Smesco bakal Disulap Jadi Rumah UMKM se-Indonesia

KABARBURSA.COM - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa Smesco Indonesia akan dijadikan sebagai pusat bagi pelaku UMKM di seluruh Tanah Air.

Maman menekankan pentingnya menciptakan tradisi positif di lingkungan UMKM.

"Smesco akan menjadi rumah bagi semua pelaku UMKM di Indonesia, sebagai tempat bagi masyarakat dan individu yang ingin memajukan produk mereka," kata Maman Abdurrahman usai serah terima jabatan di Gedung Smesco, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Ke depannya, lanjut Maman, semua produk UMKM, termasuk yang dibina oleh BUMN, akan dipamerkan di Smesco. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru bagi produk-produk tersebut.

Maman juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan Kementerian BUMN, mengingat banyak perusahaan pelat merah yang memiliki UMKM binaan. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pengembangan sektor UMKM.

"Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci. Kita perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan BUMN, serta mencari sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri, termasuk Venture Capital,” jelasnya.

Setelah dilantik, Maman akan berkantor di Gedung Smesco yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara Kementerian Koperasi akan menempati gedung lama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua entitas terpisah, berbeda dengan era sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, di mana keduanya bergabung dalam Kementerian Koperasi dan UKM yang menterinya adalah Teten Masduki.

Alasan Prabowo Pisahkan Kementerian Koperasi dengan UMKM

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memisahkan urusan Koperasi dan UMKM yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Nantinya, akan ada dua kementerian baru, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Prabowo mempercayakan posisi Menteri UMKM dijabat oleh Maman Abdurrahman, sedangkan jabatan Menteri Koperasi diisi oleh Budi Arie Setiadi yang kini masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Maman mengaku dirinya telah berbicara dengan Budi Arie, Jumat, 18 Oktober 2024. Setelah pertemuan itu, dia mengungkapkan harapan Prabowo dengan pengembangan UMKM di Indonesia.

“Tunggu dua sampai tiga hari lagi, kami akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas, ada harapan besar Pak Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor UMKM,” kata Maman Abdurrahman.

Dia menjelaskan, pemisahan ini bertujuan agar koperasi dan UMKM dapat fokus pada tugas masing-masing, mengingat jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 60 juta.

“Dengan dipisah, koperasi bisa lebih fokus menangani urusannya. Begitu juga dengan UMKM,” ujarnya.

Selain itu, ungkap Maman, Prabowo menginstruksikan agar program yang sudah dibangun di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tetap dilanjutkan.

“Pak Prabowo meminta agar apa yang sudah dijalankan di pemerintahan sebelumnya diteruskan,” jelasnya.

“Pembahasan lebih lanjut mengenai pemisahan kementerian ini akan dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan,” ungkap Maman.

Pelaku UMKM Minta Dibukakan Akses Pasar

Janji-janji akan membantu UMKM naik kelas pada kampanye pemilu presiden (pilpres) dan legislatif (pileg), dilanjutkan di Pilkada 2024 direspon oleh Faransyah Agung Jaya, Founder Wiranesia Foundation.

Coach Faran, panggilan akrab pria ini menyarankan agar para pelaku UMKM tidak terkecoh dengan janji-janji kampanye yang hanya menawarkan modal mudah, modal murah, atau bahkan tanpa bunga.

Menurut Faran, yang juga merupakan CEO Coach Faran Academy ini, meski persoalan modal memang penting, hal tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak ada akses pasar yang kuat untuk mendukung kelangsungan bisnis.

“Modal tanpa pasar itu percuma,” ungkap Faran yang juga merupakan CEO One Integra Ventures ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Coach Faran berharap di musim Pilkada kali ini, pelaku UMKM lebih kritis dan cermat dalam menilai janji-janji kampanye. Kata dia, janji permodalan sering kali kurang relevan dengan kebutuhan saat ini.

"Yang lebih diperlukan adalah kebijakan yang memfasilitasi penciptaan pasar dan akses konsumen yang lebih luas untuk produk-produk UMKM,” tegasnya.

Data statistik menunjukkan bahwa pasar adalah salah satu tantangan utama bagi UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 83,9 persen UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Hanya 14,7 persen dari total UMKM yang sudah memiliki akses pasar global, sementara mayoritas masih bergantung pada pasar lokal yang terbatas.

“Hal ini memperlihatkan bahwa akses pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional sangat penting agar UMKM bisa berkembang,” ujar Coach Faran.

Lanjutnya, dengan menciptakan pasar lokal dan global yang lebih luas akan membantu UMKM bertahan dan berkembang.

Dia mendorong Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memfasilitasi pembukaan akses pasar, baik melalui kerja sama dengan sektor swasta, e-commerce, maupun memperluas platform digital untuk UMKM.

Dengan peningkatan akses pasar, UMKM tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan.

UMKM juga memegang peran vital dalam meningkatkan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 61,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan di beberapa daerah seperti Jawa Barat. Kontribusi UMKM bahkan mencapai 70 persen dari PDB daerah.

Selain itu, UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM juga berarti penguatan ekonomi lokal.

Lebih jauh, Coach Faran juga menyoroti perlunya calon pemimpin daerah untuk memikirkan strategi dalam membuka pasar lokal bagi UMKM.

“Bukannya hanya fokus pada modal, pemerintah daerah harus lebih mengutamakan bagaimana menciptakan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di wilayah mereka,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan kepada kabinet Prabowo-Gibran, khususnya yang menangani persoalan UMKM, agar fokus pemerintah tidak hanya pada modal, tetapi juga pada penciptaan akses pasar.

“Kementerian terkait bisa menjadi penggerak dalam membuat regulasi yang mendorong pemerintah provinsi dan daerah mendukung UMKM lewat kebijakan e-katalog, e-Order, dan inisiatif lain yang memudahkan pemasaran produk UMKM, seperti pembelanjaan produk lokal untuk kebutuhan dinas dan event pemerintah,” tuturnya.

Coach Faran berharap ada regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah menciptakan pusat oleh-oleh atau produk lokal UMKM di setiap provinsi dan kota, didukung oleh kolaborasi dengan kementerian pariwisata untuk menarik turis berbelanja produk UMKM lokal

“Dengan adanya pusat oleh-oleh yang didukung oleh pemerintah, produk UMKM bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan turis,” imbuh Coac Faran.

Coach Faran berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan ide-ide ini, sehingga UMKM bisa benar-benar naik kelas dan menjadi lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. (*)