AHY Bicara soal Proyek Pembangunan di IKN, begini Katanya

KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, tetap dilanjutkan.

Namun, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek IKN, terutama terkait dengan alokasi anggaran. Artinya ada kekhawatiran terhadap potensi pemborosan dana negara dalam proyek ambisius tersebut.

"Harus diawasi ketat dan disesuaikan terutama soal anggarannya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,"  kata AHY di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Ia juga menekankan peringatan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai risiko ketidakefesienan. Kata dia, Prabowo meminta jangan sampai pembangunan IKN tidak efisien, apalagi kalau sampai ada kebocoran anggaran.

"Sekali lagi penekanan dari bapak Presiden (Prabowo Subianto), jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran anggaran," ujar AHY.

Selain itu, AHY tak menutup mata bahwa proyek IKN bukanlah satu-satunya prioritas. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih punya segudang proyek strategis lain yang menuntut perhatian dari pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

"IKN adalah proyek besar, tapi kita juga tahu ada banyak proyek strategis nasional lainnya yang perlu perhatian dari pemerintah dan sama besarnya. Jadi, timeline pembangunan IKN harus terus disesuaikan," imbuhnya.

Kendati demikian, AHY mencatat bahwa pembangunan di IKN telah mencatat beberapa kemajuan, terutama untuk lembaga eksekutif seperti Istana Negara yang diresmikan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Sedangkan untuk pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan judikatif, menurut dia masih jauh dari proses penyelesaian. Katanya, hal ini harus menjadi prioritas sebelum mengerjakan pembangunan untuk fungsi-fungsi lainnya.

"Kelanjutan pembangunan IKN ini lebih diprioritaskan menghadirkan gedung untuk legislatif misalnya. Jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga judikatif," kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku diarahkan oleh Prabowo untuk memprioritaskan pembangunan gedung parlemen terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengembangan untuk fungsi-fungsi pemerintahan lainnya, maupun fungsi bisnis di IKN.

"Ini yang saya dengar langsung dari pak Prabowo, ke depan yang diutamakan itu dulu (pembangunan gedung legislatif) sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi pemerintahan lainnya maupun fungsi bisnis lainnya," tandas dia.

Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Tak lagi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono diminta Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), fokus mengurusi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini bukan saya mendahului ya, tapi menurut Pak Pratikno (sekarang Menko PMK) dan Pak Jokowi, saya kemungkinan besar akan diminta untuk terlibat di Otorita IKN,” kata Basuki usai acara serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 malam.

Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono sempat merangkap jabatan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono.

“Sekarang Plt Kepala Otorita IKN sudah berhenti,” ujarnya.

Diungkapkannya, saat ini Sekretariat Negara (Sekneg) tengah memproses penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif.

“Penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif sedang diurus di Sekneg,” ujarnya.

Diakuinya, dirinya sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto, dan keduanya membahas tentang kelanjutan pembangunan IKN.

Ia menyebut, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan dilanjutkan, bahkan akan dilakukan percepatan.

“Pada saat saya dipanggil pak Prabowo, beliau menyatakan akan mempercepat pembangunan IKN,” jelas Pak Bas, panggilan akrabnya.

Diberitahunya, pembangunan di IKN saat ini fokus pada infrastruktur untuk lembaga eksekutif.

Kata Basuki, dalam dua tahun ke depan, gedung-gedung yudikatif dan legislatif, termasuk gedung DPR/MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibangun.

“Targetnya selesai tahun 2026,” ungkap Basuki.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, selama 100 hari ke depan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah berjalan di IKN. Sedangkan, soal proyek baru akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Otorita IKN.

“Kita akan lanjutkan yang sudah berjalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru akan didiskusikan dengan Otorita IKN,” ujarnya.

Namun, dia tidak dapat memastikan apakah Prabowo akan mengikuti gaya Jokowi yang sering ikut turun melakukan groundbreaking proyek di IKN. Dirinya masih menunggu infomasi berikutnya langsung dari Prabowo.

“Saya belum tahu. Kita lihat saja nanti,” pungkas Diana.

Sebelumnya, Diana Kusumastuti menyampaikan arahan khusus dari presiden terpilih Prabowo Subianto kepada dirinya. Prabowo, kata dia, menegaskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tetap dilanjutkan.

Diana pun bercerita dirinya diminta untuk terus berperan mendukung pemerintahan yang akan datang, khususnya sebagai pendukung presiden dalam bidang infrastruktur.

“Tunggu saja sebentar, pelantikannya akan segera berlangsung,” ujar Diana saat berada di Kementerian PUPR, 19 Oktober 2024.

Selain IKN, Diana juga diminta untuk mempercepat proyek air baku dan air minum, serta memajukan program perumahan.

“IKN sudah pasti harus dilanjutkan. Selain itu, proyek-proyek lain seperti air dan perumahan juga harus terus berjalan,” katanya.

Prabowo berencana membagi Kementerian PUPR menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Diana yang merupakan teknokrat di Kementerian PUPR sempat diundang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Hambalang, Bogor, pada 15 Oktober 2024. Ia juga hadir dalam agenda pembekalan calon wakil menteri dan kepala badan di Hambalang Retreat pada 17 Oktober 2024.

Diana lahir di Surakarta pada 1967, dan meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro pada 1991. Gelar Magister Teknik Studi Pembangunan diperolehnya dari ITB pada 2004.

Selain menjabat di Kementerian, Diana juga menjadi Komisaris di PT Brantas Abipraya (Persero), sebuah BUMN konstruksi. Berdasarkan laporan LHKPN, Diana memiliki kekayaan sebesar Rp6,39 miliar. (*)