Istana Negara di IKN Baru Punya Sertifikat Tanah

KABARBURSA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan Sertifikat Tanah Elektronik berupa Hak Pakai Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Ibu Kota Nusantara, pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Adapun sertifikat tanah yang diberikan AHY memuat 56,8 hektare. AHY menyebut, luas bidang tanah yang diberikan kepada negara khusus untuk Istana dan Istana Garuda.

“Bidang tanah yang diserahkan itu seluas 56,8 hektare, sebetulnya ini satu bidang meliputi Istana Negara tempat kita berada saat ini, dan juga Istana Garuda yang ada di belakang,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 12 Oktober 2024.

Adapun sertifikat yang diserahkan tersebut merupakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara yang tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Diterbitkan di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Sertipikat Hak Pakai menjadi alas hukum untuk tanah tempat berdirinya Istana Negara dan Istana Garuda yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Penyerahan sertifikat bersamaan dengan peresmian Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, Istana Garuda masih dalam tahap penyempurnaan dan akan diresmikan pada waktu yang berbeda.

“Untuk Istana Garuda, sesuai penjelasan Presiden Jokowi bahwa masih perlu waktu untuk penyelesaiannya, perapihan, dan penyempurnaan. Insya Allah kemudian pada saatnya oleh Bapak Prabowo Subianto setelah beliau dilantik sebagai Presiden periode 2024-2049,” jelasnya.

Rp2.8 Triliun Modal IKN dari LMAN

Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN) mencatat total biaya yang disalurkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak pertengahan tahun lalu hingga Oktober 2024 sebesar Rp2.8 triliun.

Adapun penyaluran pembiayaan itu dibagi menjadi tiga proyek yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni Rp2.1 triliun untuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Rp692,12 miliar untuk Dirjen Cipta Karya, dan Rp36,19 miliar untuk Dirjen Sumber Daya Alam (SDA).

Sementara penyaluran biaya sejak Januari hingga 4 Oktober 2024, LMAN telah menyalurkan sebanyak Rp1,43 triliun. “Dari sektor IKN kita tahun ini saja sudah menyalurkan atau merealisasikan Rp1,43 triliun,” kata Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, dalam konferensi persnya di Kantor LMAN, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan LMAN, Rustanto menuturkan, proyek pembangunan IKN sendiri masuk dalam pendanaan terbesar Proyek Strategis Nasional (PSN) di luar pembangunan jalan tol. Pada tahun 2024, pembangunan IKN Seksi 3A (Karangjoang-KKT Karingau) mencapai Rp818,11 miliar.

Di urutan selanjutnya, kata Rustanto, proyek pembangunan Bendungan Margatiga senilai Rp331,07 miliar, kemudian Bendungan Sepaku Semoi Rp250,33 miliar, pembangunan IKN Seksi 3B (Karingau-SP Temapdung) Rp181.28 miliar, dan pembangunan infrastruktur tahap 1 sebesar Rp165,42 miliar.

“Adapun (pendanaan) non-tol itu ada IKN Seksi 3A dari Karangjoang-KKT Karingau itu Rp818,11 miliar,” ungkap Rustanto.

Adapun di IKN sendiri tercatat sebanyak 15 PSN yang pendanaannya melalui LMAN, yakni;

1. Seksi 3A: Segmen Tol Karangjoang-KKT Kariangau
2. Seksi 3B: Segmen KKT Kariangau-SP Tempadung
3. Seksi 5A: Segmen SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang
4. Seksi 6B: Segmen Rencana Outer Ring Road IKN-Simpang 3 ITCI
5. Pembangunan Dermaga Logistik Ibu Kota Negara
6. Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek
7. Pembangunan Jalan Bypass Shortcut Pasar Sepaku
8. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Pengolahan Air KIFP IKN
9. Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I
10. Pembangunan Infrastruktur IKN di Sub-WP 18
11. Pengendalian Banjir Sungai Sepaku
12. Pengendalian Banjir Sungai Sanggai
13. Pengendalian Banjir Sungai Pemaluan
14. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Segmen 6
15. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Segmen 5B 

Rustanto menuturkan, pendanaan terbesar yang disalurkan LMAN didominasi PSN jalan tol. Secara rinci, pembangunan jalan tol terbesar yakni, Ngawi-Kertosono-Kediri sepanjang 144 km sebesar Rp1.27 triliun, Yogyakarta-Bawen sepanjang 75 km Rp1.17 triliun, Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Rp1,12 triliun, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 206 km Rp1,10 triliun, dan Rengat-Pekanbaru sebesar Rp0,59 triliun.

Di sisi lain, Rustanto juga tak menampik pendanaan masih didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa dengan rincian, Jawa Barat Rp2,63 triliun, Jawa Tengah Rp1,69 triliun, Kalimantan Timur Rp1,65 triliun, Jawa Timur Rp1,39 triliun, dan Jalan Tol Trans Sumatera Rp1,30 triliun.

Adapun sejak tahun 2017 hingga 4 Oktober, LMAN mencatat telah menyelesaikan PSN sebanyak 78 dari total 126, atau sekitar 61 persen. Adapun rinciannya, 43 PSN berupa jalan tol, 24 PSN bendungan, 3 PSN irigasi, 1 PSN pelabuhan, 6 PSN jalur kereta api, dan 1 KSPN.

“Ada 8 sampai 9 PSN yang selesai tiap tahun, artinya setiap bulan ada PSN yang selesai,” ungkap Rustanto. (*)