Maruarar Sirait Sumbang 2 Hektar Lahan Miliknya untuk Program 3 Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyumbangkan dua hektare lahan miliknya untuk memulai program pembangunan 3 juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan yang dilakukannya ini bertujuan untuk mendorong para pengembang swasta turut berpartisipasi dalam program tersebut.

"10 November nanti, saya akan mengadakan peletakan batu pertama di Tangerang. Untuk siapa? Untuk rakyat. Apakah akan disewakan atau dijual? Tidak. Ini akan diberikan cuma-cuma," kata Maruarat Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dia memastikan bahwa hunian yang dibangun akan disediakan gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat. "Gratis, bentuknya apa, kita kasih aja," ujarnya.

Namun, lanjut Maruarar, dengan catatan hunian ini ditujukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang mencakup kalangan masyarakat umum, aparatur sipil negara (ASN), hingga anggota TNI/Polri.

"Rencana saya nih, tolong didoain ya, mudah-mudahan berhasil. Di sana nanti ada gurunya, TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI/Polri yang Bintara, Tamtama itu jatuhnya pindah-pindah tempat. Ada ASN juga," ungkap pria yang akrab disapa dengan panggilan Ara ini.

Dia menegaskan pentingnya penyaluran hunian ini agar tepat sasaran, mengingat bantuan langsung tunai (BLT) sering kali meleset dari target.

"Isunya hanua satu, diberikan kepada rakyat yang tepat, yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai salah sasaran. Kita kasih BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja sering salah sasaran. Jadi kita harus berikan yang tepat sasaran," tegasnya.

Kemudian dia menyinggung pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun bentuk partisipasinya beragam, bisa berupa hunian vertikal seperti apartemen atau rusun, maupun rumah tapak.

"Silakan bentuknya apa. Dari swasta tanahnya, yang bangun swasta, sama isinya. Besok-besok bapak dari Intiland, terserah bagaimana. Mau memberikan tanah saja seperti yang saya lakukan, dan yang bangun orang lain," tuturnya.

Pembangunan 2 Juta Rumah di Pedesaan Harus Libatkan BUMDes dan UMKM

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyinggung pentingnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan.

"Ini untuk 2 juta unit rumah dipedesaan, konstruksinya harus dilakukan oleh UMKM,  oleh koperasi, oleh BUMDes yang layak. Yang siap ya, karena tidak semua BUMDes," kata Hashim dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Sedangkan untuk pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan, pemerintah membuka diri untuk berkerja sama dengan investor asing, termasuk dari Abu Dhabi, Doha, China, dan Singapura, baik untuk konstruksi maupun investasi.

"Ini arahan dari bapak Presiden Prabowo, dia tidak mau perusahaan konglomerat besar melakukan konstruksi di desa," terangnya.

Lanjut Hashim, program perumahan di pedesaan bertujuan untuk menciptakan kelas menengah baru di wilayah tersebut, mengingat jumlah kelas menengah saat ini mengalami penurunan hingga sembilan persen.

"Ini adalah upaya menciptakan the new middle class di pedesaan," ujarnya.

Menurut perhitungan tim Satgas Perumahan, jika di setiap desa dari 75.000 desa yang ada dibangun sekitar 20 hingga 30 unit rumah per tahun, maka dapat tercipta lebih dari dua juta unit rumah baru dan menciptakan hingga 4-5 juta lapangan pekerjaan.

Katanya, dalam pembangunan setiap rumahnya membutuhkan sekitar 4-5 tenaga tukang, sehingga program ini memberikan peluang bagi UMKM, koperasi, dan BUMDes untuk berkembang.

"Satu rumah perlu 4-5 tukang, ini yang menjadi alasan kami kenapa kita utamakan yang 2 juta untuk UMKM, koperasi dan BUMDes. Ini merupakab satu social engine (rekayasa sosial) untuk menciptakan satu kelas menengah baru dipedesaan," jelas dia.

Hashim pun berharap agar para tenaga kerja Indonesia (TKI) di sektor konstruksi, khususnya yang bekerja di Malaysia, agar kembali ke Tanah Air dan bekerja di proyek-proyek perumahan di pedesaan.

"Pak Prabowo tidak ingin melihat rakyat Indonesia harus bekerja jauh dari kampung halaman mereka. Saat ini banyak bapak-bapak bekerja di Timur Tengah, ibu-ibu di Hong Kong, sementara anak-anak mereka dibesarkan oleh kakek atau neneknya," ujarnya.

Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui program 3 juta rumah ini, pemerintah berharap agar rakyat Indonesia tidak lagi perlu merantau jauh ke negara orang demi mencari penghidupan.

"Bapak-bapak kerja di Timur Tengah, ibu-ibu kerja di Hong Kong, anak-anaknya dibesarkan oleh eyangnya atau opungnya," ujar Hashim.

Dia mengungkapkan, program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari strategi besar untuk mendorong perekonomian desa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka.

"Tujuan kita menciptakan pekerjaan baru, supaya rakyat kita tidak perlu jauh, merantau untuk cari kehidupan," kata adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini. (*)