Loyalis Jokowi Jadi Menteri Koperasi

KABARBURSA.COM - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengonfirmasi bahwa Budi Arie Setiadi akan menduduki posisi Menteri Koperasi dalam kabinet baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Teten mengungkapkan bahwa dirinya telah berdialog dengan Budi Arie, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), terkait persiapan transisi pemerintahan yang sedang berlangsung.

“Saya tadi pagi sudah berbicara dengan Pak Budi Arie yang nanti akan ditempatkan sebagai Menteri Koperasi,” ujar Teten saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Selain itu, Teten juga menjelaskan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan Maman Abdurrahman, yang direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Menteri UMKM.

Dalam pemerintahan baru, Kementerian Koperasi dan UMKM akan dipisahkan menjadi dua entitas yang berbeda, sesuai dengan rencana restrukturisasi yang disusun oleh Prabowo dan Gibran.

Teten menambahkan, pemisahan ini nantinya akan diikuti dengan penataan sumber daya manusia (SDM) dan pengisian posisi deputi di kedua kementerian baru tersebut.

“Untuk sementara, kementeriannya pasti akan dibagi, begitu juga dengan deputi-deputinya. Namun, nanti pemerintahan baru akan merencanakan pengisian SDM dan deputi-deputi yang diperlukan,” jelas Teten.

Di sisi lain, Budi Arie menjadi salah satu tokoh yang diundang ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pertemuan tersebut menjadi momen penting bagi Budi Arie untuk membahas berbagai strategi yang akan diimplementasikan dalam kabinet mendatang, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Kami banyak berdiskusi mengenai bagaimana ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama. Prabowo menekankan pentingnya mengembalikan ideologi ekonomi negara ke prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan filosofi pendirian negara ini,” ungkap Budi Arie.

Sosok Menteri Koperasi yang Diinginkan Penggiat Koperasi

Pemecahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM disorot oleh masyarakat. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan memilih orang yang tepat untuk memimpin di dua kementerian tersebut.

Sekretaris Induk Koperasi Karyawan, Sarjono Amsan menilai selama ini keberhasilan koperasi hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka statistik yang kuantitatif dengan mengabaikan variabel kesejahteraan yang kualitatif.

Padahal, tegas Sarjono, koperasi merupakan pilar penting ekonomi konstitusi, tapi pada realitasnya kerap terpinggirkan keberadaannya.

“Kita memerlukan Menteri Koperasi yang memiliki rekam jejak di pergerakan koperasi agar bisa membuka diskursus tentang ekonomi konstitusi dan mengimplementasikannya,” kata Sarjono di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Sarjono menegaskan, dalam risalah Pasal 33 disebutkan bahwa koperasi adalah ideologi ekonomi negara.

Mengenai keberadaan BUMN, termasuk usaha-usaha negara yang didalilkan menguasai hajat hidup orang banyak, menurut Sarjono, harus direspon dengan mengukur tingkat kesejahteraan rakyat dari kehadirannya.

“Apa pun kegiatan ekonomi harus disanding dengan proses keterlibatan rakyat di dalamnya, dalam hal ini adalah koperasi,” ujarnya.

Menurut Sarjono, hanya koperasi yang tegas mempertanyakan distribusi kepemilikan dengan variabel pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi melekat pada operasional pelayanannya.

Orang yang paham koperasi percaya bahwa manfaat ekonomi yang besar hanya bisa diperoleh jika mereka sebagai pemilik dan pengguna jasa dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, penting diskursus untuk mengingatkan negara untuk kembali pada ekonomi konstitusi sebagai cita-cita ekonomi Indonesia Merdeka.

Karena itu, Sarjono kembali menegaskan, gerakan  koperasi perlu figur yang membawa diskursus pasal 33 terkait pemikiran dalam rapat kabinet.

“Gagasan pasal 33 itu harus menjadi implementatif sebagai program yang memastikan kepemilikan rakyat banyak”, pungkas Sarjono.

Koperasi Nyaris Sejajar dengan Perbankan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan bahwa peran koperasi sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal akses pembiayaan yang hampir sejajar dengan perbankan.

Ahmad Zabadi menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, tingkat literasi dan akses pembiayaan di Indonesia menunjukkan dua entitas tertinggi, yaitu perbankan sebesar 4,9 persen dan koperasi sebesar 4,3 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memainkan peran dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Indonesia, hampir mendekati perbankan, meskipun total aset perbankan jauh lebih besar dibandingkan koperasi.

“Saya melihat peran koperasi sangat signifikan dalam perekonomian,” kata Zabadi. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 130 ribu koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota di Indonesia, yang menunjukkan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian.

Namun, Zabadi juga mengakui bahwa koperasi masih menghadapi tantangan ke depan, yaitu bagaimana lebih mengenalkan koperasi sebagai pilihan usaha bagi generasi muda, khususnya milenial dan gen-Z.

Menurutnya, kebijakan pengembangan koperasi tidak diarahkan pada penambahan entitas, melainkan pada penambahan keanggotaan koperasi, termasuk melalui merger atau amalgamasi.

“Koperasi itu kekuatannya di anggota. Jadi, bukan soal jumlah entitas bisnis koperasi, tetapi penambahan jumlah anggota. Koperasi boleh berkurang, tetapi anggotanya bertambah,” jelasnya.

Kemenkop UKM saat ini mendorong koperasi-koperasi kecil untuk bergabung atau merger agar memenuhi skala ekonomi sehingga lebih kompetitif dan produktif.

Zabadi juga menyatakan bahwa pembubaran koperasi kecil di suatu daerah tidak perlu dipandang negatif, karena hal ini merupakan upaya mendorong koperasi kecil untuk merger atau amalgamasi agar lebih berskala ekonomi.

“Perusahaan yang besar-besar aja merger kok, masa koperasi yang kecil dibiarkan? Kalau tidak berskala ekonomi, mereka tidak akan kompetitif, tidak produktif,” kata Zabadi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, berencana membentuk holding UKM dengan harapan akan lebih banyak lagi UKM yang dapat melantai di bursa saham.

Pada tahun 2024 ini, Menteri Teten menargetkan sedikitnya 10 UKM dapat melantai di bursa saham.

Menurut Teten, pelaku UKM yang berhasil melantai di bursa akan mendapatkan berbagai manfaat, termasuk kemampuan untuk mengembangkan kapasitas usaha mereka menjadi usaha besar melalui pendanaan.

“UKM dapat mencari pembiayaan yang lebih murah dan besar di Pasar Modal agar dapat berakselerasi. Jadi, ayo semangat untuk naik kelas, dan salah satu caranya adalah dengan IPO. Kami menargetkan 10 UKM bisa berhasil IPO (Initial Public Offering) tahun ini,” ujar Menteri Teten dalam siaran persnya yang dikutip, Sabtu, 20 Juli 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenkop UKM bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen untuk meningkatkan langkah sosialisasi guna mendorong pelaku UKM melantai di Bursa. (*)