Dua Strategi Swasembada Energi ala Pemerintahan Prabowo-Gibran

KABARBURSA.COM - Dalam pidato kenegaraannya, Minggu, 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa salah satu yang menjadi fokus pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah swasembada energi.

Dalam upaya mencapai swasembada energi, Presiden Prabowo Subianto memberikan dua fokus utama bagi strategi energi Indonesia, yang ditegaskan melalui arahan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Kamis, 24 Oktober 2024.

Aspek pertama yang menjadi prioritas adalah peningkatan lifting minyak atau produksi minyak siap jual. Saat ini, Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 600 ribu barel per hari (bph), jumlah yang masih jauh dari target untuk menjamin ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk meningkatkan lifting tersebut guna memastikan pasokan energi yang stabil di masa mendatang.

Aspek kedua dalam strategi Prabowo adalah konversi energi menuju sumber energi baru dan terbarukan, terutama dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Ekosistem kendaraan listrik yang mulai terbentuk di Indonesia diharapkan dapat secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada BBM, seiring dengan semakin berkembangnya infrastruktur kendaraan listrik di dalam negeri.

Konversi energi yang didorong oleh Prabowo, terutama pada kendaraan listrik, berpotensi memiliki dampak ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, pengurangan konsumsi BBM akan menurunkan biaya impor minyak, yang selama ini membebani neraca perdagangan negara.

Di sisi lain, produksi BBM yang lebih tinggi dapat dialokasikan untuk industri lain, misalnya sebagai bahan baku, yang mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor industri.

Pemerintah juga akan memantau perkembangan penggunaan kendaraan listrik dan dampaknya terhadap konsumsi BBM dalam beberapa tahun ke depan. Dengan mengurangi konsumsi BBM, Indonesia bisa lebih mandiri dalam hal sumber energi, sekaligus mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi ke energi yang lebih bersih.

Program biodiesel yang berbasis kelapa sawit juga menjadi salah satu pilar penting dalam upaya swasembada energi di bawah pemerintahan Prabowo. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung untuk dijadikan sumber energi juga ditekankan sebagai langkah strategis. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri.

Tantangan Geopolitik dan Keamanan Energi

Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo menyoroti pentingnya ketahanan energi dalam menghadapi ketegangan geopolitik global. Dalam skenario terburuk, di mana negara-negara lain memprioritaskan kepentingan energi mereka sendiri, Indonesia harus siap menghadapi tantangan dengan swasembada energi. Penggunaan sumber daya alam yang melimpah di dalam negeri akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi ini.

Strategi swasembada energi yang diusung Presiden Prabowo Subianto berfokus pada dua aspek utama, yaitu peningkatan lifting minyak dan konversi energi menuju sumber energi terbarukan, seperti kendaraan listrik dan biodiesel. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin ketahanan energi Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan dampak lingkungan.

Di tengah ketidakpastian global, swasembada energi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta memastikan Indonesia bisa berdikari dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyerukan prioritas transisi energi berkeadilan sebagai langkah penting untuk mendorong ekonomi berkelanjutan, terutama di daerah.

Menurut IESR, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi yang adil. Meski 33 provinsi di Indonesia telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED), banyak rencana tersebut perlu ditinjau ulang setelah lima tahun sejak diluncurkan. Hingga 2022, hanya tujuh provinsi yang berhasil mencapai target bauran energi terbarukan, dengan rata-rata selisih 10 persen dari target.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, menyebutkan tantangan utama implementasi RUED adalah keterbatasan fiskal dan panjangnya proses perencanaan energi yang harus diselaraskan dengan pembangunan daerah. Penambahan kewenangan pengelolaan energi terbarukan melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2023 membuka peluang lebih besar bagi daerah, namun butuh dukungan kebijakan fiskal yang kuat agar optimal.

“Alokasi belanja program energi terbarukan di daerah masih rendah, rata-rata 18 persen. Ini menunjukkan upaya realisasi energi terbarukan masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik,” kata Martha dalam Lokakarya Media di Palembang, Selasa, 22 Oktober 2024.

Untuk mempercepat transisi energi, IESR merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah pusat perlu merancang kerangka kebijakan jangka panjang yang jelas dengan regulasi yang mendukung percepatan investasi energi terbarukan

Kedua, penguatan kualitas anggaran dan kebijakan fiskal-moneter dengan fokus pada energi bersih.

Ketiga, pelibatan aktif pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam perencanaan serta implementasi transisi energi.(*)