Bulan Depan 5 Juta Buruh Mogok Kerja, Tuntut UMP Naik 10 Persen

KABARBURSA.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan rencana buruh akan melakukan mogok kerja besar-besaran pada November 2024. Aksi ini diprediksi melibatkan sekitar 15.000 pabrik di seluruh Indonesia yang akan menghentikan produksi secara sementara.

Perkiraan jumlah pekerja yang ikut serta dalam aksi ini mencapai 5 juta orang, berasal dari berbagai sektor industri.

Mogok kerja ini direncanakan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 11-12 November atau 25-26 November 2024. Namun, tanggal tersebut masih tentatif dan bisa berubah sesuai perkembangan kondisi.

“Aksi ini melibatkan sektor-sektor krusial seperti transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan dan minuman, serta pekerja di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas,” kata Partai Buruh ini melalui siaran persnya, Jumat, 18 Oktober 2024.

“Selain itu, pekerja dari Medan dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan juga dipastikan akan ikut dalam aksi nasional ini,” tambahnya.

Said Iqbal menjelaskan bahwa mogok kerja tersebut mendapat dukungan dari beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa aksi mogok ini legal dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Ini berbeda dengan mogok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Ini adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik, bukan di dalam tempat kerja, karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang mempengaruhi seluruh pekerja di Indonesia,” jelas Ketua Umum Partai Buruh ini.

Dia juga mempertegas bahwa Partai Buruh tidak menjadi pengorganisir utama mogok nasional ini. Yang mengorganisir sepenuhnya adalah serikat-serikat pekerja, bukan partai politik.

Katanya, Partai Buruh hanya memberikan dukungan politik kepada perjuangan para buruh dan serikat pekerja atas dua isu utama yang menjadi alasan mogok nasional ini kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen serta pencabutan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).

Mogok nasional ini dirancang untuk menghentikan produksi di ribuan pabrik di seluruh kawasan industri di Indonesia, termasuk di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Said Iqbal menyebut, seluruh buruh, baik yang menjadi anggota serikat buruh maupun yang bukan, dipersilakan untuk ikut serta dalam aksi ini, karena perjuangan ini menyangkut kepentingan semua buruh.

Lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor Bupati, Wali Kota, Gubernur, DPRD, Istana Negara, dan Gedung DPR RI.

“Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi aksi selama tanggal mogok berlangsung," jelas Iqbal.

Said Iqbal mengimbau seluruh buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama aksi berlangsung.

“Kami menghimbau agar aksi ini dilakukan secara tertib dan damai. Tidak boleh ada tindakan kekerasan, kerusakan, atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi,” tegasnya.

Mogok nasional ini, klaim Said Iqbal, akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam sejarah Indonesia, dan akan berlangsung dengan melibatkan jutaan buruh di seluruh negeri. Partai Buruh, meski tidak mengorganisir, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan ini dan terus mendorong agar upah minimum dinaikkan serta Omnibus Law segera dicabut.

Sebelumnya, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10 persen. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7 persen, yang kemudian dibulatkan menjadi 8 hingga 10 persen.

“Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8 persen, namun KSPI mengusulkan penambahan 2 persen sehingga kenaikannya menjadi 10 persen untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut,” jelasnya, Jumat, 27 September 2024.

Kenaikan Upah 2025 Tergantung Prabowo

Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor memberi sinyal bahwa keputusan kenaikan UMP akan dikeluarkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

“Sedang dibahas dan digodok. Silakan tanya dengan Menteri Tenaga Kerja yang baru. Saya takut salah ngomong,” kata Afriansyah di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

“UMP kan siklusnya di bulan November, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. (*)