Golkar tak Ambil Pusing jika Prabowo Ganti Menteri yang Tolak Makan Bergizi Gratis

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat perdana di Istana Negara pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu. Prabowo juga tak ragu meminta anggota kabinetnya untuk keluar dari pemerintahan jika ada yang menolak programnya itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono, mengatakan keputusan mengeluarkan anggota Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi hak Prabowo sebagai presiden. Ia mewajari sikap Prabowo lantaran arah kepemimpinan menjadi hak prerogatif seorang presiden.

"Dia memiliki hak konstitusi, hak prerogatif untuk menentukan arahnya pemerintahan kita," kata Dave kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.

Dave lantas mengingatkan para anggota kabinet untuk searah dengan target-target yang telah ditetapkan Prabowo. Apalagi, kata dia, menteri merupakan pembantu dari seorang presiden. Maka wajar seorang presiden mengganti pembantunya yang tidak memiliki kesamaan visi. "Menteri itu adalah pembantu Presiden, kalau menterinya tidak searah dengan Presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2024-2029 ini.

Kendati begitu, Dave sendiri meyakini pergantian menteri tidak akan dilakukan Prabowo dalam waktu dekat. "Kan ini baru minggu pertama, jadi jangan terlebih dahulu mendalami hal tersebut, tapi kita dukung kebijakan Presiden agar benar-benar terasa lebih baik," ujarnya..

Prabowo sebelumnyan mengingatkan para menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih untuk mendukung program MBG. Ia meminta kepada para pembantunya itu untuk keluar dari pemerintahan seandainya menolak program tersebut.

Dalam rapat perdana Kabinet tersebut, Prabowo mengaku ada pihak yang meragukan program MBG. Menurutnya, bukan hal yang mustahil menjalankan program tersebut. Dia pun meminta seluruh jajarannya untuk bergerak cepat, tepat sasaran, dan terukur dalam menjalankan program MBG.

MBG Potensial Dongkrak PDB

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan program MBG dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp4.510 triliun pada 2025. Proyeksi ini berdasarkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, yang ditujukan untuk sekitar 19,47 juta individu, termasuk anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis pada tahun 2025 diperkirakan dapat mendorong PDB sekitar Rp4.510 triliun, setara dengan 34,2 persen dari total PDB,” tulis INDEF dalam siaran persnya, Sabtu, 19 Oktober 2024.

INDEF juga mencatat dampak program MBG terhadap PDB diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan alokasi anggaran. Misalnya, pada tahun 2026, dengan alokasi Rp109,7 triliun dan 30,46 juta penerima, dampak ke PDB diprediksi mencapai Rp6.967,2 triliun.

Pada 2027 dan 2028, proyeksi tersebut meningkat menjadi Rp9.479,4 triliun dan Rp14.219,1 triliun, dengan anggaran masing-masing sebesar Rp149,2 triliun untuk 41,45 juta penerima dan Rp223,8 triliun untuk 62,17 juta penerima. Pada 2029, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima, dampak terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp18.958,8 triliun.

“Artinya, setiap Rp1.000 yang diinvestasikan dalam program ini akan memberikan manfaat sebesar Rp63.500 bagi perekonomian,” papar INDEF.

Sehari Dua Kali

Direktur Indef Esther Sri Astuti memperkirakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan program MBG pada pagi dan siang setiap hari sekolah. Dia menilai, hal itu akan memberatkan keuangan negara. “Pasti akan memberatkan keuangan negara,” kata Esther kepada KabarBursa.com, Rabu 9 Oktober 2024.

Meski begitu, dia mengakui program MBG dapat memberikan efek positif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Namun, Esther menilai dampaknya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan program investasi di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Jika dibandingkan program investasi di sektor pendidikan untuk upgrade kualitas pendidikan makan program makan bergizi gratis lebih kecil multiplier effectnya,” katanya.

Namun, mengingat program ini merupakan janji kampanye politik, Prabowo-Gibran akan sulit membatalkannya. Meski begitu, Esther menyarankan agar MBG dijalankan dengan skema yang paling efisien, antara lain dengan cara desentralisasi. “Skema yang paling efisien untuk program Makan Bergizi Gratis yaitu dilakukan dengan cara desentralisasi, karena akan mengurangi biaya logistik,” kata Esther.

Selain itu, dia menekankan pentingnya standarisasi gizi dan kesehatan agar tidak terjadi masalah kesehatan setelah mengonsumsi makanan tersebut, seperti sakit perut dan sebagainya. “Harus ada standarisasi gizi dan kesehatan makanan itu. Jangan sampai setelah makan sakit perut,” kata Esther.(*)