Mengurai Kinerja Sakti Wahyu Trenggono yang Ditunjuk Lagi Jadi Menteri Kelautan

KABARBURSA.COM - Sakti Wahyu Trenggono kembali dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Trenggono merupakan sosok yang sudah tidak asing dalam dunia birokrasi, khususnya sektor kelautan dan perikanan, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri KKP dalam Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) di era Presiden Joko Widodo. Ia dilantik pada 23 Desember 2020 untuk menggantikan Edhy Prabowo, yang tersandung kasus korupsi.

Lahir di Semarang, 3 November 1962, Trenggono menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1986, lalu melanjutkan pendidikan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama dan lulus pada 2006. Saat ini, Trenggono juga tengah menempuh pendidikan S3 di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Sebelum berkecimpung di dunia politik, ia memulai kariernya di sektor swasta, termasuk di perusahaan-perusahaan seperti Federal Motor (kini PT Astra Honda Motor), INKUD, dan PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG). Pengalamannya yang luas di bidang manajemen bisnis memberinya landasan yang kuat dalam menangani berbagai isu di sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai seorang birokrat, Trenggono tidak hanya dikenal atas kepemimpinannya di sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga karena perannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada 2019-2020 mendampingi Prabowo Subianto. Kepemimpinan di dua kementerian yang berbeda ini menjadi tolak ukur dalam menilai kapasitasnya sebagai pejabat tinggi negara.

Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020-2024)

Dalam masa kepemimpinannya di Kementerian KKP, Sakti Wahyu Trenggono menempatkan program Ekonomi Biru sebagai prioritas utama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memastikan keberlanjutan ekologi laut Indonesia. Mengutip dokumen resmi Kementerian Kelautan, berikut adalah beberapa indikator capaian KKP di bawah kepemimpinan Trenggono dari tahun 2020 hingga 2024:

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)

IKMKP mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Di bawah kepemimpinan Trenggono, indeks ini naik dari 58,31 pada tahun 2020 menjadi 62,75 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 2,48 persen per tahun. Target KKP untuk tahun 2024 adalah meningkatkan IKMKP hingga 63,87, yang akan menjadi tolok ukur penting bagi keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Produksi Perikanan dan Ekspor

Produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan dari 21,83 juta ton pada tahun 2020 menjadi 24,73 juta ton pada tahun 2023, dengan pertumbuhan rata-rata 4,37 persen. Produksi ini terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya, dengan komoditas utama seperti tuna, cakalang, udang, dan rumput laut. Ekspor produk perikanan juga mengalami pertumbuhan, dari USD 5,21 miliar pada 2020 menjadi USD 5,63 miliar pada 2023, dengan ekspor triwulan II 2024 tercatat sebesar USD 2,71 miliar. Kinerja ekspor ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain penting di pasar perikanan global meskipun menghadapi tantangan pandemi.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Trenggono berhasil meningkatkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2020, PNBP tercatat sebesar Rp857,30 miliar dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp1,699 triliun pada tahun 2023. PNBP yang lebih tinggi ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam laut yang diterapkan oleh kementeriannya.

4. Luas Kawasan Konservasi

Salah satu pencapaian signifikan dari program Ekonomi Biru adalah perluasan kawasan konservasi laut, yang meningkat dari 24,11 juta hektar pada 2020 menjadi 29,2 juta hektar pada 2023. Pemerintah menargetkan 32,5 juta hektar kawasan konservasi pada 2024, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

5. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi KKP meningkat dari 78,27 pada 2020 menjadi 85,4 pada 2023, menunjukkan adanya peningkatan dalam tata kelola kementerian dan pelayanan publik. Kementerian juga mencatat prestasi dalam penyaluran dana bergulir dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku usaha sektor kelautan, dengan penyaluran KUR mencapai Rp10,85 triliun pada 2024.

Meski banyak capaian positif, kementerian juga menghadapi tantangan, terutama dalam peningkatan efisiensi distribusi hasil perikanan serta penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) untuk memastikan keberlanjutan stok ikan di perairan Indonesia. Kesuksesan program Ekonomi Biru dalam lima tahun mendatang akan bergantung pada kemampuan Trenggono untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, nelayan, serta komunitas internasional.

Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono

Salah satu topik yang menjadi sorotan publik adalah kekayaan para pejabat negara. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 yang diumumkan pada Maret 2024, total harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono mencapai Rp2,665 triliun. Kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp91,027 miliar, alat transportasi dan mesin sebesar Rp1,813 miliar, serta harta bergerak lainnya sebesar Rp22,958 miliar. Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp2,227 triliun dan kas serta setara kas sebesar Rp156,109 miliar. Trenggono tidak memiliki utang yang tercatat dalam laporan tersebut.

Selama masa jabatannya sebagai Menteri KKP, ia berhasil membawa kementeriannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tiga tahun berturut-turut.

Dengan capaian selama 2020-2024 yang menunjukkan pertumbuhan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut, Trenggono berpeluang melanjutkan momentum positif ini di periode kedua jabatannya. Namun, tantangan besar masih menanti, terutama dalam memperkuat keberlanjutan ekologi dan meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global. Dengan visi Ekonomi Biru yang terus dijalankan, masa depan sektor kelautan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan strategis yang diterapkan di masa mendatang.(*)