Badan Bank Tanah Siapkan 27 Ribu Hektar Lahan untuk Ketahanan Pangan

KABARBURSA.COM - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menginformasikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 27.000 hektar lahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Lahan tersebut tersebar di beberapa wilayah, termasuk Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

“Lahan-lahan ini sudah siap digunakan untuk ketahanan pangan, seperti yang ada di Luhu, Maluku, dan Poso, Sulawesi Tengah. Kami juga telah mengidentifikasi lahan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara,” ungkap Parman di Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Dalam waktu dekat, Badan Bank Tanah berencana untuk menambah lahan di Kalimantan Selatan. Namun, Parman menekankan perlunya waktu untuk memetakan lokasi yang layak untuk pengolahan komoditas pangan.

“Kita harus mempertimbangkan kondisi keseluruhan lahan di Kalimantan, karena tidak semua area dapat digunakan. Contohnya, masalah air yang ada di Palangkaraya perlu diatasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat.

Dalam pidato perdananya di Gedung MPR RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo optimis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun mendatang.

“Saya telah berdiskusi dengan para ahli, dan saya yakin kita dapat mencapainya paling lambat dalam waktu tersebut,” tuturnya.

Komeng Bilang, Program Swasembada Pangan Realistis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Alfiansyah alias Komeng, turut menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto ihwal ketahanan pangan. Adapun pidato itu disampaikan Prabowo seusai mengikuti prosesi pengambilan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan Indonesia harus mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Komeng menilai, target yang dicanangkan Prabowo sangat realistis.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah memulai program cetak sawah, terutama di wilayah Merauke. Di sisi lain, Prabowo juga mencanangkan food estate sebagai salah program yang akan dijalankan pemerintahannya.

“Realistis. Sekarang saja di Merauke sudah mulai ya (cetak sawah). Itu ada food estate,” singkat Komeng usai mengikuti prosesi pengambilan sumpah jabatan Prabowo Subianto.

Sebagai salah satu anggota DPD RI, Komeng mengaku akan menagih janji Prabowo dalam mencapai swasembada pangan. Meski begitu, dia berharap tiap-tiap janji yang diucapkan Prabowo dapat diwujudkan.

“Kalau anggota dewan menagih janji Bapak (Prabowo), kalau Bapaknya kerja tidak sesuai. Tapi saya harap sih sesuai dengan apa yang dijanjikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Komeng pun berkelakar tentang pidato Prabowo yang menyinggung ihwal persatuan. Menurutnya, persatuan menjadi hal yang penting untuk diwujudkan Demi masyarakat yang sejahtera.

“Saya sudah bilang bersungai-sungai ya. Maksudnya berkali-kali. Bahwa Prabowo betul-betul ingin menyatukan semua. Kemaren yang terpecah-pecah karena Pilpres dan sekarang ingin menyatukan dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

“Saya sudah bilang sama Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan harapan. Juara 1. Harapan juara 4. Pokoknya Pak Prabowo Nomor 1,” kelakarnya.

Bank Tanah Kunci Keberhasilan Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan target untuk membangun 3 juta rumah per tahun selama lima tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan keberadaan bank tanah menjadi salah satu kunci utama dalam merealisasikan target tersebut. Menurutnya, dengan adanya bank tanah, pemerintah dapat mempercepat proses penyediaan lahan yang diperlukan untuk pembangunan rumah bagi rakyat.

Untuk itu, dirinya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan lokasi lahan yang bisa segera dijadikan lokasi pembangunan rumah.

“Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Maruarar Sirait dalam keterangan persnya, Kamis, 24 Oktober 2024.

Dijelaskannya, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah hingga sektor swasta.

Kementerian PKP, lanjut Ara, panggilan akrabnya, telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP, kata Arq, nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear, sehingga dalam proses pembangunannya tidak mengalami kendala.

“Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan,” kata dia.

Adapun bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, pihak swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat. (*)