Dewan Ekonomi Nasional tak Disukai di Era Gus Dur, Prabowo-Luhut Kini Hidupkan Lagi

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dewan yang berfungsi sebagai pemberi nasihat bidang ekonomi untuk presiden ini pernah eksis di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lantas, apakah pembentukan dewan ini sesuai dengan kebutuhan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan atau sekadar bagi-bagi kekuasaan?

Presiden melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua DEN di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024. Pelantikan ini didasari oleh Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024. Luhut juga baru saja diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

Luhut, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo, dikenal memiliki banyak pengalaman di bidang pemerintahan. Purnawirawan jenderal ini juga politisi senior dari Partai Golkar.

Anggota Tim Sukses Bidang Ekonomi Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan peran Luhut sebagai koordinator DEN adalah untuk memberikan nasihat strategis kepada pemerintah perihal kebijakan ekonomi dan tantangan global yang semakin kompleks.

"DEN berhubungan dengan strategi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti perlambatan global, defisit anggaran, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terarah dan komprehensif," kata Anggawira kepada wartawan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) itu menjelaskan bahwa DEN yang baru ini mirip dengan dewan serupa yang pernah dibentuk Presiden Gus Dur setelah krisis moneter 1998. Saat itu, DEN bertujuan membantu pemulihan ekonomi. Krisis yang terjadi pada 1998 menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok hingga lebih dari enam kali lipat, diikuti oleh penurunan kapitalisasi pasar modal sebesar 13 persen dalam waktu singkat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), inflasi pada 1998 melonjak hingga 77,6 persen dari hanya 4,7 persen pada tahun sebelumnya. Krisis ini juga mengakibatkan sekitar 20 juta orang, atau 20 persen dari angkatan kerja, kehilangan pekerjaan, jumlah terbesar sejak 1960-an. Pada masa itu, Gus Dur menunjuk Emil Salim sebagai Ketua DEN. Dewan ini berfungsi sebagai penasihat yang memberikan konsep-konsep untuk menjadi pembanding bagi presiden, bukan pembuat kebijakan. "Jadi tidak ada kekuasaan apa pun. Cuma konsep untuk pembanding," kata Gus Dur pada 5 November 1999, silam.

Namun, kinerja DEN kala itu tidak lepas dari kritik. Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri (Ekuin) Kwik Kian Gie, yang ada di kabinet Gus Dur-Megawati, kerap mengkritik lembaga-lembaga penasihat ekonomi, termasuk DEN, karena dinilai tidak efektif. Bahkan, sebelum DEN terbentuk, Kwik sudah menyampaikan kepada Gus Dur untuk membatalkan rencana pendirian lembaga penasihat ekonomi tersebut.

Koordinasi dalam Kabinet

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai DEN memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi kepada presiden. Namun, ia menekankan efektivitas DEN dalam membantu presiden membuat kebijakan ekonomi harus diiringi dengan koordinasi yang baik dengan tim ekonomi lainnya di Kabinet Merah Putih.

Menurut Eko, penting untuk memastikan pembagian tugas yang jelas antara DEN dan kementerian koordinator perekonomian agar rekomendasi tidak tumpang tindih. "Perlu bagi tugas di area yang domainnya kementerian koordinator dan DEN. Jangan sampai hal yang disampaikan overlap, saling meniadakan atau bertentangan," kata Eko.

Pembagian tugas yang sinergis ini penting agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, terutama di tengah berbagai tantangan dalam dan luar negeri. Eko mengatakan perekonomian Indonesia sekarang trennya sedang menurun. Ini terlihat dari daya beli masyarakat yang rendah dan ekonomi global yang cenderung moderat.

“Sudah begitu, mitra dagang utama seperti China tumbuhnya bisa dikatakan rendah, karena hanya 4,7 persen sejauh ini. Dengan kondisi tersebut, DEN ini diperlukan karena Pak Prabowo ingin ekonomi tumbuh 7-8 persen," katanya.

Kronologi Pengangkatan Luhut sebagai Ketua DEN

Melalui akun Instagram pribadinya, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto terjadi pada 21 Juli 2024 di Jakarta. Dalam pertemuan empat mata tersebut, Luhut mengundang Prabowo untuk menghadiri Gala Dinner AKABRI 67/70 di Gedung Sopo Del Tower.

"Selain bernostalgia bersama kawan-kawan taruna, beliau juga sempat membahas tantangan dan potensi Indonesia ke depan," ujar Luhut, Senin, 22 Oktober 2024.

Di sela sambutannya, Prabowo meminta izin kepada istri Luhut agar mengizinkan suaminya menerima tanggung jawab baru di posisi strategis tersebut. "Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar," kenang Luhut.

Sebagai seorang prajurit yang siap menjalankan tugas, Luhut menyatakan ia menerima amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab. "Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Presiden Prabowo meminta saya memimpin Dewan Ekonomi Nasional, yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program prioritas ekonomi bisa tercapai dengan baik," jelasnya. Ia menambahkan, Prabowo ingin memastikan percepatan dalam koordinasi dan implementasi kebijakan ekonomi.

Luhut memaparkan tantangan ekonomi Indonesia ke depan cukup berat, mencakup ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. "Dewan Ekonomi Nasional akan berfungsi sebagai think tank ekonomi yang diisi oleh para pakar di bidangnya," kata Luhut.

Luhut juga bercerita pada pagi hari sebelum berangkat ke Istana untuk pelantikan, ia berpamitan dengan istrinya dan memeluknya, karena istrinya tidak dapat hadir di acara tersebut. "Pesannya hanya satu, bahwa saya harus pandai-pandai menjaga kesehatan agar bisa bekerja maksimal dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata pria yang mendapat dua jabatan dari Prabowo ini.(*)