Prabowo Wanti-wanti Kebocoran Anggaran, DPR Singgung soal Hukum

KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hillary Brigitta Lasut menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengatasi masalah kebocoran anggaran negara lewat penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan keras. Adapun komitmen tersebut diungkap dalam pidato perdananya usai pengambilan sumpah jabatan pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Hillary menilai, pemerintahan Prabowo mesti membuktikan komitmennya dan segera mensosialisasikan tiap kebijakan atau program yang akan diambil sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Dia juga berharap, penerapan hukum tidak sekadar menjadi alat politik.

“Kita berharap Pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi bisa untuk memperkuat aspirasi rakyat,” kata Hillary dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 26 Oktober 2024.

Dalam pidato perdana tersebut, tutur Hillary, Prabowo mengajak semua pihak untuk berani menghadapi kenyataan, bahwa masih terjadinya kebocoran anggaran negara, penyelewengan, dan korupsi yang membahayakan masa depan dan generasi penerus bangsa.

Prabowo pun mengajak semua pejabat politik dan pejabat Pemerintah pada semua tingkatan untuk tidak takut menghadapi realitas dan skandal perbuatan curang yang menyimpang, kolusi, antara oknum pejabat dengan pengusaha-pengusaha yang nakal. Hillary meyakini Prabowo akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan sekadar alat politik.

“Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak Prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Hillary menilai, penegakan hukum di era pemerintahan saat ini akan lebih baik karena Prabowo juga telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan begitu, tak ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di republik ini beberapa waktu ke belakang.

“Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo demokrasi tetap terus akan terjaga. Bahwa di pemerintahan baru ini demokrasi kita harus jauh lebih santun dibandingkan sebelumnya, jauh lebih terarah, lebih damai,” terang Hillary.

“Dan DPR maupun parpol juga bisa diberikan ruang keleluasaan menyampaikan aspirasinya dengan tegas tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas dan tanpa harus dekat dengan penguasa untuk mempunyai keberanian tertentu supaya bisa menyampaikan aspirasinya,” tambahnya.

Yakin Ekonomi Tumbuh Optimis

Hillary juga mengaku optimis target pemerintahan Prabowo pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebanyak 8 persen. Pasalnya Prabowo dinilai sadar akan masalah kebocoran anggaran negara dan berkomitmen mengatasinya.

"Sebagai wakil rakyat kita harus realistis, tetapi sebagai orang yang dipercayakan ratusan ribu suara masyarakat tentunya kita harus juga optimis bahwa 4-5  tahun atau dalam beberapa tahun dalam periode ini (pertumbuhan ekonomi) bisa naik sampai sepesat itu,” ungkap Hillary. 

Dia pun memastikan, DPR RI akan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik untuk mengawal program dan kebijakan Pemerintah. Hillary menilai setiap kebijakan yang akan diterapkan di era pemerintahan Prabowo sudah menjalani kajian dengan sebaik-baiknya.

"Kalau ahli di semua sektor yang terkait dengan Pemerintahan menyatakan yakin, berarti ada jalan atau ada cara yang akan kami terus telaah dan terus awasi dan cari tahu seperti apa jalannya sampai itu bisa dicanangkan atau dimulai progresnya. Kami akan terus mengawasi dengan baik," urainya.

Walaupun pada periode pemerintahan saat ini belum ada partai politik yang menyatakan sebagai oposisi, Hillary berharap hal tersebut tidak menurunkan semangat para anggota dewan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Dengan begitu fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dengan semestinya. 

"Kita berharap di Pemerintahan yang baru para wakil rakyat tetap kritis dan tetap berani menyampaikan aspirasinya. Walaupun mendukung Pemerintahan tetapi juga tetap mengawasi dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hillary meminta Pemerintah baru untuk membuka ruang diskusi dan banyak mendengar aspirasi rakyat. Terutama dalam hal kebijakan dan program yang menjadi polemik, mengingat Komisi XI juga punya peran terhadap perencanaan pembangunan nasional.

“Sekiranya program, rencana undang-undang, kebijakan dan lainnya tidak berpihak kepada rakyat, saya sangat berharap Pemerintah yang baru masih mau untuk mendengar,” ucap salah satu anggota dewan peraih suara terbanyak di Pileg 2024 tersebut.

"Kami sebagai wakil rakyat tentunya bertugas untuk menyuarakan apa yang menjadi konsen, ketakutan, kekhawatiran bagi masyarakat," pungkasnya.

IMF Ramal Ekonomi Stagnan Era Prabowo

Sebagaimana diketahui, IMF meramal pertumbuhan ekonomi sepanjang periode 2025 hingga 2029 stagnan di level 5,1 persen. Sementara pada tahun 2024, ekonomi Indonesia diramal berada di angka 5 persen. Di sisi lain, IMF juga meramal inflasi Indonesia pada tahun 2024 sebesar 2,3 persen. Sementara inflasi pada tahun 2025, IMF meramal terjadi peningkatan menjadi sebesar 2,5 persen.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, prediksi IMF merupakan hal yang sangat wajar. Menurutnya, prediksi itu akan terjadi jika pemerintah tak kunjung menelurkan terobosan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Prediksi IMF saya kira sangat wajar. Indonesia tanpa sebuah terobosan kebijakan memang tidak akan bisa keluar dari jebakan pertumbuhan di kisaran 5 persen,” kata Piter saat dihubungi KabarBursa.com Kamis, 24 Oktober 2024.

Piter menuturkan, memacu pertumbuhan ekonomi tidak cukup sekadar optimisme. Kendati begitu, dia meyakini tim ekonomi Prabowo juga memahami apa yang perlu dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan.

“Mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak cukup hanya dengan optimisme. Saya yakin timnya Pak Prabowo sangat paham itu,” jelasnya. 

Kendati demikian, Piter tak banyak mengomentari susunan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo. Dia menyebut, penilaian publik ihwal optimisme pertumbuhan ekonomi 8 persen akan terlihat kala menteri Kabinet Merah Putih menelurkan kebijakan.

“Sekarang kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, yang pasti kebijakan yang sama tidak mungkin menghasilkan hasil yang berbeda. Apabila Prabowo ingin mencapai pertumbuhan 8 persen harus ada kebijakan yang berbeda. Sebuah terobosan kebijakan yang mengatasi semua permasalahan perekonomian yang selama ini menghantui Indonesia,” tutupnya. (*)