KABARBURSA.COM - Akademisi Universitas Paramadina Jakarta Septa Dinata menilai dipilihnya Sri Mulyani untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan sesuatu yang mengejutkan.
Kata Septa, jauh-jauh hari, Prabowo sudah memberikan sinyal tersebut.
"Kalau kita lihat lebih detail, ada benang merah dari awal. Massage-massage yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini,” kata Septa dalam diskusi bertajuk ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran’ yang digelar secara daring, Rabu, 16 Oktober 2024.
Sebenarnya, lanjut Septa, Prabowo memiliki cara berpikir sendiri. Namun, beberapa tahun belakangan dan faktor dia masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, pemikirannya berubah.
"Sekarang Prabowo lebih realistis, mungkin karena pengalaman berada dalam pemerintahan,” ujarnya.
Meski begitu, dia sangat menyayangkan jika Sri Mulyani dipilih kembali menjadi Menteri Keuangan.
Menurut dia, mantan Direktur Bank Dunia (World Bank) ini sudah cukup lama menjabat sebagai Menteri Keuangan dan saat ini sudah saatnya ada proses kaderisasi untuk memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru.
Namun, karena mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini yang tidak menentu dan meningkatnya beban utang negara, Prabowo mungkin ragu-ragu untuk mengambil risiko yang besar dengan mencari pemilih pengganti Sri Mulyani.
Dalam situasi seperti ini, pilihan untuk mempertahankan Sri Mulyani bisa jadi dianggap lebih aman.
“Pilihan paling realistis adalah mengangkat Sri Mulyani lagi. Dia tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dan bisa langsung melanjutkan pekerjaannya,” jelas Septa.
Di sisi lain, Prabowo juga menginginkan adanya kaderisasi dan wajah baru dalam pemerintahan. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan menempatkan orang baru di posisi Wakil Menteri Keuangan.
Ada beberapa nama yang sudah dikenal, termasuk Suhaizel Nazara, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Suhaizel adalah seorang akademisi dan teknokrat yang telah memimpin berbagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan selama satu dekade terakhir.
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu).
Setelah pertemuan itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet yang akan dibentuk. Dia juga mengakui bahwa dirinya telah terlibat dalam diskusi panjang bersama Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, mengenai transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Diskusi tersebut mencakup berbagai program unggulan yang direncanakan oleh pasangan terpilih, termasuk evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam pertemuan itu, kami membicarakan berbagai hal terkait APBN 2025, terutama bagaimana program-program yang telah disusun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Pak Prabowo,” kata Sri Mulyani usai pertemuan dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024.
Kata Sri Mulyani, Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara. Arahan ini mencakup pengelolaan sektor perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta bagaimana mengelola pengeluaran negara dengan lebih efisien. Menurutnya, efektivitas dan kualitas belanja negara, baik untuk kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah, harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.
“Pak Prabowo sangat memperhatikan bagaimana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam diskusi kami yang cukup panjang, beliau menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pengelolaan penerimaan negara dan belanja negara agar lebih efektif dan berdampak nyata,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung mengenai kemungkinan “penggemukan” kabinet dalam pemerintahan baru, yang menurutnya tidak akan memberikan beban berat bagi APBN. Ia memastikan bahwa pengelolaan APBN sudah mengantisipasi program-program dari presiden terpilih, termasuk dalam hal perubahan komposisi dan tugas kementerian.
“Dalam penyusunan APBN, kami sudah mengantisipasi berbagai program yang diajukan oleh presiden terpilih, termasuk formasi kabinet yang mungkin berubah. Kami akan mendukung secara maksimal agar kementerian-kementerian yang mengalami perubahan struktur atau nomenklatur dapat berfungsi dengan cepat dan efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan, bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para menteri, terutama yang berasal dari kementerian baru, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran, organisasi, hingga pengisian posisi-posisi penting di kementerian.
“Kami akan bekerja sama dengan para menteri untuk membantu semaksimal mungkin, baik dari sisi anggaran maupun pengorganisasian. Tujuannya agar program-program dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti,” pungkas Sri Mulyani. (*)