Deretan Menteri yang Mengaku Belum Punya Kantor

KABARBURSA.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menanggapi soal kehebohan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mengaku belum memiliki kantor resmi.

Untuk diketahui, menteri-menteri yang belum memiliki kantor adalah hasil pemekaran kementerian-kementerian terdahulu, contohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, totalnya ada 48 kementerian, jauh lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, yang hanya 34 kementerian.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengatakan KemenPAN-RB tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menyediakan infrastruktur dan perangkat yang diperlukan bagi kementerian-kementerian baru tersebut.

“Kami memiliki aset yang cukup banyak dan akan kami atur semua hal terkait,” kata Rini di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024,.

Dia menekankan, KemenPAN-RB tidak memiliki kewenangan untuk mencarikan lokasi kantor bagi kementerian baru. Tugas KemenPAN-RB lebih terfokus pada penyediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang siap untuk mendukung operasional kementerian-kementerian tersebut.

“Hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian dalam menentukan lokasi kantornya,” jelas Rini.

Lanjut Rini, pihaknya akan menyusun peta jalan untuk memastikan kinerja yang optimal dari 48 kementerian yang ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo.

Meski begitu, lanjut Rini, KemenPAN-RB dan Kemensetneg harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap kementerian dapat beroperasi dengan efisien.

“Tentunya juga dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung keberlangsungan fungsi kementerian baru dalam pemerintahan,” ujarnya.

Dari segi manajemen aparatur, KemenPAN-RB berkomitmen untuk mempersiapkan ASN yang kompeten dan siap menghadapi tantangan baru. Hal ini menjadi penting mengingat peran kementerian yang berbeda-beda dalam mendukung visi dan misi pemerintahan saat ini.

Diharapkan, dengan adanya peta jalan yang disusun oleh KemenPAN-RB, setiap kementerian dapat beradaptasi dengan cepat dan menjalankan tugasnya tanpa hambatan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemilihan lokasi yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan operasional kementerian.

Rini Widyantini mengingatkan semua pihak untuk bersabar selama proses penataan kementerian baru ini berlangsung.

“Kami sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintahan dan masyarakat,” pungkasnya.

Ada beberapa menteri yang memimpin kementerian baru mengaku kebingungan mengenai lokasi kantor mereka.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku dirinya belum mendapatkan informasi pasti mengenai lokasi kantornya.

“Hingga saat ini, kami masih menunggu keputusan terkait tempat bekerja,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Demikian pula, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan hingga saat ini dirinya belum mengetahui di mana kementeriannya akan berkantor.

Situasi ini tentu menambah tantangan bagi para menteri yang baru dilantik, terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas mereka yang membutuhkan ruang kerja yang layak.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar mengatakan kantornya berada dalam satu kompleks dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Pratikno.

“Kantor kami akan menjadi satu kesatuan. Fokus kami adalah pada pemberdayaan institusi dan individu,” kata Cak Imin, panggilan akrabnya.

Meski sudah memiliki kantor, Cak Imin mengaku belum memiliki staf, termasuk pengisian deputi. Untuk persoalan itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Menteri PMK.

“Kita cari satu atau dua deputi yang bisa sinkronisasi dunia usaha kecil dengan pemberdayaan sosial,” ujarnya.

Kementerian lainnya yang dipisahkan adalah Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Presiden Prabowo menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi, dan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM.

Mengenai kantor, Budi Arie akan berkantor di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM yang memang sudah ada. Sedangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan berkantor di Gedung SMESCO.

Ketiadaan kantor juga dialami Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Kementerian ini merupakan pemisahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Kementerian ini dipecah menjadi tiga bagian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Pendidikan.

Fadli Zon menebak dirinya akan berkantor di kantor Kemendikbud Ristek. “Yang pasti di sinilah. Mau di mana lagi,” ujarnya sambil tertawa.

Menteri Perumahan Bingun Belum Punya Kantor

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan wakilnya, Fahri Hamzah, curhat. Mereka belum punya kantor resmi, padahal sudah mulai bekerja.

Seperti diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ditanya hal itu, Maruarar mengaku dirinya belum tahu akan berkantor di mana.

“Saya belum tahu kantornya. Saya ngikut aja,” kata Maruarar Sirait usai acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024 malam.

Hal senada dikatakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang belum mengetahui lokasi kantornya. Ia menyatakan masih menunggu arahan dari Menteri PUPR sebelumnya, Basuki Hadimuljono.

“Kita masih menunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang akan mengatur, tim beliau sudah siapkan,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Kementerian PUPR berkantor di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebelum penggabungan tersebut, kantor Kementerian Perumahan berada tidak jauh dari kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tepatnya di seberang Kementerian PUPR, di belakang Kementerian ATR/BPN. (*)