Jadi Menteri Perumahan, Maruarar Bingung Belum Punya Kantor

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan wakilnya, Fahri Hamzah, curhat. Mereka belum punya kantor resmi, padahal sudah mulai bekerja.

Seperti diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ditanya hal itu, Maruarar mengaku dirinya belum tahu akan berkantor di mana.

“Saya belum tahu kantornya. Saya ngikut aja,” kata Maruarar Sirait usai acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024 malam.

Hal senada dikatakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang belum mengetahui lokasi kantornya. Ia menyatakan masih menunggu arahan dari Menteri PUPR sebelumnya, Basuki Hadimuljono.

“Kita masih menunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang akan mengatur, tim beliau sudah siapkan,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Kementerian PUPR berkantor di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebelum penggabungan tersebut, kantor Kementerian Perumahan berada tidak jauh dari kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tepatnya di seberang Kementerian PUPR, di belakang Kementerian ATR/BPN.

Program Kerja Kementerian Perumahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan misi utama Kementerian Perumahan yaitu membangun perumahan secara masif.

Seperti diketahui, Kementerian Perumahan merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yaitu membangun perumahan,” kata Fahri Hamzah di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Fahri mengungkapkan, bahwa target yang diberikan kepada kementeriannya adalah membangun 3 juta rumah setiap tahunnya selama masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Tadi saat pelantikan, Pak Prabowo membisikkan ke saya. Berat loh itu target 3 juta. Ini pekerjaan berat buat kita semua,”  ujarnya.

Lanjut Fahri, target 3 juta rumah tersebut akan dicapai melalui kerja sama pemerintah dengan pihak swasta, baik dari dalam dan luar negeri.

“Ekosistem ini dirancang agar semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan perumahan,” jelasnya.

Kata Fahri lagi, fokus utama pemerintah adalah mengatasi backlog perumahan yang mencapai 13 juta unit serta 26 juta rumah tidak layak huni (RTLH).

“Bahwa pasar perumahan itu adalah industri yang sudah berjalan dengan sangat dinamis, ya tentu harus diteruskan. Karena apa pun yang namanya, pasar perumahan itu semua orang punya supply, semua orang punya demand, dan kita itu biarkan berjalan,” ujar Fahri.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan menyiapkan skema subsidi dan pembiayaan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak.

“Pemerintah nanti akan menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak,” kata Fahri.

Dia merinci, dari target 3 juta rumah, 2 juta rumah di antaranya akan dibangun di perdesaan, sementara 1 juta rumah lagi dibangun di kota-kota besar.

“2 juta di desa, sisanya 1 juta di perkotaan,” tuturnya.

Namun, dia belum bisa mengungkapkan secara detail anggaran yang akan ditetapkan. Fahri hanya memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana, dan angka pastinya akan diumumkan di kemudian hari.

“Nanti kita cek angka-angka yang sudah ada sekarang, dan kita akan evaluasi lagi,” terang Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, ada tiga fokus utama dalam visi dan misi Kementerian Perumahan, yaitu pembangunan di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Fahri menyebut, untuk menunjang misi tersebut pemerintah akan memfokuskan upayanya untuk menangani kekurangan 13 juta rumah dan memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni. Kedua masalah tersebut menjadi prioritas utama dalam program perumahan yang akan dijalankan oleh kementeriannya.

“Pada tahun pertama, prioritas pemerintah adalah menangani backlog 13 juta rumah dan 26 juta rumah tidak layak huni yang menjadi perhatian utama,” tandas dia.

Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Tak lagi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono diminta Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), fokus mengurusi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini bukan saya mendahului ya, tapi menurut Pak Pratikno (sekarang Menko PMK) dan Pak Jokowi, saya kemungkinan besar akan diminta untuk terlibat di Otorita IKN,” kata Basuki usai acara serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 malam.

Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono sempat merangkap jabatan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono.

“Sekarang Plt Kepala Otorita IKN sudah berhenti,” ujarnya.

Diungkapkannya, saat ini Sekretariat Negara (Sekneg) tengah memproses penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif.

“Penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif sedang diurus di Sekneg,” ujarnya.

Diakuinya, dirinya sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto, dan keduanya membahas tentang kelanjutan pembangunan IKN.

Ia menyebut, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan dilanjutkan, bahkan akan dilakukan percepatan.

“Pada saat saya dipanggil pak Prabowo, beliau menyatakan akan mempercepat pembangunan IKN,” jelas Pak Bas, panggilan akrabnya.

Diberitahunya, pembangunan di IKN saat ini fokus pada infrastruktur untuk lembaga eksekutif.

Kata Basuki, dalam dua tahun ke depan, gedung-gedung yudikatif dan legislatif, termasuk gedung DPR/MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibangun.

“Targetnya selesat tahun 2026,” ungkap Basuki. (*)