Maruarar Menteri Perumahan, Fahri Hamzah Wakilnya

KABARBURSA.COM - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Maruarar Sirait akan menjabat sebagai Menteri Perumahan, dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Menteri Perumahan akan dipegang oleh Pak Maruarar Sirait, dan Pak Fahri Hamzah akan menduduki Wakil Menteri Perumahan,” kata Hashim Hashim saat ditemui di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dirinya sendiri, lanjut Hashim, akan tetap berperan aktif di Satgas Perumahan. Dirinya akan memberikan arahan kepada Maruarar dan Fahri Hamzah dalam menjalankan tugas-tugasnya di pemerintahan.

“Saya akan menjadi penasihat. Saya akan membimbing mereka ke depannya,” jelas Hashim.

Sebelumnya, Maruarar Sirait telah dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat mengenai penunjukan Maruarar sebagai Menteri Perumahan. Namun, ketika ditanya tentang kepastian posisinya setelah pertemuan, Maruarar tidak memberikan komentar secara gamblang.

“Nanti Pak Prabowo yang akan menyampaikan secara resmi,” katanya singkat.

Ia hanya menceritakan pesan dari Prabowo yang menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi.

“Kami berdiskusi mengenai tanggung jawab besar yang diberikan kepada kami, semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia,” ucap mantan politisi PDIP tersebut.

Sementara itu, Fahri Hamzah dipanggil Prabowo, Selasa, 15 Oktober 2024. Dia tetap memilih merahasiakan posisinya. Namun, dia membicarakan soal masalah ketersediaan perumahan yang harus direalisasikan secepatnya.

Menurut Fahri, banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor perumahan, membutuhkan perhatian serius. Dia menekankan pentingnya peran Satgas Perumahan yang dibentuk Prabowo untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

“Banyak sekali masalah yang akan menjadi pekerjaan kita bersama, terutama dalam menangani kebutuhan perumahan rakyat. Satgas Perumahan telah bekerja keras untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada, terutama yang dialami oleh masyarakat di lapisan paling bawah,” jelas Fahri.

Mantan Wakil Ketua DPR RI, menambahkan, Satgas Perumahan telah mengerjakan berbagai kajian terkait permasalahan perumahan, dan ia berharap langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini dapat dilakukan dengan cepat.

“Kita telah intensif bekerja mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Semoga solusi dapat segera diambil dan masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat,” ujarnya.

Anggaran Pembentukan Kementerian Perumahan Rp53 Triliun

Pembentukan Kementerian Perumahan sepertinya bukan isapan jempol. Disebutkan, anggaran sebesar Rp53 triliun sudah disiapkan untuk merealisasikan itu.

Jika benar terealisasi, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “dipecah” dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Ketua Satgas Perumahan dan Tim Transisi Pemerintahan Baru, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan anggaran sebesar itu telah disiapkan.

“Kita sudah masukkan angka ke RAPBN tahun depan. Angka yang kita tetapkan Rp53 triliun. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti (pemerintahan) terdahulu,” kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisoru Council, Kamis, 4 September 2024.

Artinya, rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 senilai Rp146,98 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR senilai Rp164,39 triliun.

Adi kandung Prabowo Subianto ini mengungkapkan, besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukan Kementerian Perumahan ini diharapkan dapat memfasilitasi geliatnya sektor perumahan mulai tahun 2025, termasuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 tertinggal, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

“Ini menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kita mengembangkan pembangunan,” ujar Hashim.

Dia pun mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran.

“Sejak empat bulan lalu saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

Hashim menyebut sudah ada sejumlah rapat yang melibatkan sejumlah lembaga terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut. “Kami mengundang dan mengajak beberapa pihak dan lembaga terkait, termasuk BTN (Bank Tabungan Negara), termasuk Direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain,” terang Hashim.

Lanjut Hashim menjelaskan, nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan akan menjadi dua entitas yang berbeda. Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada infrastruktur, sementara Kementerian Perumahan akan khusus menangani sektor perumahan.

“Kementerian PUPR nantinya tetap menjadi Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus infrastruktur. Sementara Kementerian Perumahan akan fokus pada pembangunan perumahan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zainal Fatah, mengaku dirinya tidak dapat memastikan penyebab berkurangnya alokasi anggaran Kementerian PUPR karena rencana pembentukan Kementerian Perumahan.

Pastinya, dia meyakini pengurangan alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR merupakan bagian dari mekanisme tata kelola anggaran.

Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait pemisahan bagian Pekerjaan Umum dengan Perumahan.

“Keputusan pemecahan di Kementerian PUPR tergantung kabinet baru. Setahu saya belum ada pembicaraan soal itu, atau mungkin masih sebatas pimpinan,” kata Zainal.

Dia mengungkapkan, yang dirinya tahu hanya master plan untuk proyek perumahan yang akan datang.

Begitu juga dengan “nasib” Direktorat Jenderal Perumahan apabila benar dilakukan pemisahan, dia menyarankan untuk menunggu informasi lebih lanjut.

“Saya belum tahu, tunggu saja,” pungkasnya. (*)