Program 100 Hari Pertama Kementerian PU, Selesaikan Proyek Istana Garuda IKN

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memaparkan rencana kerja 100 hari kementeriannya, salah satunya menyelesaikan pembangunan Istana Garuda IKN di Kalimantan Timur.

Diana mengatakan, Kementerian PU akan fokus pada percepatan peresmian berbagai infrastruktur yang sudah rampung, seperti bendungan, pasar, dan stadion.

"Akan segera dilakukan peresmian infrastruktur yang telah selesai dibangun, seperti bendungan, pasar, juga stadion," ujar Diana, Jumat, 25 Oktober 2024.

Adapun salah satu proyek yang siap diresmikan adalah waduk dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang menurut Diana, kemungkinan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah allah akan diresmikan oleh bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ungkapnya.

Hal senada dikatakan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur yang sudah tahap akhir atau progres pembangunannya sudah mencapai 80 hingga 90 persen menjadi fokus kementeriannya.

Sebagaimana diketahui, dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, Kementerian PU dengan menterinya Doddy Hanggodo merupakan pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian PU di bawah koordinasi kementerian yang dipimpin AHY.

"Ada beberapa yang on going projects, sudah 80, 85, 90 persen. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi akan tuntas. Ada beberapa yang bisa dituntaskan hingga Desember tahun 2024,” jelas AHY.

Selain itu, AHY menyampaikan bahwa pemerintah juga telah merencanakan proyek jangka menengah dan panjang yang akan berjalan hingga 2025 dan seterusnya, termasuk pasar, stadion olahraga, pusat pendidikan, dan fasilitas air minum.

“Selebihnya, kita juga akan melaporkan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan untuk lima tahun ke depan,” tambahnya.

AHY menekankan bahwa visi pembangunan pemerintah tetap konsisten dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto serta melanjutkan program dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam upaya mitigasi bencana alam.

"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi misi bapak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari pak Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain," ungkap Ketua Umum Partai Demokrat ini.

AHY menambahkan, bahwa meski pembangunan infrastruktur tampak masif, pemerintah ingin memastikan dampaknya langsung terasa dalam kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang ekonomi dan pekerjaan yang lebih baik.

"Tapi ini lebih pada bagaimana meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, berkualitas, dan mereka punya kesempatan kerja, kesempatan ekonomi lebih baik lagi,” tegasnya.

Kementerian PUPR Gelontorkan Dana untuk IKN Rp9,11 Triliun

Beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR yang saat itu dipimpin oleh Menteri Basuki Hadimuljono mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan IKN pada tahun 2025 sebesar Rp9,11 triliun.

Menteri Basuki mengatakan, alokasi anggaran sebesar itu akan difokuskan pada berbagai program pembangunan di IKN yang dikategorikan sebagai program Non Qucik-Win.

"Dana ini dialokasikan untuk tiga direktorat utama di Kementerian PUPR, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Dirincinya, untuk sektor Bina Marga, anggaran digunakan untuk proyek akses jalan dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), termasuk pembangunan akses perumahan dan peningkatan jalan di area Wes Residence, Precint Core, dan Sumbu Tripjaya.

Proyek lain yang dibiayai adalah pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Jalan Lingkar Sepaku 4, serta perbaikan jalan di Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur.

Selain itu, sejumlah proyek pembangunan jalan juga akan dilanjutkan, seperti Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, jalan feeder di kawasan IKN, serta jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bandara Sepinggan dengan tol Balikpapan-Samarinda, dan pembangunan jembatan Pulau Balang hingga Simpang Riko.

Sektor Cipta Karya akan fokus pada pembangunan fasilitas publik seperti kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, serta infrastruktur dasar seperti jaringan distribusi air minum (SPAM) di Sepaku, instalasi perpipaan air limbah, dan pembangunan sekolah, pasar, serta puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN.

Sementara itu, sektor Perumahan akan melanjutkan pembangunan 47 tower rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak di kawasan strategis IKN.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp40,59 triliun untuk tahun anggaran 2025, hampir 20 persen dari tambahan tersebut dialokasikan untuk pembangunan IKN.

“Untuk lanjutan pembangunan IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sebesar Rp9,11 triliun,” ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Rabu 11 September 2024.

Tak hanya untuk kelanjutan pembangunan IKN, anggaran tambahan itu juga untuk program padat karya berupa revitalisasi sekolah yang banyak mengalami kerusakan, dengan anggaran sebesar Rp19,5 triliun.

Revitalisasi ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan dan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp11,98 triliun. Nantinya, dana ini akan segera didistribusikan ke direktorat jenderal terkait, seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.

“Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi tambahan untuk bendungan dan irigasi. Sementara untuk Bina Marga dan Cipta Karya, dana sebesar Rp9,11 triliun akan dialokasikan, dan Rp19,5 triliun lainnya berada di Cipta Karya untuk renovasi sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Basuki.

Dalam rincian anggaran 2025, Kementerian PUPR awalnya mengantongi pagu sebesar Rp75,63 triliun. Dengan tambahan ini, total pagu anggaran Kementerian PUPR akan mencapai Rp116,22 triliun. Meski begitu, tambahan anggaran ini masih di bawah usulan awal yang diajukan Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp61,31 triliun.

“Saat ini pagu anggaran 2025 sebesar Rp75 triliun, sehingga kami masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun,” ujar Basuki.

Basuki merinci tambahan yang disetujui sebesar Rp40,59 triliun masih di bawah kebutuhan yang diajukan, alokasi ini dianggap cukup strategis. Pemerintah fokus pada tiga sektor utama, yaitu ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan kualitas pendidikan dengan revitalisasi sarana sekolah, serta penyelesaian pembangunan IKN yang mencakup penambahan jalan tol, pembangunan kawasan, pengoperasian prasarana seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan lainnya. Porsi anggaran untuk IKN, khususnya di KIPP, mencapai Rp9,11 triliun.

“Ada tiga, bendungan dan irigasi 11,9T (ketahanan pangan), untuk renovasi prasaranan dan sarana sekolah yg banyak yg rusak itu Rp19,5 triliun dan penyelesaian pembangunan IKN dan operasikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sampai sekarang terutama di KIPP itu sebesar Rp9,19 Triliun,” tuturnya

Dengan rincian tersebut, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan merinci lebih detail setiap alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan strategis nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pembangunan IKN yang menjadi prioritas pemerintah ke depan.

“Dari Banggar (Badan Anggaran) DPR telah dialokasikan anggaran tambahan sebesar Rp40,59T untuk menyelesaikan pembangunan bendungan dan jaringan irigasinya. Tapi itu kan gelondongan, harus kita detilkan lagi,” ucap Basuki. (*)