Jokowi Wariskan Proyek Jalan Tol Sepanjang 2.300 Km ke Prabowo

KABARBURSA.COM - Proyek jalan tol sepanjang 2.300 Km belum diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum (PUPR) era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini diharapkan diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Endra S Atmawidajaja yang di masa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan mengatakan, salah satu prioritas utama untuk diselesaikan adalah proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Secara keseluruhan, katanya, proyek JTTS yang dikerjakan oleh BUMN PT Hutama Karya (Persero) memiliki total panjang sekitar2.845 Km.

Dari total tersebut, sekitar 1.235 Km telah selesai dan beroperasi. Sisanya, 1..600 Km masih dalam tahap pembangunan.

“Masih ada sekitar 1.600 Km lagi yang belum selesai. Selain itu, juga ada proyek-proyek lain seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan di Pulau Jawa, misalnya ruas Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilacap (Getaci),” kata Endra di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tol Getaci, lanjut Endra, direncanakan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang 206,65 Km, menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, proyek ini sempat mengalami beberapa kali gagal lelang dan akan dilelang kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Selain itu, kata Endra, ada usulan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, serta proyek jalan tol dari Yogyakarta menuju Bawean.

“Di bagian utara, ada proyek yang menghubungkan Demak ke Pati hingga Gresik. Namun, porsi terbesar ada di Trans Sumatera dengan total hampir 1.700 Km," jelasnya.

Selain itu, kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi juga menjadi prioritas, di mana saat ini pembangunannya baru mencapai Besuki, menyisakan sekitar 170 Km lagi untuk diselesaikan guna melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ).

Meskipun demikian, Endra belum bisa memastikan proyek mana yang akan menjadi prioritas utama, mengingat pemerintahan baru belum menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, pihaknya telah mempersiapkan berbagai proyek tersebut untuk dilanjutkan.

“Semua proyek sudah masuk dalam pipeline, tinggal menunggu pengesahan RPJM. Meski belum ada RPJM yang ditetapkan, Kementerian PUPR sudah menyiapkan kelanjutan program pembangunan jalan tol ini,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, Kementerian PUPR telah menyusun rencana induk pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.300 km untuk lima tahun ke depan, mendekati total panjang 2.700 Km jalan tol yang telah dibangun selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Program Kerja 100 Hari Menko Infrastruktur

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan program kerja 100 hari pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu akan fokus pada penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur.

Proyek infrastruktur yang dimaksud adalah penuntasan pembangunan waduk, jalan, dan irigasi yang sudah hampir rampung dengan progres mencapai 80 hingga 90 persen.

“Ada beberapa yang on going projects, sudah 80, 85, 90 persen. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi akan tuntas. Ada beberapa yang bisa dituntaskan hingga Desember tahun 2024,” kata AHY di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tak hanya fokus pada proyek jangka pendek, lanjut AHY, pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka menengah dan panjang hingga 2025, dan seterusnya.

Adapun proyek-proyek seperti pasar, stadion olahraga, pusat pendidikan, serta fasilitas air minum masuk dalam daftar yang akan dituntaskan dalam waktu dekat.

“Selebihnya, kita juga akan melaporkan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan untuk lima tahun ke depan,” tambahnya.

Dia juga menegaskan bahwa visi pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini tidak akan lepas dari semangat kesinambungan visi misi Presiden Prabowo Subianto, serta melanjutkan kebijakan pembangunan yang telah dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ermasuk bagaimana mencegah bencana alam,” terangnya

“Yang jelas tidak keluar dari semangat visi misi bapak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari pak Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain,” ungkap dia.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, aspek infrastruktur sering kali mendapatkan perhatian utama karena sifatnya yang terlihat masif, namun pemerintah juga ingin memastikan bahwa pembangunan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tapi ini lebih pada bagaimana meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, berkualitas, dan mereka punya kesempatan kerja, kesempatan ekonomi lebih baik lagi,” tegasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Koordonasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian baru yang di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

AHY mengatakan bahwa dirinya akan segera menentukan jumlah formasi jabatan di kementeriannya serta menunjuk deputi-deputi yang akan membantu tugasnya.

Sebagai menteri koordinator, AHY akan mengawasi lima kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

Soal kantor, AHY akan menempati gedung yang sebelumnya ditempati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (*)