutya Hafid akan fokus memperhatikan internet agar lebih ramah anak.

“Karena saya perempuan saya tambah enggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital,” jelasnya.

Meutya Hafid juga menekankan pelaksanaan komunikasi dengan memeratakan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Saya bersama para wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T terutama di Indonesia Timur untuk memeriksa koneksi di sana. Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98 persen koneksi, tapi cepatnya belum merata. Jadi mudah-mudahan lebih cepat dirasakan internet di berbagai daerah,” tuturnya. (*)