Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Rp1 Jutaan per Bulan, Pendaftaran Dibuka November 2024

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan menyambangi ke Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Guntur, Jakarta Selatan, setelah dua tahun belum terdistribusi dengan baik.

Maruarar mengatakan bahwa Rusun Pasar Rumput akan disewakan dengan harga yang lebih terjangkau, mulai dari sekitar satu jutaan rupiah, meskipun sebelumnya direncanakan dengan tarif Rp3,5 juta per bulan.

Ara, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa Rusun Pasar Rumput ini akan diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak relokasi, TNI/Polri, ASN, tenaga pendidik atau guru yang berpangkat rendah. Mengingat, masih banyak pekerja yang tinggal di luar kota sementara bekerja di Jakarta.

"Terutama untuk guru, saya bertemu Pak Menteri Pendidikan, masih banyak guru yang bekerja di Jakarta tapi tinggalnya (di luar kota), saya minta mereka diprioritaskan. Kemudian anggota TNI/POLRI dengan pangkat rendah yang banyak bertugas," kata Ara di sela kunjungannya ke Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, 27 Oktober 2024.

Selain itu, Ara juga ingin generasi milenial juga dapat menghuni rusun agar dekat dengan tempat kerja. "Jadi generasi milenial yang di sekitar Thamrin, Sudirman daerah Setia Budi juga dikasih. Kita beri percontohan,” tuturnya.

Adapun syaratnya, para penghuni memiliki slip gaji, sehingga dapat biaya sewa bisa dipotong dari gaji.

"Persyaratannya termasuk slip gaji, dan proses verifikasi harus ketat. Ke depan, kami juga mempertimbangkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki pekerjaan formal dengan pendapatan tetap," jelas Ara.

Selain itu, Maruarar meminta Perumda Pasar Jaya untuk meninjau kembali biaya sewa yang awalnya dipatok Rp3,5 juta. Setelah mencapai kesepakatan, Kementerian Perumahan dan Perumda Pasar Jaya sepakat untuk memasarkan rusun Pasar Rumput mulai dari Rp1,25 juta.

Namun, tarif ini tidak akan seragam, karena pemerintah berencana menerapkan skema subsidi silang untuk unit-unit rusun tersebut. Ia mengusulkan agar yang bergaji di atas Rp8 juta atau Rp10 juta dikenakan sewa berbeda, agar tidak disamaratakan.

"Nah saya minta dilihat juga, misal gajinya yang di atas Rp8 juta atau Rp10 juta sewanya bisa ini sebaiknya jangan sama rata,” jelasnya.

Diketahui, terdapat sebanyak 1.984 unit rusun di Pasar Rumput disediakan. Di mana 794 unit akan dialokasikan khusus untuk korban kebakaran di Manggarai dan warga yang terdampak program normalisasi Kali Ciliwung. Sisanya, sekitar 1.190 unit, dapat ditempati oleh masyarakat lainnya yang memenuhi syarat.

Lanjut Maruarar, bahwa biaya operasional pengelolaan rusun Pasar Rumput mencapai Rp18 miliar per tahun. Dengan tarif awal yang direncanakan sebesar Rp3,5 juta per bulan, namun dia berhasil menegosiasi agar tarif sewa turun menjadi Rp1,25 juta per bulan. Tarif ini disesuaikan berdasarkan perhitungan jumlah unit yang disewakan, yaitu sekitar 1.200 unit.

Untuk memastikan keterjangkauan, Ara juga mengusulkan penerapan skema subsidi silang, sehingga biaya sewa dapat lebih ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Terkait harga sewa, Maruarar meminta kepada Perumda Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau untuk membantu rakyat kecil dan mulai dilakukan pembukaan pendaftaran (open house) bagi rakyat kecil yang berminat pada Jumat 1 November 2024.

"Menurut Pak Gubernur pembagian tarifnya harus adil, yakni jangan disamaratakan tetapi ada subsidi silang dimulai dengan tarif sebesar Rp1,25 juta, kalau gajinya lebih besar bisa lebih besar sekitar Rp1,5 juta dan bisa lebih kecil bagi yang pendapatannya lebih rendah. Sebelumnya harga sewanya Rp3,5 juta, itu tidak bisa buat rakyat kecil, jadi tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Kata Maruarar lagi, dirinya bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, akan mengirim surat tersebut pada hari ini, Senin, 28 Oktober 2024. Adapun, permohonan permintaan pemberian insentif untuk Rusun Pasar Rumput itu menjawab usulan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, selaku pengelola aset rusun Pasar Rumput.

"Kalau begitu pak, izin Pak Pj (Penjabat) Gubernur DKI kirim surat langsung pada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Kalau boleh besok di suratnya tembusan langsung ke Pak Mendagri dan saya, besok biar bisa kita kawal ya," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyanggupinya. Katanya, pada dasarnya akan mengikuti arahan penugasan dari pemerintah pusat.

Tetapi, bila perusahaan berorientasi untuk mendapat keuntungan, maka dirinya perlu menggalang iuran sewa rusun pasar rumput sebesar Rp3,5 juta sebulan.

Mengingat, biaya operasional yang dikeluarkan Perumda Pasar Jaya untuk mengelola Rusun Pasar Rumput mencapai Rp18 miliar per bulan.

"Tadi kami sudah berdiskusi dengan perangkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), prinsip kami siap dengan penugasan, dan prinsip kami itu agar tak rugi," ujarnya.  (*)