Prabowo Disarankan Perintahkan Sri Mulyani bikin Program Pelunasan Utang

KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk memerintahkan kepada Sri Mulyani untuk membuat program khusus terkait dengan utang Indonesia.

Seperti diketahui, Prabowo meminta Sri Mulyani untuk kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahannya mulai 20 Oktober 2024 mendatang.

Awalnya, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengaku dirinya salah memprediksikan formasi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Kata Rizal, sebelumnya ia mengira kabinet Prabowo-Gibran akan lebih ramping untuk mempermudah pengawasan serta meningkatkan efisiensi anggaran.

“Ternyata prediksi saya salah. Saya mengira formasi kabinet Prabowo-Gibran akan lebih ramping sehingga bisa efisien dan memudahkan pengawasan. Ternyata kebalikannya, super gemuk karena mengakomodir koalisi gemuk,” kata Rizal dalam diskusi  bertema ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran’ yang diselenggarakan secara daring, Rabu, 16 September 2024.

Rizal menilai, dengan susunan kabinet yang gemuk ini maka kebutuhan anggaran juga akan meningkat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menambah beban utang baru, terlebih lagi mengingat perekonomian nasional yang sedang tidak stabil.

“Risikonya, anggaran yang diperlukan juga gemuk. Di tengah perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.

Dengan semakin banyaknya menteri dan wakil menteri, serta badan dan lembaga baru, alokasi fiskal untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi semakin berat. Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam dilema, di mana alokasi anggaran yang minim untuk kementerian bisa mengakibatkan kinerja yang kurang optimal.

“Tahun ini saja ada kementerian yang protes keras karena anggarannya dipangkas, sementara target kinerjanya justru dinaikkan. Menterinya sampai mengancam kinerjanya bakal jauh tak mencapai target. Tarik-menarik anggaran ini cukup terasa di kabinet,” ujar Rizal.

Lebih lanjut, Rizal mengkritisi formasi tim ekonomi Prabowo yang banyak diisi oleh tokoh-tokoh lama yang dinilai bertanggung jawab atas utang besar yang diwariskan. Pada Agustus 2024, utang warisan dari pemerintahan Jokowi mencapai Rp8.400 triliun.

“Filosofi utang itu untuk dilunasi, bukan terus ditambah tanpa memikirkan kapan akan lunas. Akibatnya, utang semakin membengkak,” sindirnya.

Rizal menyarankan agar Prabowo meminta Sri Mulyani menyusun program khusus yang mengatur pelunasan utang, dengan menetapkan jumlah yang harus dilunasi setiap tahun dan memastikan utang tersebut digunakan untuk sektor-sektor produktif sehingga dapat memberikan manfaat untuk pembayarannya.

“Saya kira, Pak Prabowo bisa meminta Sri Mulyani membuat program khusus terkait utang. Tentukan berapa yang harus dilunasi tiap tahun dan pastikan utang tersebut digunakan untuk sektor produktif agar bisa menghasilkan manfaat untuk pelunasannya,” pungkas Rizal.

Catatan dari Pakar Ekonomi untuk Sri Mulyani

Sejumlah pakar ekonomi memberi catatan kepada Sri Mulyani yang ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Catatan ini diberikan setelah mengevaluasi kinerja Sri Mulyani sejak 2016 hingga kini.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyoroti kebijakan anggaran yang selalu mengalami defisit di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, meskipun angkanya tetap di bawah 3 persen.

Ia menekankan bahwa pemerintah seringkali harus berutang untuk menutup defisit tersebut, yang bisa menjadi beban bagi APBN di masa depan jika tidak dikelola dengan baik.

Rizal juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus meningkat atau stagnan setiap tahunnya, bukannya menurun.

“Jika utang semakin besar, maka bukan membayar utang, melainkan menambah utang,” ujar Rizal dalam diskusi publik Universitas Paramadina yang digelar secara daring pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Meskipun ia tidak menolak bahwa pemerintah perlu menarik utang kembali, Rizal menegaskan, utang harus digunakan untuk mendorong pembangunan, sehingga dapat memunculkan sumber-sumber baru bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, nilai tambah hanya akan tercapai apabila utang dialokasikan untuk sektor riil seperti industri dan manufaktur.

“Utang seharusnya dibayar dari hasil ekonomi yang dihasilkan, bukan untuk belanja pegawai,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata lebih menyoroti perbedaan antara Sri Mulyani dan Prabowo dalam hal orientasi geopolitik.

Menurut dia, latar belakang Sri Mulyani yang lama berkarier dan menempuh pendidikan di Amerika Serikat (AS) membuatnya lebih dekat dengan negara-negara Barat.

Bagi dia, hal ini sangat menarik untuk dilihat, terutama karena orientasi geopolitik Prabowo sepertinya berbeda. Setelah terpilih, Prabowo cenderung menjalin hubungan dengan negara-negara seperti China, Rusia, Jepang, dan Malaysia, yang menandakan aliansinya tidak condong ke Barat.

“Di sisi lain Pak Prabowo juga menunjukkan adanya kecenderungan orientasi aliansinya tidak ke situ (Barat). Aliansinya kalau kita lihat pasca dia terpilih, kepala negara yang dikunjunginya adalah Rusia, ke Jepang, ke Malaysia,” ungkap Septa. (*)