Tugas Menkeu di Pemerintahan Prabowo tidak Urusi Pendapatan Negara

KABARBURSA.COM - Rumor menyebutkan bahwa di masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mengurus soal pendapatan negara.

Menanggapi itu, akademisi Universitas Paramadina Septa Dinata mengatakan berkaca dari beberapa negara di dunia telah memisahkan antara Kementerian Keuangan dengan Urusan Pendapatan Negara.

“(Mungkin) ini yang menjadi pertimbangan Prabowo Subianto di awal masa kepemimpinannya nanti,” kata Septa Dinata dalam diskusi bertajuk ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran’ yang digelar secara daring, Rabu, 16 Oktober 2024.

“Di satu sisi beliau (Prabowo) akan memisahkan, tetapi di sisi lain kemungkinan keduanya tetap berada di bawah satu payung, tapi dengan fokus yang berbeda,” sambungnya.

Menurut Septa, pemisahan Kementerian Keuangan dengan Urusan Pendapatan Negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi, jika ditelisik lebih dalam, pemisahan ini akan membuat kementerian bisa bergerak lebih jauh.

“Namun, jika digabung, sinkronisasi antara penerimaan dan pengeluaran bisa lebih realistis, karena pengeluaran didasarkan pada pendapatan,” terangnya.

Lanjutnya, selama ini sering terjadi ketegangan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

“Bappenas cenderung memiliki pandangan idealis, sementara Kementerian Keuangan lebih realistis, melihat apakah rencana tersebut dapat dibiayai atau tidak,” jelasnya.

Septa juga mengusulkan jalan tengah yang mungkin bisa diambil, yaitu dengan menunjuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang khusus mengurusi pendapatan negara.

“Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar dampak dari kabinet yang baru. Saya curiga bahwa efisiensi akan menjadi perhatian utama,” katanya.

Dia melihat sepertinya Prabowo saat ini sedang mencari keseimbangan antara efektivitas dan kepentingan politik yang harus diakomodasi.

Menurut Septa, akan ada perubahan yang cukup cepat dalam struktur kabinet ini, di mana banyak keputusan mungkin tampak sebagai balas budi atau basa-basi, tetapi pada akhirnya semua ini akan diselesaikan.

Septa menekankan bahwa semua spektrum, mulai dari akademisi, politisi, teknokrat, seniman, hingga agamawan telah diakomodasi dalam pembentukan kabinet ini. Namun, di sisi lain, beban ekonomi dan anggaran tetap menjadi tantangan.

“Dari segi desain kelembagaan, banyak fungsi yang akan dipisah, dan ini mungkin hanya akan mengakibatkan relokasi sumber daya manusia. Penempatan baru tidak akan membawa penambahan sumber daya yang signifikan,” kata Septa.

Namun, dia mencatat, di tingkat pimpinan, dengan adanya pemisahan ini, protokol yang semula satu kemungkinan akan menjadi dua, dan tentu saja, ini akan mempengaruhi anggaran secara keseluruhan.

“Tetapi mungkin ya tadi, di top leader-nya, yang tadinya protokol yang cukup satu jadi dua. Tentu itu beban anggarannya nanti akan ada di situ,” pungkasnya.

Prabowo Tugasi Sri Mulyani Jadi Menkeu lagi

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu).

Setelah pertemuan itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet yang akan dibentuk. Dia juga mengakui bahwa dirinya telah terlibat dalam diskusi panjang bersama Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, mengenai transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Diskusi tersebut mencakup berbagai program unggulan yang direncanakan oleh pasangan terpilih, termasuk evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat.

“Dalam pertemuan itu, kami membicarakan berbagai hal terkait APBN 2025, terutama bagaimana program-program yang telah disusun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Pak Prabowo,” kata Sri Mulyani usai pertemuan dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024.

Kata Sri Mulyani, Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara. Arahan ini mencakup pengelolaan sektor perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta bagaimana mengelola pengeluaran negara dengan lebih efisien. Menurutnya, efektivitas dan kualitas belanja negara, baik untuk kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah, harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.

“Pak Prabowo sangat memperhatikan bagaimana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam diskusi kami yang cukup panjang, beliau menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pengelolaan penerimaan negara dan belanja negara agar lebih efektif dan berdampak nyata,” ungkap Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung mengenai kemungkinan “penggemukan” kabinet dalam pemerintahan baru, yang menurutnya tidak akan memberikan beban berat bagi APBN. Ia memastikan bahwa pengelolaan APBN sudah mengantisipasi program-program dari presiden terpilih, termasuk dalam hal perubahan komposisi dan tugas kementerian.

“Dalam penyusunan APBN, kami sudah mengantisipasi berbagai program yang diajukan oleh presiden terpilih, termasuk formasi kabinet yang mungkin berubah. Kami akan mendukung secara maksimal agar kementerian-kementerian yang mengalami perubahan struktur atau nomenklatur dapat berfungsi dengan cepat dan efektif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan, bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para menteri, terutama yang berasal dari kementerian baru, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran, organisasi, hingga pengisian posisi-posisi penting di kementerian.

“Kami akan bekerja sama dengan para menteri untuk membantu semaksimal mungkin, baik dari sisi anggaran maupun pengorganisasian. Tujuannya agar program-program dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti,” pungkas Sri Mulyani. (*)